Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap isu kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Menurutnya, dengan adanya saksi, Bawaslu, dan aparat keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta mekanisme pengawasan yang berlapis, potensi kecurangan dapat diantisipasi.
Jokowi menanggapi permasalahan kecurangan dalam Pemilu 2024, ia menyatakan bahwa keberadaan saksi dari caleg, partai politik, dan calon presiden-kepresidenan di TPS, serta kehadiran Bawaslu dan aparat keamanan, membantu dalam mengawasi proses penghitungan suara.
Baca juga : Gerindra Mendominasi Quick Count Pemilu DPR RI Dapil Lampung
“Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak di TPS, seperti saksi-saksi dan lembaga terkait, membuat peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisir,” ungkap Jokowi dalam acara di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada Kamis (15/2/2024).
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kecurangan yang terjadi.
“Jika ada kecurangan yang ditemukan, masyarakat diminta untuk segera melapor ke Bawaslu. Kecurangan tersebut juga dapat disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK),” tambahnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa mekanisme penanganan terhadap kecurangan telah diatur dengan baik.
“Saya kira sudah ada mekanisme yang jelas untuk menangani kecurangan, mulai dari pelaporan ke Bawaslu hingga persidangan di MK. Jadi, daripada hanya berspekulasi, lebih baik sertakan bukti yang konkret,” ujarnya.
Pernyataan Jokowi mencerminkan upaya untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga : Fenomena Jual Beli Surat Suara Gegerkan Malaysia, Harga Capai Rp.163.800 per Lembar
Dirinya mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan kecurangan, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan adil.
Jokowi menegaskan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak serta mekanisme penanganan yang telah diatur dengan baik dapat mengatasi potensi kecurangan dalam Pemilu 2024.
Dia menyebut dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan Pemilu dapat berlangsung secara transparan dan demokratis.
“Kalau emang ada betul. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK,” tutup singkat Jokowi. (Ata)
