Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang

Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
  • visibility 15
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mengikuti teladan Raden Ajeng (RA) Kartini dengan terus berjuang memperoleh hak-haknya. Hal itu disampaikan menyambut Peringatan Hari Kartini 21 April 2024 di Jakarta.

“Telah lebih dari satu abad perjuangan RA Kartini, namun masih kita temukan banyaknya ketidakadilan bagi kaum perempuan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima awak media di Parlemen, Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Dikatakan, kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini pada abad ke-20 hingga kini masih juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Khususnya dalam hal keadilan bagi perempuan Indonesia karena masih banyaknya berbagai ruang ketimpangan.

“Walaupun Indonesia sudah memiliki banyak pedoman, regulasi dan aturan pendukung terhadap kesetaraan gender, realitanya hingga hari ini perempuan Indonesia masih banyak yang mengalami ketimpangan sosial dan budaya,”ujarnya.

“Kita masih terus menemukan perempuan-perempuan yang mengalami seperti Ibu kita Kartini dulu saat beliau berjuang melawan ketidakadilan karena peran sekunder perempuan dalam masyarakat,” imbuh Mantan Menko PMK ini.

Selain itu puan juga menyebut tidak sedikit perempuan Indonesia yang belum bebas mendapatkan hak-haknya. Puan merinci, mulai dari hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, hak terhadap akses pendidikan, hingga hak mendapatkan kerja dan upah yang setara.

“Tidak bisa kita pungkiri, masih cukup banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses teknologi yang hari ini menjadi salah satu modal menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Cucu Proklamator Bung Karno ini.

“Menjadi tugas kita bersama para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait untuk dapat memberikan hak bagi perempuan terbebas dari kekerasan dalam ranah apapun”

“Kita juga melihat masih kurangnya ruang aman dan nyaman bagi perempuan di berbagai fasilitas umum. Tentunya ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat meningkatkan layanan yang memadai,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.” ujarnya lagi.

Selain itu, dalam catatannya,Puan juga menyoroti tingginya  angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual.

“Dalam hal ini, menjadi tugas kita bersama para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait untuk dapat memberikan hak bagi perempuan terbebas dari kekerasan dalam ranah apapun. Termasuk keadilan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Puan mendorong setiap pemangku kepentingan memastikan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terutama terkait dengan upah kerja yang seharusnya dapat setara dengan pekerja laki-laki.

“Dukungan bagi keadilan terhadap perempuan di lingkungan kerja harus semakin kita dorong. Misalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam peningkatan karir. Karena banyak perempuan Indonesia yang memiliki kapasitas dan segudang prestasi,” imbuhnya.

Puan mengakui bahwa saat ini kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin sudah cukup terbuka.

“Kartini-Kartini era sekarang harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya dan mengaplikasikan kemampuannya”

“Tapi masih saja kita temukan ruang-ruang diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal banyak sekali perempuan Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan,” jelasnya.

“Kartini-Kartini era sekarang harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya dan mengaplikasikan kemampuannya,” imbuh Puan.

Puan pun berbicara soal pengikisan hak-hak perempuan dalam demokrasi. Hal ini terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat kaum perempuan yang sering sekali terabaikan di ruang publik.

“Di tengah alam demokrasi Indonesia, yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami tantangan, perempuan Indonesia juga mengalami ketidakadilan di sejumlah lini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Puan mendorong upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pelayanan publik untuk memastikan aspirasi perempuan semakin mudah terealisasi. Salah satunya lewat jalur politik yang dapat mengakomodir perjuangan perempuan.

“Pemberdayaan perempuan harus dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk di bidang politik. Dan kita bersyukur keterlibatan perempuan berkiprah di dunia politik dari waktu ke waktu terus bertambah. Terlihat dari tren peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” urai Ketua DPR RI pertama di Indonesia itu.

Puan juga menyinggung pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami ujian. Puan meminta semua perempuan Indonesia terus memperjuangkan fajar demokrasi sebagai cita-cita luhur bangsa.

