Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Bahlil Klarifikasi Isu Terkait Wings Group dan Djarum di Konsorsium Investor IKN

Bahlil Klarifikasi Isu Terkait Wings Group dan Djarum di Konsorsium Investor IKN

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
  • visibility 193
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait isu Wings Group dan Djarum yang disebut keluar dari Konsorsium Investor Infrastruktur Kebangsaan (IKN).

Sebelumnya, terdapat perbedaan data antara dokumen Kaleidoskop Investasi IKN 2023 dan informasi yang disampaikan oleh Otorita IKN pada September 2023. Nama Wings Group dan Djarum tidak terdaftar dalam dokumen resmi Konsorsium Nusantara IKN, meskipun dalam data Otorita IKN sebelumnya, keduanya termasuk dalam 10 perusahaan yang tergabung.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Wings dan Djarum memang tidak menjadi bagian dari konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

Baca juga : Mantan Direjen Pajak Divonis 14 Tahun Penjara, Kasus Gratifikasi

“Wings dan Djarum bukan merupakan konsorsium yang dilakukan oleh Agung Sedayu, tapi dia akan melakukan investasi setelah tahap pertama selesai,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menanggapi isu tersebut, Bahlil menegaskan bahwa Wings dan Djarum akan tetap melakukan investasi di IKN, namun setelah pembangunan tahap pertama selesai.

“Saya akan ngomong yang sudah tereksekusi, kalau masih akan itu potensi,” tambahnya.

Wings Group dan Djarum juga memberikan klarifikasi terpisah. Head of Corporate Communications & CSR Wings Group, Sheila Kansil, menegaskan bahwa Wings Group tetap berpartisipasi dalam Konsorsium Nusantara IKN yang bersifat nonkomersial. Salah satu contohnya adalah pembangunan Botanical Garden.

Sementara itu, Corporate Communications Manager Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa Djarum terlibat dalam proyek nonkomersial seperti pengembangan Botanical Garden. Budi menegaskan bahwa tidak ada istilah hengkang dari konsorsium tersebut.

Meskipun terdapat perbedaan data dan interpretasi, baik pemerintah maupun perusahaan menyatakan komitmen untuk tetap terlibat dalam pembangunan IKN, khususnya proyek nonkomersial seperti Botanical Garden. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan spekulasi dan memastikan kelancaran proyek investasi nasional ini ke depan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akhirnya, DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

    Akhirnya, DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan rakyat RI telah mensahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang. Adapun, Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (RUU P2 APBN 2023) secara resmi telah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. “Berikut kami […]

  • Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta kaji ulang soal Kewarganeraan ganda bagi diaspora. Pasalnya, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006. Demikian ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Menurut Fadli Zon, pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih […]

  • Suap Proyek Perizinan: Hendra Yakinkan Kepala Birokrasi Ada Terlibat

    Suap Proyek Perizinan: Hendra Yakinkan Kepala Birokrasi Ada Terlibat

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menyeret AGK serta enam orang lainnya, kini memasuki tahap pengembangan dengan melibatkan belasan kepala dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Proses pengusutan kasus ini, KPK tidak hanya memfokuskan pada tersangka AGK, melainkan juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain, termasuk belasan kepala dinas di lingkup […]

  • Wakasad Terima Kunjungan Chief of Staff (General Staff) Singapore Army, Bahas Penguatan Kerja Sama Militer

    Wakasad Terima Kunjungan Chief of Staff (General Staff) Singapore Army, Bahas Penguatan Kerja Sama Militer

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    JAKARTA, tniad.mil.id – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R. menerima kunjungan _Chief of Staff (General Staff) Singapore Army_ , Brigadier General Tan Cheng Kwee, dalam rangka _Army Executive Meeting_ di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama militer antara TNI AD dan […]

  • Sari Yuliati Apresiasi Dedikasi Polri di HUT  Ke-80 Bhayangkhara

    Sari Yuliati Apresiasi Dedikasi Polri di HUT Ke-80 Bhayangkhara

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS COM– PJ Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan pernyataan resmi dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam sambutannya, ia memberikan ucapan selamat sekaligus apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama delapan dekade. “Delapan dekade bukanlah waktu […]

  • Komite I DPD RI Kecewa Menteri Tidak Hadir, RUU Daerah Kepulauan Belum Bisa Disahkan

    Komite I DPD RI Kecewa Menteri Tidak Hadir, RUU Daerah Kepulauan Belum Bisa Disahkan

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komite I DPD RI mendesak RUU tentang Daerah Kepulauan untuk segera ditetapkan menjadi Undang-Undang karena pembahasannya terkatung-katung hingga 20 tahun meski sudah masuk sebagai RUU prioritas dalam daftar Prolegnas. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat rapat kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Kerja (Timja) RUU DPR dan […]

expand_less