Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketua DPD RI Audiensi dengan PJ Wali Kota Sorong,Septinus Lobat Papua Barat Daya

Ketua DPD RI Audiensi dengan PJ Wali Kota Sorong,Septinus Lobat Papua Barat Daya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
  • visibility 188
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Penjabat (Pj) Walikota Sorong Septinus Lobat yang didampingi beberapa anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 dari dapil Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor, Abdullah Manaray dari dapil Papua Barat, H Hartono (Papua Barat Daya) dan Rudi Tirtayana (Papua Selatan).

Pj Walikota Sorong, Septinus Lobat dalam kesempatan itu meminta dukungan DPD RI untuk percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Kota Sorong. Terutama terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

“Saya silaturahmi kepada Ketua DPD RI karena DPD RI adalah lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah. Kami minta dukungan percepatan pembangunan di Papua sekaligus mengharapkan masukan dan arahan agar kami bisa membuat kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua,” ujar Septinus Lobat di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Harapan Septinus, DPD RI juga memberikan prioritas pengawasan kepada Papua dan Pemkot Sorong mengenai dana Otsus meskipun sudah ada badan yang secara khusus melakukannya.

“Dana yang besar ini merupakan tanggung jawab besar juga bagi kami. Makanya kami menyadari berbagai pihak juga harus memberikan pengawasannya supaya pemanfaatannya tepat sasaran demi tercapainya tujuan utama masyarakat Papua maju dan sejahtera,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa spirit kerja setiap anggota DPD RI adalah pembela kepentingan masyarakat daerah. Tentu saja apa pun yang tepat dan berguna bagi masyarakat daerah, DPD RI pasti mendorong dan mendukung sepenuh hati.

“Ada empat anggota DPD di tiap provinsi. Bekerja mewakili daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Komitmen tersebut kami pegang teguh, karena itu ada dalam sumpah jabatan saat dilantik,” ujarnya.

Sedangkan, terkait pengelolaan dana Otsus, LaNyalla berharap sudah seharusnya bisa membawa perubahan positif dan signifikan bagi masyarakat Papua. Apalagi Provinsi dan Kabupaten/Walikota diberikan keleluasaan atas prakarsa sendiri untuk mengatur dan mengurus sesuai kepentingan aspirasi dan hak dasar masyarakat orang asli Papua.

“Pesan saya Pak Pj Walikota harus memastikan ada keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang, adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, kemudian perlunya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, lalu pembangunan yang akan dilakukan harus berkelanjutan. Terpenting juga dana dan program Otsus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” kata dia.

LaNyalla juga meminta Pj Walikota merangkul semua stakeholder, sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua semakin kuat.

“Percepatan ini harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Di daerah semua stakeholder harus berpartisipasi aktif. Itu kuncinya,” ujar LaNyalla.

Dalam kesempatan itu hadir Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Oni Choiruddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. ** (sipress).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BGN-BPS Hitung Dampak Penerapan MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    BGN-BPS Hitung Dampak Penerapan MBG Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Msinews.com -Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggalang kerja sama dalam mengukur dampak penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sangat penting karena survey yang akan dilakukan bersama itu akan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan program MBG di tengah masyarakat. “6 Januari nanti, tepat satu tahun […]

  • Senator GKR Hemas Pimpin Program Senator Pangan di NTT, Implementasi Nyata Asta Cita

    Senator GKR Hemas Pimpin Program Senator Pangan di NTT, Implementasi Nyata Asta Cita

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu, DPD RI menyiapkan program “Senator Peduli Ketahanan Pangan”  di antaranya menamam jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Inisiatif strategis ini juga akan dilakukan di Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua […]

  • Catatan Akhir Tahun 2024, Tentang Buruh Perkebunan Sawit

    Catatan Akhir Tahun 2024, Tentang Buruh Perkebunan Sawit

    • calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sejumlah aktivis Jaringan Sawit, diantaranya Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SPSI), Sawit Watch, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menggelar Konferensi Pers bertema ”Catatan Akhir Tahun Buruh Perkebunan Sawit” di Jakarta, Jum’at (27/12/2024). Dalam Siaran Pers Bersama yang disampaikan melalui grup whats app PWI ETIKA, […]

  • Riyono: Anggaran Pangan 2026 Naik, Tapi Masih Jauh dari Cita-Cita Kedaulatan Pangan

    Riyono: Anggaran Pangan 2026 Naik, Tapi Masih Jauh dari Cita-Cita Kedaulatan Pangan

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menanggapi pidato tahunan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dengan menyoroti besaran anggaran sektor pangan yang disebutkan Presiden. Dalam acara diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/8/2025), Riyono menyampaikan bahwa sektor pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp164,5 triliun untuk tahun 2026. […]

  • Komisi II DPR Akan Panggil KPU Klarifikasi Surat Suara di Taiwan

    Komisi II DPR Akan Panggil KPU Klarifikasi Surat Suara di Taiwan

    • calendar_month Senin, 1 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa mereka akan meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait surat suara Pemilu 2024 yang telah dikirim lebih cepat di Taipei, Taiwan. Rapat RDP akan diadakan pada masa sidang berikutnya untuk mendengarkan laporan, evaluasi tahapan, dan persiapan hingga hari pencoblosan. “Berikutnya Komisi II […]

  • Polisi Harus Terdepan Dalam Memerangi Kekerasan Seksual, DPR: Terapkan UU TPKS

    Polisi Harus Terdepan Dalam Memerangi Kekerasan Seksual, DPR: Terapkan UU TPKS

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Banyaknya kasus aksi kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian yang kini masih sering terjadi. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Didik Mukrianto dikutip dari laman resmi dpr.go.id, pada Selasa 22 Agustus 2023. Menurut Didik tentang banyaknya kasus kekerasan seksual , dimana yang seharusnya […]

expand_less