Jakarta, MSINews.com – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa mereka akan meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait surat suara Pemilu 2024 yang telah dikirim lebih cepat di Taipei, Taiwan. Rapat RDP akan diadakan pada masa sidang berikutnya untuk mendengarkan laporan, evaluasi tahapan, dan persiapan hingga hari pencoblosan.
“Berikutnya Komisi II akan menggelar RDP dengan penyelenggara Pemilu, termasuk KPU untuk mendengarkan laporan dan evaluasi tahapan yang sudah dilalui, perkembangan tahapan berjalan, dan persiapan tahapan sampai hari pencoblosan, penghitungan, rekapitulasi dan seterusnya,” kata Doli kepada wartawan, Dikutip Detik.com, Senin (1/01/2023).
Doli menjelaskan, Komisi II akan membahas rancangan PKPU dan Per-Bawaslu, sejalan dengan fungsi pengawasan DPR. Meski sedang dalam masa reses hingga pertengahan Januari, rapat dengan KPU akan dijadwalkan setelah reses.
“Masih ada beberapa rancangan PKPU dan Per-Bawaslu yang harus dikonsultasikan kepada Komisi II. Jadi itu memang sudah inheren dari fungsi pengawasan DPR, khususnya Komisi II,” tandasnya.
Surat suara yang tiba lebih cepat di Taipei menjadi sorotan, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima penjelasan dari KPU.
Jokowi menyatakan bahwa peningkatan waktu penutupan kantor pos di Taipei saat Tahun Baru menjadi penyebab pengiriman lebih awal.
“Tadi saya diceritain bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana, sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan GBK Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).
Jokowi enggan berbicara banyak soal distribusi surat suara Pemilu 2024 di Taiwan yang tiba lebih dulu. Jokowi mengatakan hal tersebut akan dijelaskan secara rinci oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari.
“Untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ucapnya.
Sementara, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengomentari hal ini dengan meminta Komisi II DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi.
“KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung bilang, Komisi II panggil KPU segera klarifikasi,” kata Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).
Ganjar menegaskan, KPU harus mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi apa yang terjadi dengan distribusi surat suara di Taiwan.
“KPU nyatakan surat suara di Taipei tidak sah. Kenapa bisa lolos? Profesionalisme mesti dipertanggungjawabkan, karena kita punya PDIP yang ada di parlemen, kita punya PPP di parlemen untuk bisa bertanya itu meminta pertanggungjawaban,” ucap Ganjar.
