Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pengamat Hubungan Internasional Sebut, Dunia Tak Siap Hadapi Letupan Konflik, Indonesia Bisa Ambil Peran Damai

Pengamat Hubungan Internasional Sebut, Dunia Tak Siap Hadapi Letupan Konflik, Indonesia Bisa Ambil Peran Damai

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
  • visibility 169
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com -Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar Dialektika Demokrasi dengan tema: ‘Mitigasi Geopolitik Indonesia Menghadapi Dampak Perang India-Pakistan’. Diskusi menghadirkan pembicara yakni Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat,dan  Pengamat Hub. Internasional Hikmahanto Juwana.

Pada kesempatan itu, Hikmahanto Juwana mengatakan, bahwa ketegangan global yang terus memanas, dari Eropa hingga Timur Tengah dan Asia Selatan, menunjukkan bahwa dunia saat ini berada dalam situasi genting yang tak lagi bisa ditangani dengan cara-cara lama.

“Perang sudah tidak relevan. Dunia sedang tidak membutuhkan konflik, apalagi yang melibatkan negara-negara bersenjata nuklir seperti India dan Pakistan,” katanya di  Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Hikmahanto menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang tak kunjung usai di Gaza. Ia menilai aksi militer Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan.

“Anak-anak di Gaza kini mengalami kelaparan. Bahkan Trump yang dikenal keras sekalipun meminta Israel memberi akses bantuan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi konflik antara India dan Pakistan yang bisa meledak kapan saja. Jika tidak ditangani, ego para pemimpin bisa memperkeruh situasi.

Menurut Hikmahanto, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai penengah. Sosok Presiden Prabowo Subianto dinilainya mampu menjalin komunikasi lintas negara dengan baik.

“Pak Prabowo punya akses langsung ke banyak pemimpin dunia. Beliau bisa jadi mediator, atau setidaknya mengutus tokoh seperti Menlu atau Pak Jusuf Kalla untuk misi damai,” katanya.

Hikmahanto menambahkan bahwa dampak perang bukan hanya pada aspek keamanan, tapi juga ekonomi global. Ia mencontohkan bagaimana bursa saham sempat terguncang akibat konflik India–Pakistan.

“Pasar tidak suka ketidakpastian. Jadi suara bursa harus didengar oleh pemimpin negara. Ini refleksi penting bagi Indonesia,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan militer dan teknologi pertahanan. Indonesia, menurutnya, tak bisa terus bergantung pada alutsista impor tanpa pengembangan lokal.

“Beli boleh, tapi harus dimodifikasi. Kita butuh teknologi versi kita sendiri. Belajar dari Israel yang bisa membuat alutsista lebih canggih, bahkan dijual ke negara lain,” katanya.

Hikmahanto menyoroti potensi ekonomi pascaperang, terutama dalam proses rekonstruksi. Indonesia, katanya, harus jeli melihat peluang ini lewat perusahaan-perusahaan BUMN di sektor konstruksi.

“Kalau Indonesia tidak ikut campur dalam konflik, tapi bisa ambil bagian dalam pembangunan pascaperang, itu lebih baik. Kita bisa masuk lewat jalur ekonomi, bukan senjata,” pungkasnya. timred/dm.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hetifah Soroti Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran 

    Hetifah Soroti Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran 

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MSIMEWS.COM—Ketidaksesuaian penempatan desil berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena berkaitan dengan akses keluarga terhadap berbagai program bantuan. . Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian Adapun, bahwa penetapan desil kesejahteraan masyarakat perlu disertai mekanisme verifikasi yang memadai sebelum digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian […]

  • Menko Polkam: Hormati Bendera Merah Putih, Hindari Provokasi Simbol Fiksi One Piece

    Menko Polkam: Hormati Bendera Merah Putih, Hindari Provokasi Simbol Fiksi One Piece

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menyikapi penomena pengibaran bendera simbol fiksi dari cerita manga Jepang, One Piece oleh masyarakat yang menjadi perbincangan di media sosial jelang HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa tindakan pengibaran bendera simbol […]

  • PB PDBI Gelar Rakernas 2026, Memperkuat Organisasi dan Pembinaan Prestasi Drum Band Nasional

    PB PDBI Gelar Rakernas 2026, Memperkuat Organisasi dan Pembinaan Prestasi Drum Band Nasional

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia (PB PDBI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan program kerja organisasi dalam rangka memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi drum band Indonesia. Dengan mengusung Tema “Bersatu Dalam Harmoni, berkolaborasi Menuju Prestasi”, Rakernas PB PDBI 2026 berlangsung selama dua hari, 13–15 Agustus 2026, bertempat […]

  • Hari Pahlawan : Mengoreksi Abad Kemanusiaan Kita

    Hari Pahlawan : Mengoreksi Abad Kemanusiaan Kita

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Oleh Anto Narasoma MEMAJUKAN negara dalam upaya menyejahterakan rakyatnya, sangat tidak baik untuk saling memprovokasi antarsesama”. Sudah cukup bagi rakyat kita mengalami peristiwa berdarah dari sejak memperebutkan kemerdekaan dari tahun 1947 hingga ke zaman pecahnya peritiwa PKI. Kapan negeri ini menjadi dewasa apabila rakyat ini selalu diperangkap dengan sifat provokatif yang bertujuan memecah-belah Negara Kesatuan […]

  • Hindari Praktik Nominee atau Pinjam Nama,Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

    Hindari Praktik Nominee atau Pinjam Nama,Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com-Masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bali dihimbau untuk menghindari pelanggaran hukum dari praktik nominee. Untuk diketahui, praktik nominee merupakan perjanjian pinjam-nama oleh Warga Negara Asing (WNA) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membuat sebuah usaha. Praktik ini marak terjadi, khususnya di Provinsi Bali. Karena itu,Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra secara tegas, […]

  • Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. “Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai,” terang Mendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR […]

expand_less