Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puteri Anetta Komarudin: DPR RI Mencetak Sejarah dengan 18 UU Tahun 2023

Puteri Anetta Komarudin: DPR RI Mencetak Sejarah dengan 18 UU Tahun 2023

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
  • visibility 188
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mengumumkan prestasi luar biasa yang dicapai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2023. Dalam Forum Group Discussion (FGD) berjudul ‘DPR REWIND 2023’ dengan tema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’, Puteri menyampaikan bahwa DPR RI berhasil mensahkan 18 Undang-Undang (UU) selama tahun tersebut.

Salah satu UU yang diungkapkan oleh Puteri adalah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU ini memberikan landasan hukum untuk pinjaman online (pinjol), yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang dan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga : Wakil Ketua TKN Senang Jokowi Berkampanye, Optimis Menang

“Dalam UU P2SK, kita memberikan landasan hukum untuk pinjol. Ini sangat penting, terutama terkait isu pinjol ilegal yang selama ini beroperasi tanpa landasan hukum yang kuat,” ujar Puteri. “Dengan adanya UU ini, pinjol ilegal sekarang dapat dihukum pidana maksimal 10 tahun dan didenda hingga 1 triliun rupiah.”

Puteri menjelaskan bahwa UU P2SK tidak hanya memberikan landasan hukum untuk pinjol, tetapi juga mengatur sanksi bagi pelaku pinjol ilegal yang merugikan masyarakat, termasuk tindakan teror dan perilaku kasar dari debt collector.

Selain UU P2SK, Komisi XI DPR RI juga berhasil mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurut Puteri, UU ini memberikan efektivitas sistem perpajakan yang semakin membaik, dan memberikan landasan bagi pajak ramah lingkungan seperti pajak karbon yang akan ditetapkan sebelum tahun 2026.

“Kami mencetak sejarah dengan 18 UU pada tahun 2023, termasuk UU yang mengatur sektor keuangan dan perpajakan. Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan, perlindungan masyarakat, dan efisiensi dalam sistem perundang-undangan,” tegas Puteri Anetta Komarudin.

Prestasi ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam menghasilkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menegaskan peran DPR RI sebagai lembaga legislatif yang proaktif dalam menciptakan perubahan positif bagi negara dan rakyat. (Dom)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

    Begini Alasan KPK Belum Tahan Satori dan Hergun di Kasus Korupsi CSR BI- OJK

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Satori (ST) dan Heri Gunawan alias Hergun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kedua tersangka masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan. “Ya jadi […]

  • Wakasad: TMMD Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa

    Wakasad: TMMD Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Buntok,msinews.com-Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R. menegaskan bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bentuk nyata dukungan TNI AD terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, khususnya dalam aspek peningkatan perekonomian desa. Pernyataan tersebut disampaikan Wakasad saat menutup secara resmi Program TMMD ke-124 Tahun 2025 di wilayah Kodim 1012/Buntok, […]

  • Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor di Ambon Tahap I dan II

    Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor di Ambon Tahap I dan II

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang melanda Kota Ambon, Maluku, pada Minggu (8/6/2025). Bencana ini mengakibatkan 80 warga terdampak, dengan satu korban sempat tertimbun namun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mengetahui bencana ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga langsung perintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), […]

  • Kemenko Polkam: Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang Kondusif

    Kemenko Polkam: Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang Kondusif

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    msinews.com – Desk Koordinasi Pilkada Sentak menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berjalan aman, lancar dan terkendali. Sesuai dengan arahan bapak Menko Polkam Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan, Desk Pilkada Serentak berkoordinasi agar aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri aktif melaksanakan patroli serta penjagaan di […]

  • Pemerintah Siapkan Insentif

    Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Usul Kenaikan Pajak 40-75%, Ini Rinciannya:

    • calendar_month Sabtu, 20 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal berupa diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi pelaku usaha di sektor hiburan. Hal ini merupakan respons terhadap rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Ketentuan mengenai pajak hiburan tercantum dalam bagian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang […]

  • APTMA Desak Pemerintah Turunkan Harga Cukai untuk Pedagang Kecil

    APTMA Desak Pemerintah Turunkan Harga Cukai untuk Pedagang Kecil

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Msinews.com – Razia rokok ilegal yang digelar Satpol PP Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo menuai sorotan. Asosiasi Pengusaha Tembakau Muda Madura (APTMA) menilai penindakan yang menyasar toko kecil dan pedagang asongan justru menyakiti rakyat kecil yang hanya berusaha mencari nafkah. Sebelumnya, Satpol PP Surabaya mengamankan 9.500 batang rokok ilegal tanpa pita cukai dari seorang penjual […]

expand_less