Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
  • visibility 212
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas otonomi daerah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam forum tersebut, DPD RI menegaskan komitmennya mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan perjuangan DPD RI tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat daerah.

“Meskipun telah lewat satu bulan, patut saya ucapkan selamat Hari Otonomi Daerah yang diperingati tanggal 25 April setiap tahunnya. Setiap diperingati Hari Otonomi Daerah, selalu saja muncul pertanyaan bernada protes atas adanya moratorium DOB sejak tahun 2006,” ucap Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas membuka FGD tersebut, di Gedung DPD RI, Selasa (20/5/2025).

GKR Hemas menuturkan permintaan masyarakat makin meningkat setelah adanya pembentukan DOB di wilayah Papua dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta penyesuaian atas Undang-Undang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pembentukan provinsi baru di Papua tersebut dibahas dalam 3 (tiga) tahun yang diinisiasi oleh Pemerintah dan DPR dengan pertimbangan DPD RI, sesuai kewenangannya.

“Menariknya, sekalipun sudah diketahui adanya moratorium Pembentukan DOB, namun gemuruh aspirasi masyarakat dan daerah terus saja masuk ke DPD RI dan saya kira juga di DPR maupun kepada Pemerintah. Data April 2025 menunjukkan, tercatat 341 Usulan DOB Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahkan belakangan muncul usulan Daerah Istimewa,” tutur GKR Hemas.

Senator asal DIY tersebut mengatakan, bahwa ada angin segar kembali berhembus di awal tahun 2025, sebab melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri seusai rapat di DPR serta pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri pada saat Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, untuk mengkaji kembali Moratorium DOB, serta mempercepat perubahan UU Pemerintahan Daerah.

“Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI, bahkan dengan Kemendagri (Dirjen OTDA), sudah ada tekad yang sama. Sudah bersinergi dalam menyikapi tuntutan aspirasi masyarakat daerah untuk DOB,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI Sumule Tumbo menjelaskan, berdasarkan Asta Cita Presiden Prabowo, Tranformasi Desain Besar Penataan Daerah perlu memperhatikan beberapa hal yaitu Reformulasi Pembentukan DOB, Penataan Struktur Pemerintahan Daerah dan Penguatan Kapasitas Daerah, Pengembangan indikator kinerja daerah yang selaras dengan delapan cita-cita dan Penguatan inovasi daerah untuk mendukung transformasi digital.

“Saat ini sudah masuk proses Finalisasi RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah menyesuaikan keputusan dan kebijakan politik Pemerintah dalam kebijakan moratorium pemekaran daerah,” ungkap Sumule Tumbo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin dengan tegas menyatakan bahwa moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah bukan jawaban atas pemekaran daerah tapi pembiaran terhadap usulan DOB yang terus masuk hingga saat ini mencapai 343 usulan DOB. Menurutnya Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan tersebut dapat jadi pedoman dalam menilai secara objektif, terbuka dan akuntabel terhadap setiap usulan DOB.

“Komisi II DPR RI telah meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RPP Penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah,” ucap Zulfikar Arse.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Abdul Kholik pada kesempatan ini, menggagas adanya Undang-Undang Omnibus Otonomi Daerah. Menurutnya, hal ini bisa menjadi terobosan dalam menyelesaikan permasalahan DOB.

“Pemerintah perlu membentuk Kementerian Koordinator Otonomi Daerah (⁠Menko Otda), agar fokus dan terkoordinasi dengan baik antar Kementerian dalam supporting Otonomi Daerah,” tutur Abdul Kholik.

Selanjutnya, GKR Hemas melihat bahwa ada pandangan-pandangan yang berkembang di daerah menekankan makin terasa mendesaknya penataan ulang sistem Otonomi Daerah. Perlu dirumuskan suatu bentuk DOB yang lebih adaptif dalam menjawab tantangan baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk memperkuat NKRI menuju Indonesia Emas 2045. FGD ini sengaja dirancang sebagai bagian dari peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2025 dan Hari Kebangkitan Nasional.

“Melalui forum FGD ini diharapkan ada kejelasan dan bahkan diharapkan terbangun komitmen kuat antara DPR, DPD, dan Kemendagri dalam menjawab tuntutan DOB dan Perwujudan Otonomi Daerah sesuai dengan konstitusi,” pungkas GKR Hemas. ** tim red/dm.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakerprov KORMI Sumsel 2024 Siapkan Fornas ke-8 di NTB

    Rakerprov KORMI Sumsel 2024 Siapkan Fornas ke-8 di NTB

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Selatan, menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2024, Rabu (26/6/2024). Rakerprov berlangsung di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Sumsel, diwakili Staf Ahli Gubernur bidang SDM dan Kemasyarakatan Kurniawan Abadi, SE MM. Hadir dalam Rakerprov secara virtual, Ketua UMUM KORMI Nasional, Hayono Isman […]

  • Sebanyak 1,3 Juta Rekening Bansos Gagal Transfer, Kemensos Gandeng PPATK Selidiki Kendala Penyaluran

    Sebanyak 1,3 Juta Rekening Bansos Gagal Transfer, Kemensos Gandeng PPATK Selidiki Kendala Penyaluran

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menghadapi kendala dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) triwulan kedua tahun 2025 ini. Tercatat, sekitar 1,3 juta data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kegagalan transfer dana bansos. Menyikapi hal ini, Kemensos akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menelusuri akar permasalahan. […]

  • Menteri PPPA Apresiasi Peran Media dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

    Menteri PPPA Apresiasi Peran Media dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di ruang kerjanya, Selasa pagi (14/07/2026). ​Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pengurus PWI, […]

  • Respons Desakan Stakeholders, Korporasi Semakin Aktif Implementasikan Sustainability

    Respons Desakan Stakeholders, Korporasi Semakin Aktif Implementasikan Sustainability

    • calendar_month Minggu, 10 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Pelaku industri nasional mulai aktif menjalankan berbagai inisiatif untuk mengimplementasikan aspek keberlanjutan di Indonesia, yang dilakukan melalui berbagai program yang relevan dengan bisnis yang dijalankan. Hal itu terjadi seiring dengan semakin kuatnya desakan dari berbagai stakeholders agar bisnis yang dijalankan perusahaan memperhatikan masa depan dan tidak mengorbankan kepentingan anak-cucu ke depan. Hal tersebut merupakan […]

  • Fenomena Gempa di Kalimantan: Ini Penjelasan dan Analisis Ahli

    Fenomena Gempa di Kalimantan: Ini Penjelasan dan Analisis Ahli

    • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Banjarmasin, MSINews.com – Pakar Bidang Ilmu Rekayasa Geologi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan, Adip Mustofa, mengungkapkan bahwa fenomena gempa di Pulau Kalimantan disebabkan oleh pergerakan patahan batuan bumi yang bergeser dari arah pasifik menuju ke pulau tersebut. Menurut Adip, pergerakan batuan tersebut telah terjadi sejak zaman batu ratusan juta tahun lalu, […]

  • UU Perampasan Aset :  Kembalikan Hak Rakyat,  Putuskan Mata Rantai Korupsi

    UU Perampasan Aset :  Kembalikan Hak Rakyat,  Putuskan Mata Rantai Korupsi

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Korupsi bukan hanya mencuri uang negara. Korupsi adalah perampasan hak dasar rakyat atas pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan masa depan bangsa. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penjara. Negara wajib mengembalikan aset hasil kejahatan kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Eliseus Warre,mantan calon legislatif pusat Partai Buruh, daersj pemilihan (Dapil) Dapil 2 Jakarta Pusat, […]

expand_less