Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 20 Feb 2024
  • visibility 141
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memberikan tanggapan terkait isu yang beredar mengenai kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia.

Menurut Herzaky, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat sangat menghormati hak tersebut. Herzaky menambahkan bahwa jika negara memanggil AHY, dia selalu siap untuk memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga : AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

“Dalam reshuffle kabinet, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kami sangat menghormati hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, dan siapa menterinya, tentu beliaulah yang mengetahuinya. Silakan ditanyakan langsung kepada beliau,” ujar Herzaky dikutip Antara.com Selasa 20/2/2024.

Herzaky juga menekankan sebagai seorang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu siap untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dia menyebut AHY sebagai seorang prajurit yang selalu siap memenuhi panggilan tugas dari negara, baik ketika dia berkarier di militer maupun dalam medan politik.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga menyampaikan bahwa beredar isu mengenai pelantikan Menteri ATR, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Isunya demikian,” ujar Sahroni dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

Sahroni juga mendengar kabar bahwa Presiden RI, Joko Widodo, akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Menurut politikus Partai NasDem itu, jika kabar tersebut benar, maka Presiden telah membuat pilihan yang tepat dengan mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

“Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam,” ungkap Sahroni.

Seiring dengan kabar mengenai pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, muncul pula isu mengenai kemungkinan AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR untuk menggantikan posisi Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam. Presiden juga menyatakan bahwa dia akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif yang berasal dari kalangan non-partai politik.

Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Paloh: Dialog Kebangsaan di Tengah Bakso dan Mi Goreng

“Ditunjuklah menteri definitif secepatnya. Tokohnya akan berasal dari kalangan non-partai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Demikianlah tanggapan dari Partai Demokrat terkait isu pelantikan AHY sebagai Menteri ATR RI. Partai tersebut menegaskan bahwa AHY siap untuk melayani negara sesuai dengan panggilan tugas yang diberikan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cak Imin Puji Kiai NU Kabupaten Kudus, ‘Memilih Hukumnya Wajib

    Cak Imin Puji Kiai NU Kabupaten Kudus, ‘Memilih Hukumnya Wajib

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan PKB adalah parpol warisan para kiai NU. Untuk itu, ia menegaskan komitmennya untuk meneruskan aspirasi-aspirasi para kiai tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Gus Imin di sela-sela kehadirannya dalam acara Silaturahmi Kiai se Kabupaten Kudus yang digelar di Graha Mustika, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Rabu […]

  • Simak, 10 Poin Nota Keuangan  RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

    Simak, 10 Poin Nota Keuangan RAPBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo di Hadapan DPR dan DPD RI

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto dalam Sidabg Umum Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 di Gedung Bundar Parlemen,Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus 2026, membeberkan semjumlah program belanja keuangan negara dalam RAPBN 2027. Kepala negara juga menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]

  • Geram Atas Cucuk Cabut Kasus Basarnas, Abraham Samad Katakan Tindakan KPK Dungu

    Geram Atas Cucuk Cabut Kasus Basarnas, Abraham Samad Katakan Tindakan KPK Dungu

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jakarta _Ketakutan KPK dalam menindak kasus dugaan yang menyeret Kepala Basarnas Marsyda Henri Alfiandi jadi gunjingan para pejabat KPK sebelumnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyebut piminan KPK saat ini dungu seeta memalukan dalam penanganan kasus dugaan suap para petinggi Basarnas. Abraham mengatakan setiap tahap Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pengambilan keputusan menetapkan seorang tersangka pasti […]

  • KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai  Tersaka Korupsi Gratifikasi

    KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai Tersaka Korupsi Gratifikasi

    • calendar_month Senin, 11 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    KPK Mengumumkan Penetapan Tersangka Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Tim Direktorat LHKPN KPK. Kejanggalan informasi dan pameran kekayaan di media sosial menjadi sorotan. Gratifikasi dari Pengusaha Impor […]

  • Polres Metro Jaktim

    Polres Metro Jaktim Selidiki Acara ‘Metamorfoshow Diduga Eks HTI

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Polres Metro Jakarta Timur tengah melakukan penyelidikan terhadap manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggara acara bertajuk “Metamorfoshow: It’s Time to be One Ummah”. Acara tersebut diduga digelar oleh eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Teater Tanah Airku, TMII. Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, Kapolres Metro Jakarta Timur, menyatakan bahwa […]

  • Soroti Rendahnya Dana Transfer Daerah, Senator AWK Desak Presiden Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

    Soroti Rendahnya Dana Transfer Daerah, Senator AWK Desak Presiden Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK), menyoroti rendahnya Dana Transfer ke Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Sorotan itu disampaikan Senator AWK dalam Rapat Paripurna DPD RI Masa Sidang 1 tahun 2025/2026, dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari Pimpinan DPD RI ke Pimpinan Komite IV, […]

expand_less