Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BNPB Salurkan Dana Stimulan Rp369,9 Miliar untuk 17.251 KK di Aceh dan Sumatera

BNPB Salurkan Dana Stimulan Rp369,9 Miliar untuk 17.251 KK di Aceh dan Sumatera

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 186
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menyalurkan dana stimulan pembangunan rumah rusak ringan hingga sedang senilai Rp369,9 miliar kepada 17.251 kepala keluarga (KK) terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bantuan tersebut menjangkau 25 kabupaten/kota terdampak di wilayah Sumatera.

“Bantuan stimulan rumah rusak hari ini disalurkan kepada 17.251 KK di 25 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatera Utara. Total nilai bantuan mencapai Rp369,915 miliar,” kata Suharyanto di Lhokseumawe, Aceh, dikutip pada Minggu 17 Februari 2026.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang di Balai Kota Lhokseumawe.

BNPB menetapkan besaran bantuan Rp15 juta per KK untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta per KK untuk rumah rusak sedang. Skema ini dirancang agar perbaikan rumah dapat segera dilakukan tanpa menunggu proses panjang.

“Masih ada 24 kabupaten/kota yang sedang dalam proses verifikasi data dan penyalurannya akan segera dilakukan pada minggu depan,” ujarnya.

Di Kota Lhokseumawe, tercatat 23 KK menerima bantuan rumah rusak ringan dan 1.178 KK menerima bantuan rumah rusak sedang dengan total bantuan Rp35,685 miliar. Hampir 90 persen pengajuan pemerintah kota telah disetujui. Sebanyak 21 KK masih menunggu verifikasi ulang sebelum pencairan dilakukan.

Suharyanto menjelaskan verifikasi dilakukan berjenjang. Tim gabungan memeriksa langsung kondisi rumah warga untuk menentukan kategori kerusakan sesuai petunjuk pelaksanaan. Data kemudian diverifikasi hingga tingkat pusat sebelum disetujui.

Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima. Warga dapat mencairkan hingga 80 persen dari total bantuan pada tahap awal. Sisa 20 persen baru dicairkan setelah penerima menunjukkan bukti penggunaan dana untuk perbaikan rumah.

Skema bertahap ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk memulihkan hunian warga. Dalam kebencanaan, rumah bukan sekadar bangunan ia adalah fondasi stabilitas sosial. Dan ketika fondasi itu retak, kecepatan sekaligus ketepatan menjadi kunci.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran Kemensos Malah Dipangkas, Mensos Minta Rp20,9 Triliun Tambahan

    Anggaran Kemensos Malah Dipangkas, Mensos Minta Rp20,9 Triliun Tambahan

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) saat ini tengah bergulat dengan realitas anggaran. Di satu sisi, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melontarkan rencana besar seperti program Sekolah Rakyat, tetapi di sisi lain, alokasi dana yang disiapkan pemerintah justru menyusut. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, pada Kamis […]

  • Cegah Pungli, BNPB Gandeng Aparat Hukum Awasi Bantuan Bencana

    Cegah Pungli, BNPB Gandeng Aparat Hukum Awasi Bantuan Bencana

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi korban bencana. Langkah ini dilakukan guna mencegah praktik pungutan liar (pungli) dalam proses distribusi bantuan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menegaskan, keterlibatan aparat […]

  • DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran

    DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran

    • calendar_month Sabtu, 24 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.ci.- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI akan jadi Penjamin bagi 50 demonstran yang melakukan unjuk rasa mengenai Revisi UU Pilkada. Mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing karena tidak terlibat pidana berat. “Kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian. Barusan berkoordinasi […]

  • Sah, Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029

    Sah, Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD RI Periode 2024-2029

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sultan B Najamudin, Senator asal Bengkulu secara resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029, menggantikan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (LaNyalla). Pemilihan Ketua DPD RI yang dimulai Selasa, (1/10/2024) pukul 19.30 WIB dan berakhir Rabu, (2/10/2024) pukul 01.52 dini hari tersebut, diikuti oleh 151 Anggota DPD RI dan digelar […]

  • Breaking News,Ketua Ombusman RI, Hery Susanto Ditangkap Kejagung

    Breaking News,Ketua Ombusman RI, Hery Susanto Ditangkap Kejagung

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    msinews.com-Ketua Ombusman RI ditangkap Kejagung (Kejaksaan Agung) Kamis 16 April 2026. Hal tersebut disampaikan pleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatno kepada awak media di Jakarta. ” Iya, sebentar lagi TSK mau turun,” kata Anang,dikutip dari metronews.com,. Meski demikian, pihak Kejagung belum menjelaskan soal kasus yang menjerat Ketua ORI yang baru saja dilantik Presiden […]

  • KPK Geledah

    KPK Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu Terkait Dugaan Korupsi Suap

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Labuhan Batu terkait penyelidikan dugaan korupsi suap. Tersangka utama dalam kasus ini adalah Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa tim penyidik telah menyelesaikan penggeledahan pada Kamis (18/1) di Kantor Bupati Labuhan Batu. […]

expand_less