Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 20 Feb 2024
  • visibility 199
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memberikan tanggapan terkait isu yang beredar mengenai kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia.

Menurut Herzaky, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat sangat menghormati hak tersebut. Herzaky menambahkan bahwa jika negara memanggil AHY, dia selalu siap untuk memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga : AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

“Dalam reshuffle kabinet, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kami sangat menghormati hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, dan siapa menterinya, tentu beliaulah yang mengetahuinya. Silakan ditanyakan langsung kepada beliau,” ujar Herzaky dikutip Antara.com Selasa 20/2/2024.

Herzaky juga menekankan sebagai seorang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu siap untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dia menyebut AHY sebagai seorang prajurit yang selalu siap memenuhi panggilan tugas dari negara, baik ketika dia berkarier di militer maupun dalam medan politik.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga menyampaikan bahwa beredar isu mengenai pelantikan Menteri ATR, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Isunya demikian,” ujar Sahroni dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

Sahroni juga mendengar kabar bahwa Presiden RI, Joko Widodo, akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Menurut politikus Partai NasDem itu, jika kabar tersebut benar, maka Presiden telah membuat pilihan yang tepat dengan mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

“Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam,” ungkap Sahroni.

Seiring dengan kabar mengenai pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, muncul pula isu mengenai kemungkinan AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR untuk menggantikan posisi Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam. Presiden juga menyatakan bahwa dia akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif yang berasal dari kalangan non-partai politik.

Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Paloh: Dialog Kebangsaan di Tengah Bakso dan Mi Goreng

“Ditunjuklah menteri definitif secepatnya. Tokohnya akan berasal dari kalangan non-partai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Demikianlah tanggapan dari Partai Demokrat terkait isu pelantikan AHY sebagai Menteri ATR RI. Partai tersebut menegaskan bahwa AHY siap untuk melayani negara sesuai dengan panggilan tugas yang diberikan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri Siaga, Dampak Putusan MK Pemilu Pisah

    Kemendagri Siaga, Dampak Putusan MK Pemilu Pisah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang akan mengubah wajah demokrasi Indonesia mulai tahun 2029. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis (26/6/2025), MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah. Hal ini berarti pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden akan dipisahkan dari pemilihan […]

  • Pulang Reses, Aboe Bakar Bawah oleh-oleh Aspirasi Masyarakat dari Dapilnya

    Pulang Reses, Aboe Bakar Bawah oleh-oleh Aspirasi Masyarakat dari Dapilnya

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Sebagai wakil rakyat di DPR RI,ia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Ia melakukan. kunjungan. kerja  (kunker) dengan menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) 1. Hasil aspirasi masyarakat itu kemudian dibawah ke Rapat Paripurna untuk dibahas dan ditindaklanjuti sebagaimana tugas nya sebagai wakil rakyat yang diembannya. Itulah yang […]

  • Jokowi Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Airlangga di Kejagung

    Jokowi Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Airlangga di Kejagung

    • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta_Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi minyak goreng. Jokowi menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Ya kita harus menghormati proses hukum di manapun, di KPK, di Kepolisian, di Kejaksaan, semua harus menghormati,” kata Jokowi saat eberada […]

  • Prabowo-Gibran Absen, Anies dan Ganjar Hadir di Sidang PHPU Pilpres di MK

    Prabowo-Gibran Absen, Anies dan Ganjar Hadir di Sidang PHPU Pilpres di MK

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini Senin (22/4/2024) menggelar sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Kepada wartawan, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan kliennya dalam hal ini Prabowo dan Gibran tidak datang. Namun kata dia, tim Prabowo-Gibran optimistis MK memutus sengketa pilpres sesuai dengan keinginan mereka. Otto menegaskan kubu Prabowo-Gibran menghormati […]

  • Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman, Mendorong Revisi UU LLAJ dan Perkim

    Mengintegrasikan Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman, Mendorong Revisi UU LLAJ dan Perkim

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 67
    • 0Komentar

    PERSOALAN keterjangkauan hunian di kawasan perkotaan kini tidak lagi sekadar berpusat pada harga jual bangunan, melainkan juga menyangkut biaya mobilitas yang harus ditanggung oleh para penghuninya. Fenomena ketimpangan antara lokasi permukiman dan aksesibilitas transportasi publik ini tercermin dari kondisi riil masyarakat saat ini. Merevisi UU LLAJ dan UU Perkim adalah cara yang lebih bijak dan […]

  • Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Ambil Peran Strategis Hadapi Disrupsi AII

    Wamenaker Tegaskan Perempuan Harus Ambil Peran Strategis Hadapi Disrupsi AII

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam menghadapi era disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Dalam paparannya pada Kongres Pejuang Perempuan Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4/2025), Wamenaker menyampaikan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital serta penguatan keterampilan bagi pekerja perempuan. “Sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang […]

expand_less