Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
  • visibility 242
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1446 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

“Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1446 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyebutkan pada hari rukyat tanggal 28 Februari 2025 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara: 3° 05‘ 55“ atau 3,10 derajat s.d. 4° 40‘ 96“ atau 4,68 derajat,” kata Menag.

“Dengan sudut elongasi antara 4° 47‘ 02“ atau 4,78 derajat s.d. 6° 24‘ 14“ atau 6,40 derajat,” sambungnya.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1446 H, pada hari rukyat 29 Sya’ban 1446 H/28 Februari 2025 M posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°. Ini sesuai dengan kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2021 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Menag mengungkapkan, terutama di wilayah Barat Laut di Provinsi Aceh NKRI termasuk di Sabang dan Banda Aceh telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (3-6,4°). Oleh karenanya menjelang awal Ramadan 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 H dapat dirukyat.

Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 125 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua. Di 125 titik tersebut, tadi dilaporkan oleh Dirjen Bimas Islam, bahwa ada dua perukyah di Aceh yang melihat hilal. Keduanya juga telah disumpah atas pernyataannya tersebut,” ujar Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

“Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” tegas Menag.

“Dengan penetapan ini, kami berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyukan,” tutur Menag.

Menag berharap Ramadan kali ini dapat memberikan energi positif yang penuh kebaikan bagi perjalanan bangsa. “Ramadan bukan hanya sekedar hubungan vertikal. Tapi juga tentang kasih sayang kepada sesama. Sebab seorang muslim sejati tidak hanya bercermin kepada Tuhan. Tetapi juga kepada manusia dan lingkungan sekitarnya,” pesan Menag.

“Ramadan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang kita lepaskan, seberapa tulus yang kita bagikan. Ramadan telah datang, mari kita sambut dengan cinta. Penuhi dengan ibadah dan jadikan setiap detik sebagai perjalanan menuju cahaya. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, Marhaban ya Ramadan,” tutup Menag.** Humas.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    Komisi X DPR RI Tanggapi Sekolah Wajib Beli Buku Paket

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya merespon aturan Sekolah Wajib beli Buku Paket. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bahwa penjualan buku paket sekolah yang diwajibkan sejumlah sekolah di berbagai daerah kepada para siswa. Dijelaskan, bahwa partisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran harus didorong. “Tapi harus dilakukan secara transparan dan terbuka. […]

  • Menteri Hak Asasi Manusia : Aspek Kemanusiaan dan Rekonsiliasi Jadi Pertimbangan Presiden Berikan Amnesti

    Menteri Hak Asasi Manusia : Aspek Kemanusiaan dan Rekonsiliasi Jadi Pertimbangan Presiden Berikan Amnesti

    • calendar_month Minggu, 15 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan salah satu alasan penting Presiden memberikan Amnesti kepada ribuan narapidana adalah terkait Hak Asasi Manusia dan semangat rekonsiliasi. Pigai menyebutkan warga binaan yang akan diberikan amnesti adalah narapida yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap […]

  • Penyadapan Presiden Prabowo di Luar Prosedur Ancam Kedaulatan Negara

    Penyadapan Presiden Prabowo di Luar Prosedur Ancam Kedaulatan Negara

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus disikapi secara serius. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut privasi individu, melainkan juga menyangkut kehormatan institusi kepresidenan dan kedaulatan negara. Firman meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai pihak yang […]

  • Akhirnya, Berlian Banjarmasin Pulang ke Indonesia, Seberapa Harganya? 

    Akhirnya, Berlian Banjarmasin Pulang ke Indonesia, Seberapa Harganya? 

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    AMSTERDAM-Berlian Banjarmasin, yang dikenal di kalangan masyarakat Banjar sebagai Intan Sultan Adam, akan resmi kembali ke tanah air. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda Rianne Letschert telah menandatangani perjanjian penyerahan (transfer agreement) untuk pengembalian 20 benda budaya Indonesia di Indonesia House Amsterdam, pada Jumat (09/10/2026) Berlian […]

  • Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    Akhirnya, Delapan Fraksi di DPR RI Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Sebanyak delapan Fraksi di DPR RI menyampaikan permohonan maaf dan sepakat lakukan evaluasi tunjangan perumahan. Hal tersebut menyusul gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan DPR RI merebak di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Adapun desakan tersebut kini mendapat respons serius dari parlemen. Delapan fraksi di DPR […]

  • Marak PHK, Muhaimin : Peran Pemerintah Diperlukan Dukung Industri Tekstil

    Marak PHK, Muhaimin : Peran Pemerintah Diperlukan Dukung Industri Tekstil

    • calendar_month Sabtu, 6 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri belakangan ini, terutama industri tekstil menuai sorotan dari Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.  Menurutnya, kondisi itu dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. “Ya PHK terutama di industri tekstil sekarang ini semakin tinggi. Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan […]

expand_less