“Karena dengan demokrasi yang sehat, hak-hak perempuan dapat terwujud dengan kesejatian. Mari kita berupaya menjadi Kartini modern yang tetap menjunjung tinggi emansipasi, menjadi perempuan tangguh dan berprinsip pada luhurnya demokrasi,” katanya.

Ia mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk meneruskan perjuangan RA Kartini demi generasi yang lebih baik.

“Jangan pernah patah arang terhadap berbagai tantangan dan ketidakadilan yang dihadapi kaum perempuan, sebab Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat memperingati Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat Indonesia,” tutupnya. ** Dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Libur Ramadhan Sebulan Penuh, Komisi X Minta Kemenag dan Kemendikdasmen Duduk Bersama

    Libur Ramadhan Sebulan Penuh, Komisi X Minta Kemenag dan Kemendikdasmen Duduk Bersama

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi X Fraksi PKB DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus merespon wacana libur selama Ramadhan sebulan penuh. Dia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) duduk bersama membahas rencana tersebut. Habib Syarief, panggilan akrab Habib Syarief Muhammad Alaydus mengatakan, rencana libur selama Ramadhan sebulan penuh merupakan hal yang baik, […]

  • Peringati 75 Tahun Hubungan Indonesia-AS, DPP KKK Akan Kukuhkan DPW KKK USA di KJRI Los Angeles

    Peringati 75 Tahun Hubungan Indonesia-AS, DPP KKK Akan Kukuhkan DPW KKK USA di KJRI Los Angeles

    • calendar_month Selasa, 23 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Tahun ini genap 75 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Momentum tersebut menjadi inspirasi diadakannya pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat yang dilakukan secara adat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles pada Sabtu, 4 Mei 2024. Selain melestarikan budaya asli Minahasa yang merupakan budaya Indonesia, Dewan Pengurus […]

  • Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

    Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 memicu kebingungan di kalangan jamaah. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi agar tidak menganggu kenyamanan ibadah jamaah haji Indonesia. “Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini telah mengacaukan pengelompokan kloter […]

  • Yuk Simak, 5 Minuman Selain Kopi yang Ampuh Cegah Ngantuk.

    Yuk Simak, 5 Minuman Selain Kopi yang Ampuh Cegah Ngantuk.

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Ngantuk seringkali mengganggu produktivitas kita, terutama saat bekerja atau belajar. Namun, tak perlu khawatir, ada beberapa alternatif minuman selain kopi yang dapat membantu kita tetap segar dan terjaga. Berikut adalah lima minuman yang dapat membantu cegah ngantuk. Yuk, simak selengkapnya di bawah ini! Minuman Selain Kopi Cegah Ngantuk 1. Teh Hijau: Teh hijau mengandung […]

  • KSAD: Jangan Dijadikan Polemik, TNI Patuh pada Keputusan Negara

    KSAD: Jangan Dijadikan Polemik, TNI Patuh pada Keputusan Negara

    • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 15
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., berdialog dengan awak media selepas mengunjungi Lahan Ketahanan Pangan di Puslatpur Baturaja dan penyerahan sertifikat tanah oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Kasad atas lahan Puslatpur seluas 42.000 hektar yang dikelola oleh Puslatpur TNI AD. KSAD berkesempatan menyampaikan beberapa hal penting terkait […]

  • Anggaran Pilgub Sumsel Rp 378,7 Miliar, KPU Target Partisipasi Naik

    Anggaran Pilgub Sumsel Rp 378,7 Miliar, KPU Target Partisipasi Naik

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada November 2024 ini menelan anggaran sejumlah Rp 478,74 miliar. Alokasi dana itu untuk penyelenggaraan (KPU), pengawasan (Bawaslu), dan pengamanan (TNI/polri). Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengingatkan, dana hibah yang diberikan untuk lembaga tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien serta bisa dipertanggungjawabkan. […]

expand_less