Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Komisi II DPR : Penyelesaian Polemik Pertanahan Harus Libatkan Lintas Kementerian

Komisi II DPR : Penyelesaian Polemik Pertanahan Harus Libatkan Lintas Kementerian

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
  • visibility 243
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Surabaya,msinews.com-Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, mengatakan bahwa pelepasan aset milik negara menjadi polemik pertanahan yang tak kunjung usai. Ia menyebut, di Kota Surabaya, Jawa Timur terdapat dua fenomena terkait dengan hal ini yaitu kasus ‘Tanah Surat Ijo’ dan kejelasan tanah milik PT KAI yang telah dihuni oleh masyarakat selama puluhan tahun.

Menurutnya, penyelesaian konflik pertanahan di Kota Surabaya harus melibatkan koordinasi setingkat Kementerian. Hal ini diungkapkannya usai rapat kunjungan kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Surabaya pada Senin (1/7/2024).

“Saya kira reformasi agraria di Jawa Timur berjalan baik, namun ada beberapa yang memang lagi harus dinaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan kasus ‘Surat Ijo’ yah dan beberapa tanah-tanah di kawasan perkeretaapian KAI,” kata Hugua kepada media parlementaria.

‘Tanah Surat Ijo’ merujuk pada tanah aset pemerintah Kota Surabaya yang dikuasai dan dipergunakan oleh masyarakat secara turun temurun. Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas lahan tersebut dikeluarkan menggunakan map berwarna hijau yang kemudian menjadi awal penyebutan ‘Tanah Surat Ijo’.

Dijelaskan, masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tersebut menghendaki agar tanah yang dikuasai dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Lebih lanjut, Hugua menyampaikan bahwa polemik ini tidak bisa diurai sekadar di level pemerintah daerah setempat lantaran kerap ditemukan sandungan saat akan “memecah” dan menyerahkan aset kepada masyarakat.

“Karena begitu masuk aset, masing-masing maka tidak terlalu gampang untuk dipecah ke masyarakat. Tetapi ini diperlukan para pengambil keputusan lebih tinggi di antara lintas kementerian. Saya kira ini penting sebab kalau diselesaikan pada level walikota atau pemda setempat itu tetap ada benturan-benturan,” tutup Politisi PDIP dari Dapil Sulawesi Tenggara ini. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ke Lumajang, Gus Ipul Ajak Pemda dan Pilar Sosial Naikkan Kelas KPM Lewat Pemberdayaan

    Ke Lumajang, Gus Ipul Ajak Pemda dan Pilar Sosial Naikkan Kelas KPM Lewat Pemberdayaan

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Lumajang,msinews.com — Pemberdayaan menjadi kata kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdialog dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (30/5/2025). “Bansos itu sementara, berdaya selamanya. Maka di era Presiden Prabowo, aspek pemberdayaan kita perkuat, agar masyarakat tidak hanya […]

  • Sembilan Fadilah Ramadan : Bulan Penuh Berkah dan Ampunan

    Sembilan Fadilah Ramadan : Bulan Penuh Berkah dan Ampunan

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Fadlilah Ramadhan atau Keutamaan Ramadhan berkontekstual dengan pernyataan Allah SWT tentang bulan penuh berkah, yaitu lebih baik daripada seribu bulan, dalam bulan itu setiap pahala dilipatgandakan, kesalahan mendapatkan pengampunan, dan setiap doa (permohonan) terbaik dikabulkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kedamaian dan kebaikan umat. Berikut ini beberapa keutamaan Ramadhan: 1) Bulan Diturunkannya […]

  • Dari Pengalaman Jepang, Indonesia Perkuat Fondasi Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

    Dari Pengalaman Jepang, Indonesia Perkuat Fondasi Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat fondasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperluas pembelajaran dari pengalaman negara lain, salah satunya Jepang yang telah mengembangkan program makan bergizi di sekolah selama lebih dari 100 tahun. Melalui pelatihan di Jepang, BGN mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menggali praktik yang relevan untuk membangun […]

  • Menko Polkam Tegaskan Komitmen Presiden Berantas Korupsi

    Menko Polkam Tegaskan Komitmen Presiden Berantas Korupsi

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA,MSINEWS.COM-Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu serta memastikan seluruh penyelenggara negara bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, amanah jabatan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan […]

  • PDI Siap Berkongsi Dukungan, Anies-Muhaimin di Putaran Kedua

    PDI Siap Berkongsi Dukungan, Anies-Muhaimin di Putaran Kedua

    • calendar_month Sabtu, 13 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Siap Berkongsi, bersedia untuk berkolaborasi dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dalam putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, jika salah satu kubu kalah di putaran pertama. Baca juga : Ketum […]

  • Perusahaan Langgar Aturan Pengolahan Limbah B3, Komisi XII: Segel Jika Tidak Patuh!

    Perusahaan Langgar Aturan Pengolahan Limbah B3, Komisi XII: Segel Jika Tidak Patuh!

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rico Alviano, menyoroti masih adanya perusahaan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Rico menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar aturan harus diberikan tindakan tegas, […]

expand_less