Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
  • visibility 40
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Masyarakat miskin harus mendapatkan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI.

Menurutnya, penyakit menular demam berdarah di DKI Jakarta meningkat, namun layanan kesehatan terbatas, sehingga tak jarang masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan.

“Banyak masyarakat yang kena demam berdarah, lalu dia muter-muter nyari rumah sakit penuh, dia miskin tidak punya dana pake BPJS, kena demam berdarah, dia muter sampai tiga, empat rumah sakit penuh semua, akhirnya ada yang dapat ada yang tidak. Pertanyaan saya apa upaya pemerintah untuk menjamin ketika ada ledakan kasus seperti ini, jangan sampai masyarakat yang miskin ini tidak memperoleh tempat tidur di rumah sakit, terutama di Jakarta,” kata Edy, Selasa (26/3/2024).

Ditegaskan bahwa, pasien demam berdarah harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, jika tidak tertangani secara baik maka berakibat fatal. Bahkan dia mendapat aduan ada pasien yang tidak tertangani dengan secara semestinya.

“Yang saya data, pak Haryanto sudah mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda penuh, pindah Rumah Sakit Ridwan Maureksa penuh, pindah Rumah Sakit Polri penuh. Muter-muter keburu mati pasiennya. Karena DB ini masa urgennya hanya lima hari. Ketika lima hari ini tertolong ya sembuh, ketika tidak ya lewat,” jelas Edy.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, DB ini kan sebenernya soal lingkungan, dulu waktu tahun 80an dan 90an upaya pemberantasan yang melibatkan publik itu campainnya sedemikian kuat, sehingga ada gotong-royong masyarakat.

“Dengan kemandirian mereka, lalu mereka membersihkan lingkungan, lalu sarang-sarang nyamuk menjadi minim,” ujar Edy.

Dia juga mengatakan penyakit menular lainya di masyarakat, semua dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama lingkungan, layanan kesehatan baik yang primer atau yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Tadi saya dengar pak wamen menyampaikan peran serta masyarakat menurun,” ungkap Edy.** dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic 

    Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic 

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, […]

  • KBPN Cek Beras Pakai RTR, 21,3 juta KK Dapat Bantuan Makan

    KBPN Cek Beras Pakai RTR, 21,3 juta KK Dapat Bantuan Makan

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta – KBPN (Kepala Badan Pangan Nasional) Arief Prasetyo Adi cek langsung proses pengemasan beras bantuan menggunakan mesin Rice to Rice (RTR). Pengecekan itu untuk memastikan semua beras yang disalurkan berkualitas baik. “Kunjungan ini sekaligus bertujuan untuk memastikan percepatan proses penyaluran beras Bantuan Pangan tahap II,” kata Arief usai meninjau Gudang BULOG Telukan Sukoharjo pada […]

  • Pemuda asli Maluku Fren

    Pemuda asli Maluku Fren Memperhatikan Ekonomi Warga MBD

    • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta,  MSINews.com – Pemuda asli Maluku Fren atau Freni Lutruntuhluy inisiatif untuk memperhatikan atas perkembangan ekonomi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD). Fren menyampaikan tentang beragam isu ekonomi, termasuk pertanian, perkebunan, dan sektor kelautan yang mendominasi wilayahnya saat ini. Fren mengungkapkan, pertanian adalah salah satu sektor yang dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tanaman seperti pala, […]

  • ART NTT Korban Tak Manusiawi, Tim Pengecara Desak Tndakan Hukum Adil

    ART NTT Korban Tak Manusiawi, Tim Pengecara Desak Tndakan Hukum Adil

    • calendar_month Minggu, 18 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Seorang Asisten Fumah Tangga (ART) asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Isabela Pule (23), menjadi korban perlakuan tak manusiawi oleh majikannya selama enam bulan. Isabela mengungkapkan kurun enam bulan bekerja di rumah majikannya di Jl. Semeru GG II No.11 Rt. 15 Rw. 007 Tanjung Duren, Grogol, Jakarta Barat, […]

  • Atas Nama Presiden, Mendagri Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Masa Jabatan 2025-2030

    Atas Nama Presiden, Mendagri Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Masa Jabatan 2025-2030

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, melantik Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh dan Fadhlullah sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Gedung Utama DPRA, Kota Banda Aceh, Rabu (12/2/2025). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Pasal […]

  • Ketua Fraksi PKB MPR RI :  Pasal 33 UUD 1945 Kunci Kemandirian Bangsa

    Ketua Fraksi PKB MPR RI :  Pasal 33 UUD 1945 Kunci Kemandirian Bangsa

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang disuarakan Ketua Dewan Syuro DPP PKB Ma’ruf Amin saat peringatan hari Ulang Tahun PKB ke-27, Kamis (24/7/2025), dinilai Fraksi PKB Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai kunci bagi kemandirian bangsa. Karena itu, F-PKB MPR RI akan terus mengawal pasal ini untuk selalu ada di dalam UUD 1945 dan […]

expand_less