Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Bahlil Klarifikasi Isu Terkait Wings Group dan Djarum di Konsorsium Investor IKN

Bahlil Klarifikasi Isu Terkait Wings Group dan Djarum di Konsorsium Investor IKN

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 145
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait isu Wings Group dan Djarum yang disebut keluar dari Konsorsium Investor Infrastruktur Kebangsaan (IKN).

Sebelumnya, terdapat perbedaan data antara dokumen Kaleidoskop Investasi IKN 2023 dan informasi yang disampaikan oleh Otorita IKN pada September 2023. Nama Wings Group dan Djarum tidak terdaftar dalam dokumen resmi Konsorsium Nusantara IKN, meskipun dalam data Otorita IKN sebelumnya, keduanya termasuk dalam 10 perusahaan yang tergabung.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Wings dan Djarum memang tidak menjadi bagian dari konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

Baca juga : Mantan Direjen Pajak Divonis 14 Tahun Penjara, Kasus Gratifikasi

“Wings dan Djarum bukan merupakan konsorsium yang dilakukan oleh Agung Sedayu, tapi dia akan melakukan investasi setelah tahap pertama selesai,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menanggapi isu tersebut, Bahlil menegaskan bahwa Wings dan Djarum akan tetap melakukan investasi di IKN, namun setelah pembangunan tahap pertama selesai.

“Saya akan ngomong yang sudah tereksekusi, kalau masih akan itu potensi,” tambahnya.

Wings Group dan Djarum juga memberikan klarifikasi terpisah. Head of Corporate Communications & CSR Wings Group, Sheila Kansil, menegaskan bahwa Wings Group tetap berpartisipasi dalam Konsorsium Nusantara IKN yang bersifat nonkomersial. Salah satu contohnya adalah pembangunan Botanical Garden.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa Djarum terlibat dalam proyek nonkomersial seperti pengembangan Botanical Garden. Budi menegaskan bahwa tidak ada istilah hengkang dari konsorsium tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan data dan interpretasi, baik pemerintah maupun perusahaan menyatakan komitmen untuk tetap terlibat dalam pembangunan IKN, khususnya proyek nonkomersial seperti Botanical Garden. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan spekulasi dan memastikan kelancaran proyek investasi nasional ini ke depan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gugatan Praperadilan

    Gugatan Praperadilan Harun Masiku Ditolok, MAKI Siap Ajukan Gugatan Baru.

    • calendar_month Kamis, 22 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan kekecewaan setelah gugatan praperadilan mereka terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadili Harun Masiku secara in absentia ditolak. Meski demikian, MAKI menghormati keputusan tersebut. Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (21/2/2024), mereka menghormati putusan hakim meskipun kecewa atas […]

  • Rencana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Rencana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rencana Kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai dapat mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Wacana tersebut juga akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru dan berpotensi mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. “Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan […]

  • Polri Siapkan Strategi 100 Hari Berantas Narkoba dan Judi

    Polri Siapkan Strategi 100 Hari Berantas Narkoba dan Judi

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com –KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba dan judi online. Dua masalah tersebut menjadi perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto. Kapolri menyampaikan penegasan tersebut saat memberikan arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Mabes Polri, Selasa (29/10/2024). Mantan Kabareskrim Polri itu meminta jajaran untuk menyiapkan rencana […]

  • Presiden Jokowi: UMKM

    Presiden Jokowi: UMKM Berperan Besar dalam Perekonomian Indonesia

    • calendar_month Kamis, 7 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sebanyak 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia didukung oleh aktivitas dagang para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi saat membuka acara BRI Microfinance Outlook 2024, yang diselenggarakan secara daring pada Kamis 7/3/2024. Baca juga : Ketua Parlemen […]

  • RUU PKH Mampu Kuatkan Posisi Penyelenggara Pendidikan Hewan

    RUU PKH Mampu Kuatkan Posisi Penyelenggara Pendidikan Hewan

    • calendar_month Rabu, 27 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Dr.Inosentius Samsul mengatakan, RUU (Rancangan Undang-Undang) Pendidikan Kedokteran Hewan akan menjadi dasar hukum yang penting untuk menguatkan posisi penyelenggara Pendidikan tinggi kedokteran hewan di Indonesia. Mengingat, saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang menaunginya. Berbeda dengan Pendidikan kedokteran yang sudah memiliki Undang-Undang Pendidikan kedokteran. Pernyataan itu disampaikan saat […]

  • Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

    Ini Alasannya, Agar Lemhamnnas Perlu Dilibatkan dalam Perekrutan SDM BPIP

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Karawang,msinews.com-Mengingat strategisnya peranan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga ini perlu melakukan evaluasi ke dalam. Alasannya adalah, lembaga ini perlu penguatan internal mengingat bahwa target audiens adalah seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, SDM BPIP harus memenuhi syarat agar pengimplementasian Pancasila tidak hanya sekedar program. Juga, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila di tahun mendatang semakin […]

expand_less