Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Demo Apdesi di Gedung DPR Berujung Kericuhan, Polisi Gunakan Water Cannon”

Demo Apdesi di Gedung DPR Berujung Kericuhan, Polisi Gunakan Water Cannon”

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • visibility 101
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menciptakan kekacauan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (31/1/2024). Upaya perusakan dilakukan dengan mengikat tali tambang ke pagar Gedung DPR, memukul tembok di sekitarnya, dan melempar batu serta botol berisi air ke polisi yang bersiaga.

Polisi merespons dengan menyiram massa demo menggunakan water cannon untuk mengendalikan situasi. Meskipun demikian, ketegangan masih berlanjut, dan pagar Gedung DPR hampir berhasil dijebol oleh massa demo yang terus mengintensifkan tindakan protes mereka.

Baca juga : Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

Sebelum mencapai Gedung DPR, massa Apdesi membakar spanduk dan melempar batu kerikil ke arah dalam gedung. Aksi tersebut merupakan bagian dari tuntutan Apdesi untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Desa.

Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, menegaskan bahwa massa Apdesi akan terus bertahan hingga revisi UU Desa disahkan. Dalam orasinya dari atas mobil komando, Surta mengingatkan bahwa perjuangan hari ini adalah untuk revisi Undang-Undang Nomor 6 (Tahun 2014) tentang Desa.

Situasi di sekitar Gedung DPR tetap memanas, sementara pihak kepolisian berupaya menjaga ketertiban dan menanggapi tuntutan yang disuarakan oleh massa demo Apdesi. Demikianlah perkembangan terkini dari aksi protes yang berlangsung di ibu kota.

Sebelumnya, Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan gedung DPR, menuntut agar DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa. Aksi ini menjadi panggung ekspresi keseriusan para pemimpin desa untuk mendapatkan perubahan yang dianggap mendesak.

Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Apdesi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI dengan membawa poster dan spanduk yang menggaungkan pesan menuntut persetujuan revisi UU Desa sebelum Pemilu. Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, secara lantang menyuarakan aspirasi mereka dari atas mobil komando.

“Saya kira pada hari ini undang-undang desa terus akan kita perjuangkan. Kita berkumpul di gedung DPR, dan ini harga mati jangan sampai undangan-undangan tidak bisa diketok harus dikerok, kata Sarman dalam unjuk rasa31/1/2024.

Dalam orasinya, Saeman berdoa agar hati ketua DPR terbuka, menyadari bahwa yang hadir hari itu adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa. Ia menegaskan bahwa perjuangan Apdesi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat di desa. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin memanas setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 meminta pandangan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pemakzulan tersebut pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menyatakan setidaknya ada sepuluh alasan pemakzulan Jokowi yang telah mereka sampaikan kepada di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juli […]

  • Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Kementerian Koperasi dan UKM diingatkan untuk terus mengawal penyelesaian hukum 8 (delapan) koperasi bermasalah yang telah menimbulkan kerugian mencapai Rp26 triliun. Pasalnya, permasalahan tersebut menyangkut uang masyarakat yang merupakan nasabah Koperasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela dalam apa keja denan Kemenko-UKM pekan lalu. “Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan […]

  • Ah, Ternyata Status Jakarta Masih Tetap DKI,Ini Penjelasan Stafsus Presiden

    Ah, Ternyata Status Jakarta Masih Tetap DKI,Ini Penjelasan Stafsus Presiden

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sempat beredar berita bahwa status DKI sudah berubah jadi DKJ sejak tanggal 15 Frebuari 2024 ternyata tidak benar. Hal itu dijelaskan oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono, bahwa Jakarta hingga kini masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). “Status hukum ibu kota DKI Jakarta belum berakhir,” kata Dini sebagaimana dikonfirmasi ANTARA […]

  • Inpres Renovasi Sekolah Diteken, Komisi X: Bukti Nyata Perhatian Presiden Prabowo pada Pendidikan

    Inpres Renovasi Sekolah Diteken, Komisi X: Bukti Nyata Perhatian Presiden Prabowo pada Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi X DPR RI mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Renovasi Sekolah yang dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hal itu menjadi bukti nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi mengatakan, Inpres tersebut menjadi dasar perpindahan kewenangan dalam […]

  • Kementerian PKP Mulai Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta

    Kementerian PKP Mulai Land Clearing Rusun Subsidi di Meikarta

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Kementerian PKP Mulai Land Clearing Msinews.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Kamis (29/1/2026). Proyek ini dirancang sebagai solusi keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan lahan Meikarta […]

  • Puan Maharani Klaim, DPR Selesaikan 14 RUU Bersama Pemerintah

    Puan Maharani Klaim, DPR Selesaikan 14 RUU Bersama Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim capaian kinerja pembentukan undang-undang pada tahun pertama masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Hingga saat ini, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang (RUU). “Hingga saat ini, DPR RI bersama dengan Pemerintan telah menyelesaikan pembahasan 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang (RUU). Dengan rincian Komisi I menyelesaikan […]

expand_less