Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia,Ini Penjelasan Komsos KWI

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia,Ini Penjelasan Komsos KWI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
  • visibility 83
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Sekretaris eksekutif bidang komunikasi sosial (Komsos) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Antonius Steven Lalu,Pr,meminta umat Katolik untuk bersabar terkait kepastian kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.

Ia mengatakan, bahwa terkait kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus, masih menunggu pengumuman resmi dari Vatican dan Pemerintah RI.

Pastor Antonius mengatakan informasi tersebut bisa diabaikan. Sebab sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari Vatikan dan Pemerintah Indonesia tentang kunjungan ini.

Lanjutnya, memang  beberapa media online dan media sosial telah memberitakan bahwa Bapa Suci akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 2 hingga 6 September 2024.

Sebelumnya media online Katolikku.com  melaporkan, panitia kunjungan Bapa Suci ke Indonesia diketuai oleh Bapak Ignatius Jonan.

Pastor Antonius Steven Lalu,Pr, Sekretaris Eksekutif Komisi Sosial Konferensi Waligereja Indoneisia(Sumber foto:Istimewa)

“Kita doakan semoga semua rencana berjalan aman dan lancar,” begitu pesan yang diterima Katolikku.com dari kalangan Komsos KWI.

Dikatakan Presiden Jokowi mengharapkan minimal 1 juta umat Katolik hadir dan mengikuti Misa  yang dimpimpin Paus di Lapangan Tugu Monas.

Semula,  misa akan diadakan di stadion Senayan tetapi Senayan tidak menampung banyak umat, hanya bisa menampung 125.000 umat.

Sekali lagi, Umat Katolik Indonesia diajak untuk berdoa, bersabar dan berharap semoga rencana tersebut bisa menjadi kenyataan.** Dom.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Percepat Layanan Pengaduan Program MBG, BGN  Kerjasama dengan Diskominfo

    Percepat Layanan Pengaduan Program MBG, BGN  Kerjasama dengan Diskominfo

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat integrasi sistem pengaduan publik dalam rangka meningkatkan respons terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsolidasi ini dilakukan dalam rangka kunjungan dinas BGN ke Diskominfo Sulut, Selasa (21/4). Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penyelarasan berbagai kanal pengaduan yang saat ini […]

  • Konservasi Alam, Kasad Lepasliarkan Satwa Dilindungi di Hutan Sanggabuana

    Konservasi Alam, Kasad Lepasliarkan Satwa Dilindungi di Hutan Sanggabuana

    • calendar_month Rabu, 19 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM— Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., memimpin kegiatan pelepasliaran satwa dilindungi sekaligus melepas Tim Ekspedisi Macan Tutul di kawasan Resimen Latihan Tempur (Menlatpur) Sanggabuana, Kabupaten Karawang, Selasa (18/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konservasi alam dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Dalam penyelenggaraannya, acara ini juga melibatkan Sanggabuana Conservation Foundation […]

  • Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Ambon,msinews.com-Jumlah daftar perkara di Kejati Maluku sangat banyak. Mulai dari kasus dana Covid-19, proyek air bersih di Pulau Haruku. Tak hanya itu, ada kasus dugaan korupsi 140 ruko di kawassan Pasar Mardika Kota Ambon. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon bersama Komisi III DPR, Rabu, […]

  • Obat Diedarkan sebagai Produk Kosmetik, Komisi IX Minta BPOM Perketat Izin Edar

    Obat Diedarkan sebagai Produk Kosmetik, Komisi IX Minta BPOM Perketat Izin Edar

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM –  Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Asep Romy Romaya meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperketat verifikasi izin produk edar obat sesuai kegunaan di tanah air. Respon tersebut menyusul maraknya peredaran obat kuat sebagai produk kosmetik mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat. “Ini sangat meresahkan. Kami heran, produk […]

  • PWI

    Bantu Pemerintah, PWI Kini Punya Satgas Anti Hoax

    • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakartya, MSINews.com – Kick off Satgas Anti Hoax Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilaksanakan dengan meriah di kantor PWI, Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024). Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, […]

  • Ismail Asso Bicara Hak Politik OAP di Pilkada 2024

    Ismail Asso Bicara Hak Politik OAP di Pilkada 2024

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Asso kembali angkat bicara soal hak politik Orang Asli Papua (OAP) di Pilkada 2024. Anggota MRP yang membidangi Pokja Agama Islam ini mengaku jauh sebelumnya telah menyesuarakan aspirasi masyarakat tentang Kepala Daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati,dan Wali Kota/Wakil Wali Kota wajib Orang Asli Papua (OAP). […]

expand_less