Msinews.com- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan percepatan penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat.
Seluruh warga terdampak ditargetkan dapat menempati Hunian Sementara (Huntara) sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan BNPB dalam rapat koordinasi pasca tanggap darurat yang digelar di Auditorium Kantor Gubernur Sumatra Barat.
Dalam rapat itu, fokus utama diarahkan pada percepatan pemulihan hunian serta penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P).
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan bahwa R3P memiliki posisi strategis dalam pemulihan wilayah terdampak.
Ia menyebut dokumen tersebut bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan fondasi hukum dan kebijakan dalam penanganan pascabencana.
R3P, kata Rustian, disusun sebagai panduan perencanaan terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras antarinstansi, sektor, dan tingkatan pemerintahan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun data kebutuhan secara komprehensif agar seluruh program pemulihan dapat terkoordinasi dengan baik.
BNPB juga mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah kabupaten di Sumatra Barat telah menetapkan lokasi khusus untuk pembangunan Huntara.
Lokasi tersebut berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok.
Penyediaan Huntara diprioritaskan agar masyarakat terdampak dapat menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk ibadah puasa Ramadan, dengan kondisi hunian yang lebih layak dan aman
Di sisi lain, BNPB menegaskan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) juga telah disiapkan sejak dini.
BNPB berharap masa tinggal di Huntara tidak berlangsung terlalu lama. Setelah fase darurat dan transisi selesai, warga akan direlokasi ke hunian permanen yang berada di kawasan lebih aman dari risiko bencana.
“Kami siapkan lahan-lahannya sehingga nantinya setelah Huntara selesai, dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat akan mendapatkan Hunian Tetap dan menjalani hidup jauh lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.
BNPB menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci agar pemulihan sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Sumatra Barat dapat berjalan berkelanjutan pascabencana.*