Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Firman Soebagyo Sentil Penggagas Pelengseran Presiden: Pemilu Sudah Selesai, Jangan Bikin Gaduh !

Firman Soebagyo Sentil Penggagas Pelengseran Presiden: Pemilu Sudah Selesai, Jangan Bikin Gaduh !

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
  • visibility 643
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM– Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai dinamika politik Indonesia saat ini menunjukkan kondisi yang “unik”. Ia menyoroti munculnya isu pelengseran presiden terpilih meski pemerintahan baru berjalan sekitar 1,5 tahun.

Menurut nya bahwa, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan renungan bersama mengenai arah demokrasi Indonesia.

“Uniknya Indonesia ini, konon Pilpres sudah dipilih secara demokratis. Baru berjalan 1,5 tahun, sudah ada pihak-pihak yang membuat isu ingin melengserkan presiden terpilih. Dengan berbagai dalih: kesehatan lah, dan lain-lain,” tegas Firman, Senin (14/9/2026).

Politisi Partai Golkar ini juga mengkritik sikap sejumlah pihak yang dinilainya tidak sabar menunggu momentum pemilu berikutnya. Menurut dia, persaingan politik justru terus dimainkan melalui berbagai isu di ruang publik, termasuk dengan memanfaatkan buzzer.

“Juga setiap saat, lawan-lawan politik sudah tidak sabar untuk menunggu pemilu lima tahunan. Sudah memainkan buzzer-buzzer untuk membuat isu yang menjelek-jelekkan program pemerintah,” ujarnya.

Firman juga menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik tersebut semestinya tetap dilakukan dalam koridor konstitusi dan tidak menjadikan masyarakat sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu.

“Mbok ya sabar. Kalau seperti ini mau jadi pemimpin bagaimana? Rakyatnya yang selalu diperalat oleh calon pemimpin itu sendiri. Dan bagaimana ini bisa disebut negara yang demokratis?” tegasnya.

Firman mengingatkan seluruh elemen bangsa agar mengedepankan etika politik dan menghormati hasil pemilu yang telah berlangsung. Menurutnya, apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat, perbaikannya harus ditempuh melalui mekanisme demokrasi dan konstitusional.

“Pemilu sudah selesai. Mari kita hormati hasil demokrasi. Kalau ada yang kurang, perbaiki lewat mekanisme yang ada. Jangan bikin gaduh. Rakyat butuh kerja nyata, bukan drama politik tiap hari,” pungkasnya. **

Editor ; tim red.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sri Mulyani : Sistem Keuangan Indonesia pada Triwulan II 2024 Masih Terjaga

    Sri Mulyani : Sistem Keuangan Indonesia pada Triwulan II 2024 Masih Terjaga

    • calendar_month Jumat, 2 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Gubenur Bank Indonesia, Perry Warjiyo  dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024 di Kantor LPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Dalam kesempatan itu, KSSK melaporkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan II 2024 masih terjaga di tengah […]

  • Menaker Yassierli: Pekerja dan Perusahaan Harus Jadi Mitra Strategis

    Menaker Yassierli: Pekerja dan Perusahaan Harus Jadi Mitra Strategis

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pekerja dan perusahaan harus menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Kemitraan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PT Jasa Raharja dan Serikat […]

  • DPT Pilkada Sumsel 2024 Capai 6.382.739, Pemilih Milenial capai 54,09%

    DPT Pilkada Sumsel 2024 Capai 6.382.739, Pemilih Milenial capai 54,09%

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Palembang, cmsinews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Jumlahnya naik  menjadi 56.391 pemilih dari 6.326.348 pemilih menjadi 6.382.739 pemilih. “Beberapa daerah alami penurunan jumlah DPT, yakni di OKU (Ogan Komering Ulu), OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang dan Muratara (Musi Rawas Utara),” kata Andri Penurunan DPT […]

  • Terkait Kericuhan Job Fair di Bekasi, Kemnaker Tekankan Pentingnya Perencanaan dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja

    Terkait Kericuhan Job Fair di Bekasi, Kemnaker Tekankan Pentingnya Perencanaan dan Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan respons atas terjadinya kericuhan dalam kegiatan bursa kerja (job fair) yang diselenggarakan di President University, Bekasi, beberapa waktu yang lalu. Kemnaker pun mengapresiasi Pemda Kabupaten Bekasi yang telah berinisiatif menggelar job fair, namun berharap adanya evaluasi terhadap penyelenggaraannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari peluang […]

  • Kementerian PANRB Tuntaskan Penyusunan DBRBN 2026–2045

    Kementerian PANRB Tuntaskan Penyusunan DBRBN 2026–2045

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 326
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM–Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara,mengatakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2026–2045, bertujuan untuk menyelaraskan agenda transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Selain itu, aturan ini juga memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pelaksanaan kebijakan reformasi […]

  • Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur

    Atalia Praratya Minta Skema Murur dan Tanazul Hanya Diterapkan pada Kondisi Darurat yang Terukur

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta penerapan skema murur dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap berlandaskan kondisi kedaruratan yang terukur. Menurutnya, kemudahan yang diberikan kepada jemaah tidak boleh diterapkan secara berlebihan hingga menggeser prinsip fikih taisir (kemudahan) menjadi fikih tasahul (kemudahan yang berlebihan). Hal tersebut disampaikan Atalia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum […]

expand_less