Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR RI Apresiasi Realisasi Anggaran Kemenpora Tahun 2022

DPR RI Apresiasi Realisasi Anggaran Kemenpora Tahun 2022

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 31 Agt 2023
  • visibility 118
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org- Komisi IX Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kemenpora tahun anggaran 2022 dengan realisasi APBN tahun anggaran tahun 2022 sebesar 97,11 persen atau Rp3,022 triliun dari pagu sebesar Rp3,123 triliun. Kepada Kemenpora, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf menyampaikan beberapa catatan dari Komisi X.

Mantan Wagub Jawa Barat itu mengatakan Komisi X mendorong Kemenpora agar menuntaskan rekomendasi BPK tahun 2022 sebagaimana Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem I) dan Hasil Pemeriksaan Semester II (Hapsem II) yang belum terealisasikan. Terhadap penyusunan RAPBN tahun anggaran 2024, Kemenpora diminta melakukan penganggaran dengan basis evaluasi dari pelaksanaan rekomendasi BPK tahun anggaran 2022.

“Dalam upaya peningkatan IPP, perlu penguatan peran Kemenpora RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di antaranya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan,” ujar Dede Yusuf saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi X dengan Kemenpora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Lanjutnya, terkait amanat presiden dalam Perpres Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) maupun Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Kemenpora diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan kedua hal tersebut.

Diketahui, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun anggaran 2022, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenpora tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Pertama, jumlah temuan sebanyak 18 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 40 rekomendasi.

Kedua, rekomendasi yang sudah tuntas sebanyak 26 rekomendasi.

Ketiga, rekomendasi yang masih dalam proses sebanyak 14 rekomendasi.

Editor : Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    Anggota Komisi V DPR,Irenne Yusiana Bicara Soal Kebijakan Tapera

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut. Irene melontarkan dua pertanyaan. “Pertama , adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASN bagaimana? untuk pekerja swasta juga […]

  • DPR Desak PPATK Bongkar Aliran Dana P2P Lending DSI

    DPR Desak PPATK Bongkar Aliran Dana P2P Lending DSI

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menelusuri dan membongkar aliran dana perusahaan peer-to-peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI). Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya indikasi aliran dana DSI ke sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kolega serta jajaran manajemen perusahaan. […]

  • Komisi VIII DPR RI ; Kementerian Haji Diminta Pastikan Pelayanan dan Pembinaan Jemaah Lebih Baik

    Komisi VIII DPR RI ; Kementerian Haji Diminta Pastikan Pelayanan dan Pembinaan Jemaah Lebih Baik

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Kommisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji memastikan pelayanan dan pembinaan calon jemaah haji yang lebih baik. Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 telah menyepakati total biaya haji sebesar Rp87 juta per jamaah. Angka tersebut turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah […]

  • PADMA Indonesia Dukung Lembata Jadi Pilot Program Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman

    PADMA Indonesia Dukung Lembata Jadi Pilot Program Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa, menyatakan lembaga yang dipimpinnya sangat mendukung upaya P4MI (Perkumpulan Pengelola Pelatihan Pekerja Migran Indonesia),pimpinan Ibu Lolynda Usman,SH,MM. Dalam siaran pers yang diterima redaksi msinews.com di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025, Gabriel mengatakan bahwa, P4MI dipimpin Lolynda Usman bersama Tim nya telah […]

  • DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan menteri. Menurutnya, perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang […]

  • PSU Tiga Wilayah Siap 100 Persen, Wamenko Polkam Pastikan Aman

    PSU Tiga Wilayah Siap 100 Persen, Wamenko Polkam Pastikan Aman

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak di tiga wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Barito Utara, telah mencapai 100 persen. Demikian pernyataan Wamenko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus, seusai rapat koordinasi intensif bersama KPU, Kemendagri, TNI, Polri dan Bawaslu […]

expand_less