Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Bantu Pemerintah, PWI Kini Punya Satgas Anti Hoax

Bantu Pemerintah, PWI Kini Punya Satgas Anti Hoax

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 202
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakartya, MSINews.com – Kick off Satgas Anti Hoax Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilaksanakan dengan meriah di kantor PWI, Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ahmadd Mulyana, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Hadir juga sejumlah mahasiswa dari Universtas Mercu Buana.

Baca juga : Pembelian Alutsista Bekas Menuai Kontroversi: TKN Prabowo-Gibran ‘Belum Tentu Tak Layak’

Dalam laporannya, Ketua Satgas Anti Hoax PWI, Iqbal Irsyad, menyampaikan sebelum kick off, satgas telah aktif melakukan kegiatan literasi tentang hoax dan menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana untuk menciptakan edukasi anti-hoax. Selain itu, mereka juga telah menghasilkan podcast tentang anti-hoax. Iqbal menegaskan komitmen satgas untuk terus bergerak melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap penyebaran hoax.

Ketua PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menyatakan bahwa PWI akan berpartisipasi aktif dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat.

Hendry menekankan bahwa Satgas Antihoax akan fokus pada konten visual dan berencana melakukan patroli serta literasi anti-hoax di setiap provinsi. Ia berharap kehadiran Menkominfo pada kick-off ini akan memastikan kelancaran kerja satgas.

“Kegiatan ini sebagai komitmen PWI Pusat untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran hoax, khususnya di masa Pemilu dan Pilpres ini. Satgas ini nanti akan membentuk tim patroli untuk meluruskan seluruh informasi bohong yang beredar di masyarakat,” kata Hendry Ch Bangun.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa keamanan siber selama masa pemilu merupakan ancaman utama, sebelum, saat, dan sesudah pemilu.

“Kementerian Kominfo terus berupaya menangani konten hoax lewat kontra narasi dan take down isu hoax,” ujar Budi Arie.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang membentuk satgas antihoax dan mengajak mereka untuk bersama-sama melawan hoax.

Budi Arie menyoroti bahwa konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak yang serius pada masyarakat.

“Hoax, fitnah, dan ujaran kebencian itu saudara kandung yang harus diperangi, selain merendahkan martabat orang lain yang jadi sepupunya,” kata Budi.

Ia berharap Satgas Antihoax PWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjadikan pemilu lebih kondusif.

Dalam penutupnya, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan di era transformasi digital.

“Era digital adalah era transformasi, banyak peluang menuju kemajuan, ayo lawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan,” pungkasnya. (Tar)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paripurna Setujui 25 RUU Kabupaten/Kota Jadi Usul DPR.RI

    Paripurna Setujui 25 RUU Kabupaten/Kota Jadi Usul DPR.RI

    • calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. Paripurna hari ini menyetujui 25 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bengkulu, dan Sumatera Selatan, yang diusulkan Komisi II DPR RI menjadi RUU usul DPR RI. “Apakah 25 RUU inisiatif Komisi II DPR RI tentang […]

  • Empat Penumpang Kapal Wisata Duta Bahagia yang Tenggelam di Labuan Bajo, Berhasil Dievakuasi Tim SAR

    Empat Penumpang Kapal Wisata Duta Bahagia yang Tenggelam di Labuan Bajo, Berhasil Dievakuasi Tim SAR

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Labuan Bajo,msinews.com-Empat penumpang kapal wisata Duta Bahagia yang tenggelam di Perairan Seteru Labuan Bajo,Flores,NTT Sabtu, (9/3/2024)  berhasil dievakuasi oleh Tim SAR Manggarai Barat. Para penumpang tersebut dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan ke Pelabuhan ASDP Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sekira pukul 16.30 WITA. “Benar, ada kapal Duta Bahagia (yang mengalami kecelakaan),” kata Kepala […]

  • Paus Leo XIV Bicara Soal Antikekerasan

    Paus Leo XIV Bicara Soal Antikekerasan

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Vatikan,msinews.com-Pemimpin Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan,Paus Leo XIV mengatakan bahwa keputusan,hubungan,dan tindakan harus berakar pada antikekerasan. Dikatakan bahwa, untuk mempromosikan perdamaian memerlukan pelatihan hati dan pikiran orang-orang untuk peduli terhadap orang lain dan memahami kebaikan bersama. “Anak-anak dan kaum muda kita perlu merasakan budaya kehidupan, dialog, dan rasa saling menghormati. Di atas segalanya, […]

  • Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. “Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai,” terang Mendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR […]

  • IPO 2025: Agar Berfungsi Optimal, Pengelolaan Zakat dan Wakaf Perlu Kementerian Tersendiri

    IPO 2025: Agar Berfungsi Optimal, Pengelolaan Zakat dan Wakaf Perlu Kementerian Tersendiri

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pengelolaan Zakat dan Wakaf saat ini dinilai belum terintegrasi dengan baik. Dampaknya, keempat instrumen ekonomi Islam tersebut belum dapat berfungsi lebih optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial yang lebih merata. Bahkan jika memungkinkan, pengelolaan zakat dan wakaf sebaiknya berada di bawah kementerian tersendiri. Hal ini diungkapkan dalam acara Islamic […]

  • Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

      Jakarta, Advokat LQ Indonesia Lawfirm (LQIL) mengajukan judicial review ke MK terkait permohonan uji materi Pasal 16 UU No 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat). Banyaknya kasus Advokat jadi tersangka seperti Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak serta Advokat lainnya dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik serta dianggap menyebarkan berita bohong. Berkenaan hal […]

expand_less