Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang

Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 21 Apr 2024
  • visibility 224
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mengikuti teladan Raden Ajeng (RA) Kartini dengan terus berjuang memperoleh hak-haknya. Hal itu disampaikan menyambut Peringatan Hari Kartini 21 April 2024 di Jakarta.

“Telah lebih dari satu abad perjuangan RA Kartini, namun masih kita temukan banyaknya ketidakadilan bagi kaum perempuan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima awak media di Parlemen, Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Dikatakan, kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini pada abad ke-20 hingga kini masih juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Khususnya dalam hal keadilan bagi perempuan Indonesia karena masih banyaknya berbagai ruang ketimpangan.

“Walaupun Indonesia sudah memiliki banyak pedoman, regulasi dan aturan pendukung terhadap kesetaraan gender, realitanya hingga hari ini perempuan Indonesia masih banyak yang mengalami ketimpangan sosial dan budaya,”ujarnya.

“Kita masih terus menemukan perempuan-perempuan yang mengalami seperti Ibu kita Kartini dulu saat beliau berjuang melawan ketidakadilan karena peran sekunder perempuan dalam masyarakat,” imbuh Mantan Menko PMK ini.

Selain itu puan juga menyebut tidak sedikit perempuan Indonesia yang belum bebas mendapatkan hak-haknya. Puan merinci, mulai dari hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, hak terhadap akses pendidikan, hingga hak mendapatkan kerja dan upah yang setara.

“Tidak bisa kita pungkiri, masih cukup banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses teknologi yang hari ini menjadi salah satu modal menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Cucu Proklamator Bung Karno ini.

“Menjadi tugas kita bersama para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait untuk dapat memberikan hak bagi perempuan terbebas dari kekerasan dalam ranah apapun”

“Kita juga melihat masih kurangnya ruang aman dan nyaman bagi perempuan di berbagai fasilitas umum. Tentunya ini menjadi tugas Pemerintah untuk dapat meningkatkan layanan yang memadai,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.” ujarnya lagi.

Selain itu, dalam catatannya,Puan juga menyoroti tingginya  angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual.

“Dalam hal ini, menjadi tugas kita bersama para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait untuk dapat memberikan hak bagi perempuan terbebas dari kekerasan dalam ranah apapun. Termasuk keadilan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan,” tegasnya.

Oleh karena itu, Puan mendorong setiap pemangku kepentingan memastikan agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Terutama terkait dengan upah kerja yang seharusnya dapat setara dengan pekerja laki-laki.

“Dukungan bagi keadilan terhadap perempuan di lingkungan kerja harus semakin kita dorong. Misalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam peningkatan karir. Karena banyak perempuan Indonesia yang memiliki kapasitas dan segudang prestasi,” imbuhnya.

Puan mengakui bahwa saat ini kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin sudah cukup terbuka.

“Kartini-Kartini era sekarang harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya dan mengaplikasikan kemampuannya”

“Tapi masih saja kita temukan ruang-ruang diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal banyak sekali perempuan Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan,” jelasnya.

“Kartini-Kartini era sekarang harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya dan mengaplikasikan kemampuannya,” imbuh Puan.

Puan pun berbicara soal pengikisan hak-hak perempuan dalam demokrasi. Hal ini terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat kaum perempuan yang sering sekali terabaikan di ruang publik.

“Di tengah alam demokrasi Indonesia, yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami tantangan, perempuan Indonesia juga mengalami ketidakadilan di sejumlah lini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Puan mendorong upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang pelayanan publik untuk memastikan aspirasi perempuan semakin mudah terealisasi. Salah satunya lewat jalur politik yang dapat mengakomodir perjuangan perempuan.

“Pemberdayaan perempuan harus dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk di bidang politik. Dan kita bersyukur keterlibatan perempuan berkiprah di dunia politik dari waktu ke waktu terus bertambah. Terlihat dari tren peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” urai Ketua DPR RI pertama di Indonesia itu.

Puan juga menyinggung pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami ujian. Puan meminta semua perempuan Indonesia terus memperjuangkan fajar demokrasi sebagai cita-cita luhur bangsa.

“Karena dengan demokrasi yang sehat, hak-hak perempuan dapat terwujud dengan kesejatian. Mari kita berupaya menjadi Kartini modern yang tetap menjunjung tinggi emansipasi, menjadi perempuan tangguh dan berprinsip pada luhurnya demokrasi,” katanya.

Ia mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk meneruskan perjuangan RA Kartini demi generasi yang lebih baik.

“Jangan pernah patah arang terhadap berbagai tantangan dan ketidakadilan yang dihadapi kaum perempuan, sebab Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat memperingati Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat Indonesia,” tutupnya. ** Dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    Terlalu Terburu-buru, RUU DKJ Belum Menunjukan Adanya “Kekhususan”

    • calendar_month Sabtu, 30 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakartya,msinews.com-Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai terlalu terburu-buru dan belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Selain itu, belum menunjukkan adanya kekhususan yang ada untuk kota Jakarta di setiap pasalnya. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Ansory Siregar. “Fraksi PKS berpendapat (RUU DKJ) belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna ya, belum […]

  • Komisi XII DPR RI Komitmen Evaluasi Program Pemerintah untuk Persiapan 2025

    Komisi XII DPR RI Komitmen Evaluasi Program Pemerintah untuk Persiapan 2025

    • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Saat ini Komisi XII DPR RI fokus melakukan evaluasi terhadap rencana dan program pemerintah yang tersisa di akhir tahun 2024. Hal ini penting untuk mengidentifikasi mana program yang produktif, yang belum memberikan hasil, dan mana yang berpotensi untuk mendukung persiapan pelaksanaan program-program pada tahun 2025. “Kami berkomitmen untuk mengevaluasi semua program pemerintah secara komprehensif agar […]

  • Kasad Hadiri Halal Bihalal Presiden dengan PPAD dan Keluarga Besar TNI-Polri

    Kasad Hadiri Halal Bihalal Presiden dengan PPAD dan Keluarga Besar TNI-Polri

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menghadiri acara Halal Bihalal Presiden RI Prabowo Subianto dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Acara Halal Bihalal yang diinisiasi oleh PPAD ini dihadiri lebih dari 1.200 purnawirawan TNI-Polri, para sesepuh TNI-Polri, beberapa Menteri […]

  • Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

    Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis, Komisi VII Apresiasi dan Dorong Pelibatan UMKM dan IKM

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (06/01) di 26 provinsi. Program ini menargetkan 600.000 penerima di wilayah perkotaan dan kabupaten yang sebelumnya telah menjalani uji coba. Menyambut baik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi harapan besar untuk pelaku UMKM […]

  • Pejabat BNPB Kena OTT, Ini Kata Legislator Selly Andriany

    Pejabat BNPB Kena OTT, Ini Kata Legislator Selly Andriany

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta-Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut, ia menghormati langkah penegakan hukum sekaligus menyatakan miris atas dugaan penyelewengan yang terjadi kala bencana melanda negeri ini. Adapun kata Selly, semua pihak harus memberikan ruang bagi KPK untuk bekerja profesional setelah OTT di lingkungan PNPB. ”Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, […]

  • Pemerintah Diingatkan, Lindungi UMKM Saat Hapus Kuota Impor

    Pemerintah Diingatkan, Lindungi UMKM Saat Hapus Kuota Impor

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, Jakarta-Pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor. Demikian kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan […]

expand_less