Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Anita Jacoba Gah : Jangan Pindah Tugaskan Guru PPPK Swasta ke Sekolah Negeri

Anita Jacoba Gah : Jangan Pindah Tugaskan Guru PPPK Swasta ke Sekolah Negeri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 28 Agt 2024
  • visibility 221
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Surabaya,msinews.com-Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah, kembali angkat bicara terkait nasib para guru PPPK Swasta yang harus dialihkan ke sekolah negeri. Polemik ini sepertinya tak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan banyak sekolah swasta yang akhirnya kehilangan guru-guru berpengalaman.

Oleh karena itu, Anita Jacoba Gah meminta Kemendikbudristek untuk segera mencari solusi atas masalah ini sehingga tidak terjadi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta.

“Banyak guru-guru swasta yang sudah mengajar puluhan tahun, sudah bagus, tapi tiba-tiba sekarang diambil ke sekolah negeri. Jadi sekolah swasta banyak yang kosong, kasihan. Terus anak-anak yang di sekolah swasta siapa yang mau ngajar? bagaimana pemerintah pusat untuk ambil satu kebijakan ketika guru-guru swasrai itu sudah diangkat menjadi P3K biarkanlah mereka di sekolah asal,” tegas legislator asal daerah pemilihan NTT 2, dari Partai Demokrat usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik bidang Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/8/2024).

Senada dengan Anita, Anggota Komisi X DPR RI Zainuudin Maliki juga melihat masih ada celah yang dimiliki oleh Kemendikbudristek untuk bisa tetap membiarkan Guru PPPK untuk tetap bisa mengajar di sekolah swasta, walaupun peraturan mengenai PPPK telah diatur oleh Undang-Undang ASN.

“Kita sudah ngomong kepada mas menteri, kepada dirjen, untuk dicari jalan keluar ya. Jangan hanya kalau ditanya ‘kita ini terkunci oleh undang-undang ASN’. Carilah informasi atau langkah-langkah terobosan yang saya kira masih bisa dilakukan yaitu dengan (penerbitan SK) menempatkan guru PPPK di sekolah swasta. Jadi ASN yang menjalankan tugas negara meskipun tugasnya itu berada di swasta,” ujar Zainuddin.

Adapun, hasil kunjungan kerja spesfik ini, nantinya Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan guru PPPK untuk tetap bisa mengajar di sekolah swasta, dengan melakukan rapat-rapat dengan pemerintah pusat dan para mitra kerja Komisi X DPR RI. ** tim/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejumlah Kader Partai Golkar Mengadu Ke Mahkamah Partai

    Sejumlah Kader Partai Golkar Mengadu Ke Mahkamah Partai

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 401
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta] -Sejumlah kader, diantaranya para Pengurus PK, Pimpinan Ormas pendiri dan didirikan di lingkungan Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh suadara Khakmim, datang ke Kantor DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni Jakarta Barat Kegiatan kunjungan kader GOLKAR Wonosobo ke Kantor DPP Partai GOLKAR bermaksud untuk silaturahmi dan audiensi dengan […]

  • Kunjungi Mabesad, Menhan Sjafrie Bahas Kebutuhan TNI AD Bersama KSAD

    Kunjungi Mabesad, Menhan Sjafrie Bahas Kebutuhan TNI AD Bersama KSAD

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan) RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) di Jakarta, Selasa (29/10/2024). Menhan disambut Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta jajaran pejabat utama TNI AD. KSAD Jenderal Maruli, dalam kesempatan itu melaporkan berbagai kebutuhan dan perkembangan terkini satuan-satuan TNI AD […]

  • Dakwaan Vidi Batal Demi Hukum :  Jangan Jadikan Warganegara Tumbal Penegakan Hukum

    Dakwaan Vidi Batal Demi Hukum :  Jangan Jadikan Warganegara Tumbal Penegakan Hukum

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Oleh :Dr. Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan SAYA menghormati putusan sela Pengadilan Negeri Merauke yang dibacakan pada Kamis, 6 Agustus 2026, sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sidang pembacaan putusan sela dimulai sekitar pukul 12.30 WIT sebagai tindak lanjut atas […]

  • BNPB Tetapkan Aceh Timur Masuki Fase Transisi Darurat Menuju Pemulihan

    BNPB Tetapkan Aceh Timur Masuki Fase Transisi Darurat Menuju Pemulihan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 248
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kabupaten Aceh Timur memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Penetapan ini menandai perubahan fokus penanganan tanpa menghentikan bantuan, pendampingan, serta kehadiran aktif pemerintah pusat di wilayah terdampak. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan keputusan tersebut saat menyerahkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan hunian sementara (huntara) secara simbolis kepada […]

  • Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin memanas setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 meminta pandangan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemakzulan tersebut pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada sepuluh alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli […]

  • Dapunta Sailendra dalam Pahatan Prasasti (Bagian 1)

    Dapunta Sailendra dalam Pahatan Prasasti (Bagian 1)

    • calendar_month Kamis, 30 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2.412
    • 0Komentar

    Oleh : Syamsul Noor Al-Sajidi Pekerja Budaya dan Ketua Departemen Data pada Pusat Data dan Kajian Sriwijaya (PDKS)* Hermeunitika Sailendrawansa (Wangsa Sailendra atau Dinasti Sailendra) selalu berkaitan dengan dan tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Medang (Mataram Kuno) . Istilah Wangsa Sailendra dijumpai dalam banyak prasasti (batu bersurat/bertulis) peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan […]

expand_less