Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi untuk Industri Nikel yang Berkelanjutan di ESG Forum 2025

Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transformasi untuk Industri Nikel yang Berkelanjutan di ESG Forum 2025

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H. menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menekankan bahwa ESG yang semula merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan, kini merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Bahkan, menurut Eddy, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.

“Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah pro aktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi “license to operate” di sejumlah besar negara di dunia.”

“Bahkan negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi nikel untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh, karena hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.

“Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi dan pembuangan limbah ke laut harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melaksanakan ESG secara konsekuen, transparan dan siap diaudit jika perlu.”

“Dengan sumber daya nikel terbesar di dunia, Indonesia selayaknya menjadi pemimpin dalam proses pertambangan nikel yang berkelanjutan. Saya sepenuhnya percaya bahwa kerja sama regulator dengan pelaku usaha dan didukung oleh lembaga keuangan serta pemegang saham yang memprioritaskan ESG, mampu membawa Indonesia menjadi negara yang memimpin industri ekstraktif secara berkelanjutan.”

Terakhir, Eddy juga berharap para pelaku usaha pertambangan segera berbenah diri karena dunia sudah berubah, di mana isu-isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola yang baik justu mendapatkan berbagai kemudahan dan apresiasi dari konsumen, kreditur keuangan, bahkan lembaga pemeringkat risiko internasional.

“Kita hidup di dunia yang telah berubah drastis. Tekanan terhadap permasalahan lingkungan hidup, tata kelola dan isu-isu sosial tidak lagi menjadi “ranah” para aktivis lingkungan semata, tetapi juga mayarakat luas mulai dari konsumen, lembaga adat, institusi perbankan, kaum muda milenial, bahkan tokoh-tokoh internasional yang berpengaruh seperti Bill Gates, Warren Buffet, dan lain-lain.”

“Sebagai pimpinan MPR saya akan berada di garda depan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depannya, mendahulukan isu-isu ligkungan, sosial dan tata kelola, sesuai amanat konstitusi pasal 33 (4).” tutup Wakil Ketua Umum PAN ini./mpr.ri. 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas Public Statement

    • calendar_month Kamis, 12 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM-Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.   Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat […]

  • Kunci Keberhasilan Indonesia Emas Adalah Rawat Persatuan dan Kemajemukan Bangsa.

    Kunci Keberhasilan Indonesia Emas Adalah Rawat Persatuan dan Kemajemukan Bangsa.

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com – Salah satu hal penting yang menjadi kunci keberhasilan menuju Indonesia Emas adalah merawat persatuan dan kemajemukan bangsa. Kemajemukan bangsa memberi energi positif apabila setiap komponen bangsa berinteraksi secara sehat. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto saat memberikan kuliah umum dengan tema “Merawat Persatuan Dalam Kemajemukan […]

  • MAKI Tanggapi Pernyataan Firli Hingga Akan Lapor Dewas KPK

    MAKI Tanggapi Pernyataan Firli Hingga Akan Lapor Dewas KPK

    • calendar_month Sabtu, 4 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com –MAKI tanggapi  Pernyataan yang diajukan Ketua KPK Firli Bahuri, terkait penyewaan rumah seharga Rp. 650 juta, masih simpang Siur. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman juga mencatat bahwa pembayaran 650 juta tersebut tidak tercantum dalam laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Firli Bahuri setelah pajak. Menurut Bonyamin, pembayaran sewa rumah seharga […]

  • Kemhan RI Tunjuk Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum Terkait Hoaks

    Kemhan RI Tunjuk Hotman Paris sebagai Kuasa Hukum Terkait Hoaks

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI telah menunjuk pengacara terkenal, Hotman Paris, sebagai kuasa hukum mereka untuk menghadapi dugaan penyebaran kabar bohong (hoaks) yang dinilai merugikan institusi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, mengumumkan penunjukan Hotman Paris dalam sebuah jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan […]

  • Komnas HAM ; Januari-Juni 2024 Terdapat 41 Kasus Kekerasan di Tanah Papua

    Komnas HAM ; Januari-Juni 2024 Terdapat 41 Kasus Kekerasan di Tanah Papua

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

     Jayapura,msinews.com– Sepanjang semester pertama atau pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024 terdapat 41 kasus kekerasn di Tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Senin pekan lalu. Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat bahwa sejak semester pertama dari 1 Januari hingga 1 Juni 2024 telah terjadi kasus […]

  • Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proses penegakan hukum tahun-tahun politik dalam kasus terkait calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) , calon legislatif (caleg) hingga kepala daerah dua lembaga KPK dan Kejagung nampak berbeda. Pasalnya KPK tetap melanjutkan bila ada temuan, sementara Kejagung akan menunda sementara. KPK menyatakan sikap dalam penanganan kasus korupsi di tahun politik. Lembaga antirasuah itu […]

expand_less