Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, hingga nelayan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan setiap SPPG wajib menerima dan melibatkan produk UMKM serta hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Penolakan sepihak dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Nanik, para pelaku usaha kecil justru harus dirangkul, dibina, dan diarahkan agar mampu menjadi pemasok dapur MBG dengan kualitas yang baik, bukan disingkirkan oleh kepentingan bisnis tertentu.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” kata Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program MBG tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” terang Nanik.

BGN juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pengutamaan pemasok besar yang berpotensi memonopoli distribusi bahan pangan ke dapur MBG dan menyingkirkan pelaku usaha kecil.

“Akan saya suspend. Sebab ini berarti anda melawan Peraturan Presiden,” tambah Nanik.

Nanik menekankan SPPG dan mitra wajib mengakomodasi serta membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar mampu memenuhi standar kualitas bahan pangan yang dibutuhkan dalam program MBG.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” tutur Nanik.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR Rapat tertutup dengan Jampidsus bahas korupsi Pertamina

    Komisi III DPR Rapat tertutup dengan Jampidsus bahas korupsi Pertamina

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Komisi III DRP RI menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Rapat ini membahas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PT Pertamina hingga kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada wartawan parlemen, senayan. “Oh ini (yang dibahas […]

  • Habib Aboebakar Alhabsyi : Berantas Korupsi Sejak Perencanaan

    Habib Aboebakar Alhabsyi : Berantas Korupsi Sejak Perencanaan

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboebakar Alhabsyi, menyampaikan pentingnya peringatan hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2024. “Ini bukan formalitas selebrasi, namun mengingatkan kembali kepada kita pentingnya semangat untuk melawan korupsi. Spirit ini penting, karena kita punya sejarah kelam soal korupsi, bahkan kita buat TAP MPR khusus soal ini,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa, […]

  • Status Tarif Pajak

    Status Tarif Pajak, PHRI Bali Iginkan Spa Tak Masuk Pajak Hiburan 40% Ditunda  

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Badung, MSINews.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali terus memperjuangkan status spa/mandi uap agar tidak termasuk dalam kategori hiburan, meskipun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyampaikan penundaan penerapan pajak sebesar 40-75 persen pada Rabu (17/1). Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, menyatakan meskipun terdapat penundaan untuk […]

  • Debat Pilgub Sumsel, Pengamat : Eddy Leading, Deru dan Mawardi Terlihat Pusing

    Debat Pilgub Sumsel, Pengamat : Eddy Leading, Deru dan Mawardi Terlihat Pusing

    • calendar_month Senin, 4 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Palembang,msinews.com-Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Tanggal 27 bulan ini (Noember) 2024 rakyat Indonesia akan memilih calon Kepala Daerah masing-masing sebagai Gubernur-Wakil Gubernur,Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota di seluruh negeri ini. Kompetensi Debat para calon pilkada serentak pun telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Ummum (KPU) di daerah masing-masing. Para paslon telah memperlihatkan aura […]

  • Komisi III DPR Dorong Penguatan PPATK Hadapi Ancaman Judi Online Digital

    Komisi III DPR Dorong Penguatan PPATK Hadapi Ancaman Judi Online Digital

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menegaskan bahwa praktik judi online masih menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, meskipun perputaran dananya dilaporkan mengalami penurunan. Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di […]

  • Kapolri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara,Ini Alasannya

    Kapolri Didesak Ambil Alih Penyidikan Kasus Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara,Ini Alasannya

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Aktivitas tambang nikel ilegal kembali terkuak yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kasus dugaan tambang ilegal di Maluku Utara saat ini tengah ditangani penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Namun tidak ada transparansi soal siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Riyanda Barmawi mengatakan, salah satu dugaan […]

expand_less