Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Salurkan Dana Stimulan Rp369,9 Miliar untuk 17.251 KK di Aceh dan Sumatera

BNPB Salurkan Dana Stimulan Rp369,9 Miliar untuk 17.251 KK di Aceh dan Sumatera

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menyalurkan dana stimulan pembangunan rumah rusak ringan hingga sedang senilai Rp369,9 miliar kepada 17.251 kepala keluarga (KK) terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bantuan tersebut menjangkau 25 kabupaten/kota terdampak di wilayah Sumatera.

“Bantuan stimulan rumah rusak hari ini disalurkan kepada 17.251 KK di 25 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatera Utara. Total nilai bantuan mencapai Rp369,915 miliar,” kata Suharyanto di Lhokseumawe, Aceh, dikutip pada Minggu 17 Februari 2026.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang di Balai Kota Lhokseumawe.

BNPB menetapkan besaran bantuan Rp15 juta per KK untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta per KK untuk rumah rusak sedang. Skema ini dirancang agar perbaikan rumah dapat segera dilakukan tanpa menunggu proses panjang.

“Masih ada 24 kabupaten/kota yang sedang dalam proses verifikasi data dan penyalurannya akan segera dilakukan pada minggu depan,” ujarnya.

Di Kota Lhokseumawe, tercatat 23 KK menerima bantuan rumah rusak ringan dan 1.178 KK menerima bantuan rumah rusak sedang dengan total bantuan Rp35,685 miliar. Hampir 90 persen pengajuan pemerintah kota telah disetujui. Sebanyak 21 KK masih menunggu verifikasi ulang sebelum pencairan dilakukan.

Suharyanto menjelaskan verifikasi dilakukan berjenjang. Tim gabungan memeriksa langsung kondisi rumah warga untuk menentukan kategori kerusakan sesuai petunjuk pelaksanaan. Data kemudian diverifikasi hingga tingkat pusat sebelum disetujui.

Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima. Warga dapat mencairkan hingga 80 persen dari total bantuan pada tahap awal. Sisa 20 persen baru dicairkan setelah penerima menunjukkan bukti penggunaan dana untuk perbaikan rumah.

Skema bertahap ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk memulihkan hunian warga. Dalam kebencanaan, rumah bukan sekadar bangunan ia adalah fondasi stabilitas sosial. Dan ketika fondasi itu retak, kecepatan sekaligus ketepatan menjadi kunci.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakapolri dan Menpora Hadiri Penutupan Kapolri Cup Basketball Tournament 2023

    Wakapolri dan Menpora Hadiri Penutupan Kapolri Cup Basketball Tournament 2023

    • calendar_month Senin, 7 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Ajang Kapolri Cup Basketball Tournament 2023 memasuki tahapan akhir. Pertandingan final hari ini digelar di GOR Soemantri, Jakarta Selatan. Pantau awak media di GOR Soemantri, Senin (7/8/2023), Wakapolri Komjen Agus Andrianto hadir langsung ke lokasi. Komjen Agus tiba sekitar pukul 20.22 WIB. Komjen Agus disambut oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto. Keduanya […]

  • Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa usulan  memajukan jadwal Pilkada 2024 berisiko, bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya Pilkada serentak pada November 2024 itu sudah diatur dalam Pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkadaa. Kendati demikian Tito menjelaskan usulan percepatan Pilkada tersebut tergantung pada kesiapan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya lembaga itu dapat atensi pemilu […]

  • Presiden Jokowi Minta KPPS Bekerja Jujur dan Adil dalam Pemilu 2024

    Presiden Jokowi Minta KPPS Bekerja Jujur dan Adil dalam Pemilu 2024

    • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, mengemukakan hal tersebut dalam imbauannya menjelang pemungutan suara Pemilu yang dijadwalkan pada Rabu (14/2/2024). Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (13/2/2024), Ari menyampaikan bahwa […]

  • Entas Kemiskinan, Kemensos :  Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial

    Entas Kemiskinan, Kemensos :  Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Surakarta,msinews.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menekankan pentingnya permberdayaan bukan sekadar perlindungan sosial dalam memberantas kemiskinan. “Jadi, setelah mereka mendapatkan perlindungan, ada batasnya. Para pendamping jangan meninabobokan mereka yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Gus Ipul dalam acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Keraton […]

  • KPK Geledah

    KPK Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu Terkait Dugaan Korupsi Suap

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Labuhan Batu terkait penyelidikan dugaan korupsi suap. Tersangka utama dalam kasus ini adalah Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa tim penyidik telah menyelesaikan penggeledahan pada Kamis (18/1) di Kantor Bupati Labuhan Batu. […]

  • Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto.

    Prabowo Cerita Masa Lalu Kontroversialnya Memimpin Indonesia

    • calendar_month Minggu, 3 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, membagikan kisah kontroversial dari masa lalunya saat dirinya dituduh terlibat dalam rencana kudeta pada era Soeharto. Pada Mukernas III MUI di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (2/11) malam, Prabowo mengungkapkan bahwa saat itu ia menjabat sebagai Pangkostrad dengan tanggung jawab atas 33 batalyon tempur. “Dulu saya […]

expand_less