Jakarta, MSINews.com – Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengunjungi Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2024). Bobby Nasution tampak mengenakan kemeja batik berwarna kuning yang mencolok.
Kehadirannya tidak lain untuk menghadiri acara pengarahan yang diselenggarakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait dengan calon kepala daerah dari Golkar untuk tahun 2024.
Baca juga: KPK Tegaskan Sikap Terkait Kasus Harun Masiku, Minta PDIP Laporkan Intimidasi
Acara tersebut juga dihadiri oleh istri dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratya, serta Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diani.
Hal ini menunjukkan dukungan dan kehadiran yang kuat dari berbagai tokoh politik terkemuka dalam acara tersebut.
Namun, kehadiran Bobby Nasution dalam acara tersebut tidak luput dari sorotan terkait dengan keputusan dari DPC PDIP Kota Medan.
Sebelumnya, DPC PDIP Kota Medan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Bobby Nasution tidak memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena tidak patuh terhadap partai.
Surat keputusan tersebut, yang diterbitkan dengan nomor 217/IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023, menyebutkan bahwa Bobby Nasution tidak menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA PDI Perjuangan kepada DPC PDIP Kota Medan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh DPP Partai.
DPC PDIP Kota Medan kemudian menyatakan bahwa Bobby Nasution telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai sehingga tidak memenuhi syarat menjadi anggota partai.
Keputusan tersebut menyebutkan bahwa Bobby Nasution tidak mematuhi peraturan dan keputusan Partai dengan mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik lain.
BOleh karena itu, Bobby Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan.
Kehadiran Bobby Nasution dalam acara Golkar di Jakarta tentu menjadi sorotan publik mengingat dinamika politik yang terjadi di Kota Medan terkait dengan status keanggotaannya dalam PDIP.
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika politik yang dapat berdampak pada kontestasi politik di tingkat lokal maupun nasional. (Ata)
