Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 20 Feb 2024
  • visibility 67
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memberikan tanggapan terkait isu yang beredar mengenai kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia.

Menurut Herzaky, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat sangat menghormati hak tersebut. Herzaky menambahkan bahwa jika negara memanggil AHY, dia selalu siap untuk memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga : AHY Siap Jadi Menteri ATR RI Jika Dipanggil Negara, Demokrat Hormati Prerogatif Presiden

“Dalam reshuffle kabinet, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kami sangat menghormati hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, dan siapa menterinya, tentu beliaulah yang mengetahuinya. Silakan ditanyakan langsung kepada beliau,” ujar Herzaky dikutip Antara.com Selasa 20/2/2024.

Herzaky juga menekankan sebagai seorang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu siap untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dia menyebut AHY sebagai seorang prajurit yang selalu siap memenuhi panggilan tugas dari negara, baik ketika dia berkarier di militer maupun dalam medan politik.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga menyampaikan bahwa beredar isu mengenai pelantikan Menteri ATR, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Isunya demikian,” ujar Sahroni dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

Sahroni juga mendengar kabar bahwa Presiden RI, Joko Widodo, akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Menurut politikus Partai NasDem itu, jika kabar tersebut benar, maka Presiden telah membuat pilihan yang tepat dengan mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

“Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam,” ungkap Sahroni.

Seiring dengan kabar mengenai pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, muncul pula isu mengenai kemungkinan AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR untuk menggantikan posisi Hadi Tjahjanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam. Presiden juga menyatakan bahwa dia akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif yang berasal dari kalangan non-partai politik.

Baca juga : Pertemuan Jokowi dan Paloh: Dialog Kebangsaan di Tengah Bakso dan Mi Goreng

“Ditunjuklah menteri definitif secepatnya. Tokohnya akan berasal dari kalangan non-partai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Demikianlah tanggapan dari Partai Demokrat terkait isu pelantikan AHY sebagai Menteri ATR RI. Partai tersebut menegaskan bahwa AHY siap untuk melayani negara sesuai dengan panggilan tugas yang diberikan.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fadel Muhammad Minta MTsN 1 Kota Tangsel Buat Program Pembinaan Khusus

    Fadel Muhammad Minta MTsN 1 Kota Tangsel Buat Program Pembinaan Khusus

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menerima kunjungan tiga siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Tangerang Selatan Fawaaz Amaar Abdul Mughni, Razin Anandri Firdaus dan Muhammad Garibaldi Aziz, peraih Medali Emas di ajang ‘The 10th Anniversary International Youth Robotic Competition 2023’, Daejeon, Korea Selatan, yang digelar tanggal 4-5 Agustus 2023 lalu. […]

  • KPK Tetapkan Kuncoro CS Tersangka Dugaan Kasus Bansos Beras

    KPK Tetapkan Kuncoro CS Tersangka Dugaan Kasus Bansos Beras

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan mantan Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic Kuncoro Wibowo sebagai tersangka. Kuncoro CS terjerat kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Lebih lanjut KPK turut menjerat lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka ialah Ketua […]

  • PDIP Kecam Kader Membelok Tak Dukung Gajar di Pilpres 2024, Dipecat.

    PDIP Kecam Kader Membelok Tak Dukung Gajar di Pilpres 2024, Dipecat.

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta_Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengecam keras kadernya tak mendukung Gajar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 akan terkena sanksi pemecatan. “Dipersilahkan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain,” kata Hasto dalam keterangannya saat membuka Rakerda III DPD PDIP Provinsi Jambi, Sabtu 29/7/2023 Hasto lantas […]

  • Penebalan Bansos Cair Bulan Juni, Gus Ipul: Ini Bentuk Atensi Presiden ke Masyarakat

    Penebalan Bansos Cair Bulan Juni, Gus Ipul: Ini Bentuk Atensi Presiden ke Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan bulan Juni ini. “Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, […]

  • Bantuan Indonesia untuk Gaza Menggunakan Hercules TNI AU Tiba di Yordania

    Bantuan Indonesia untuk Gaza Menggunakan Hercules TNI AU Tiba di Yordania

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Amman , Yordania,msinews.com-Duta Besar RI untuk Yordania, Ade Padmo Sarwono, memastikan bahwa bantuan kemanusiaan berupa 900 unit parasut dari Pemerintah Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza yang diangkut oleh pesawat Super Hercules C 130 J TNI Angkata Udara telah mendarat di lapangan udara militer Kerajaan Hashimiyah Yordania pada Minggu. “Besar harapan Pemerintah dan rakyat Indonesia […]

  • DPD RI : 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Harus Memperhatikan Karakteristik Daerah

    DPD RI : 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Harus Memperhatikan Karakteristik Daerah

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite I DPD RI memandang bahwa 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota harus berpihak kepada daerah pada segala aspeknya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma saat memberikan pandangan pada rapat kerja pembahasan Tingkat I atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang telah dibahas secara tripartit antara DPR […]

expand_less