Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Bansos PKH dan Sembako Senilai Rp10 T Disalurkan untuk 16,5 Juta Keluarga

Bansos PKH dan Sembako Senilai Rp10 T Disalurkan untuk 16,5 Juta Keluarga

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
  • visibility 247
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) petang.

“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN memungkinkan penyasaran bantuan yang lebih tepat.

Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” jelas Gus Ipul.

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” kata dia.

Mensos juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur yakni Jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.

Amalia juga menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.
“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” katanya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BKSAP DPR akan Gelar Fun Run Kick Off Jelang ‘The 10th World Water Forum’ di Bali

    BKSAP DPR akan Gelar Fun Run Kick Off Jelang ‘The 10th World Water Forum’ di Bali

    • calendar_month Jumat, 19 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) melalului Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) akan menggelar kegiatan olahraga Fun Run dan diskusi dengan tema ‘Youth Townhall on Water’. Adapun, Fun Run tersebut merupakan pembukaan (kick-off) dari rangkaian kegiatan ‘The 10th World Water Forum’ yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 19-22 Mei 2024 mendatang. Kegiatan pertemuan di Bali […]

  • ASN Golongan Menengah-Bawah Tak Berhak Terima Bansos

    ASN Golongan Menengah-Bawah Tak Berhak Terima Bansos

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Bantuan fiskal kini menjadi sorotan di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Salah satu fokus pembahasan adalah soal perlunya insetif fiskal bagi masyarakat ekonomi kelas “menengah-bawah” yang tidak berhak terima bansos. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara , perlu adanya insentif fiskal bagi masyarakat menengah bawah yang tidak berhak menerima bantuan […]

  • Mengenal Tugas,Peran dan Fungsi Wakil Rakyat kita di DPR.RI

    Mengenal Tugas,Peran dan Fungsi Wakil Rakyat kita di DPR.RI

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 358
    • 0Komentar

    MSINEWSCOM-Wakil Rakyat yakni DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama dalam berjalannya “roda” demokrasi di Indonesia, yaitu pengawasan, legislasi, dan penganggaran sehingga mekanisme “check and balances” dapat berjalan optimal layaknya negara-negara demokratis. Kepemimpinan DPR RI Periode 2024-2029 dipimpin oleh Ketua Puan Maharani (PDIP) dan didampingi Wakil Ketua ; Adies Kadir (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad […]

  • Hari Ini, Tepat 45 Tahun Peristiwa Bom Mobil Menteri Irlandia Utara,Airey Neave

    Hari Ini, Tepat 45 Tahun Peristiwa Bom Mobil Menteri Irlandia Utara,Airey Neave

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 310
    • 0Komentar

    Dublin,msinews.com-Hari ini, tepat 45 tahun peristiwa bom mobil menewaskan Airey Neave, seorang Menteri di Irlandia Utara, 30 Maret 1979. Airey Neave tewas terbunuh oleh bom yang berada di mobilnya saat ia meninggalkan tempat parkir mobil di House of Commons. Bom tersebut sangat canggih, dan meledak ketika Menteri Airey Neave mulai berjalan ke arah keluar sesaat […]

  • Jokowi Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Airlangga di Kejagung

    Jokowi Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Airlangga di Kejagung

    • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 333
    • 0Komentar

    Jakarta_Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi minyak goreng. Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Ya kita harus menghormati proses hukum di manapun, di KPK, di Kepolisian, di Kejaksaan, semua harus menghormati,” kata Jokowi saat eberada […]

  • JPU Kejari Indramayu

    JPU Kejari Indramayu Tuntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara untuk Terdakwa Panji Gumilang

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Indramayu, MSINews.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, Jawa Barat, secara resmi menuntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Panji Gumilang dalam perkara tindak pidana penodaan agama. Tuntutan ini disampaikan oleh salah satu JPU, Rama Eka Darma, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu pada Kamis (22/2) […]

expand_less