Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Skandal Pungli di Rutan KPK: Dewas Gelar Sidang Etik 93 Pegawai

Skandal Pungli di Rutan KPK: Dewas Gelar Sidang Etik 93 Pegawai

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
  • visibility 185
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai babak baru. Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK yang terlibat dalam skandal ini pada 17 Januari 2024.

Dewas KPK mengungkap bahwa 93 pegawai tersebut diduga terlibat dalam penerimaan pungutan liar di rumah tahanan KPK.

Pungli tersebut mencapai ratusan juta rupiah, dengan variasi jumlah yang bervariasi tergantung pada posisi masing-masing pegawai.

Baca juga : Isu Pemakzulan Jokowi Memanas: Petisi 100 Ajukan 10 Alasan Tabrak Konstitusional

“Itu macam-macam juga, ada ratusan juta, ada yang hanya jutaan. Ada puluhan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, dikutip detik.com, Selasa 16/1/2024.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menjelaskan, pungutan liar tersebut berbentuk penerimaan uang dari para korban yang ingin mendapatkan fasilitas istimewa di tahanan.

Nilai pungli awalnya diperkirakan mencapai Rp 4 miliar, namun angka tersebut kini diyakini telah bertambah.

Skandal Pungli KPK, isinyalir telah berlangsung sejak tahun 2020, dengan Dewas KPK menemukan bukti-bukti terkait praktik pungutan liar dalam rumah tahanan KPK selama rentang waktu tersebut.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Kepala Rutan (Karutan) Achmad Fauzi juga terungkap sebagai salah satu pegawai yang terlibat dalam skandal pungutan liar.

Dewas KPK menyatakan 93 pegawai, termasuk Karutan, akan disidangkan terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan penerimaan pungli dan penyalahgunaan wewenang.

Meskipun Dewas KPK menyebutkan nilai pungli mencapai miliaran rupiah, mereka menegaskan fokus mereka hanya pada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai KPK.

Kasus ini juga sedang diproses secara pidana oleh KPK, yang telah menemukan bukti cukup untuk menetapkan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penghormatan terhadap proses sidang etik yang tengah berlangsung di Dewas.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa keputusan Dewas akan menjadi acuan penting dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pungutan liar di rumah tahanan KPK.

Sidang etik terhadap 93 pegawai KPK akan dimulai pada 17 Januari 2024, dengan total sembilan berkas terkait kasus pungutan liar di Rutan KPK.

Enam berkas perkara akan disidangkan dalam pekan ini, melibatkan 90 pegawai, sementara tiga berkas lainnya akan disidangkan setelahnya. Total, 93 orang akan menjalani sidang terkait skandal pungutan liar di rumah tahanan KPK.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beda Buku Kapal Selam, Ketua MPR Dukung Peningkatan Alutsista TNI AL

    Beda Buku Kapal Selam, Ketua MPR Dukung Peningkatan Alutsista TNI AL

    • calendar_month Selasa, 23 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua MPR RI sekaligus Warga Kehormatan Korps Marinir dan Warga Kehormatan Satuan Kapal Selam dari TNI-Angkatan Laut Bambang Soesatyo kembali menegaskan, mendukung peningkatan Alutsista dan kesejahteraan prajurit TNI AL. Termasuk melalui diplomasi maritim dan peran polisional, khususnya melalui pemanfaatan kapal selam. “Mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis. Misalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di […]

  • PADMA Indonesia Desak Pemda TTS Segera Bentuk Gugus Tugas PP TPPO

    PADMA Indonesia Desak Pemda TTS Segera Bentuk Gugus Tugas PP TPPO

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia  (Pelayanan Advokasi Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa menegaskan,pentingnya  Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu ia merekomendasikan agar lembaga tersebut segera dibentuk oleh Pemerintah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Kepulauan NTT. “Pasal 28 G ayat 2 UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap […]

  • Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker: Pekerja Harus Pulang dengan Selamat

    Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker: Pekerja Harus Pulang dengan Selamat

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Msinews.com – Di tengah masih tingginya angka kecelakaan kerja, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah memastikan pekerja dapat pulang ke rumah dengan selamat setelah bekerja. Penegasan itu disampaikan saat Menaker memimpin Apel Hari K3 dan Pencanangan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026). Yassierli […]

  • Komisi III DPR RI Gelar RDPU Tiga Guru Besar, Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

    Komisi III DPR RI Gelar RDPU Tiga Guru Besar, Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COMM– Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan sejumlah guru besar dari berbagai Universitas di Indonesia. Mereka di antaranya adalah  Prof. Tedi Sudrajat, Guru Besar Hukum Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Maradona, akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), serta Fritz Edward Siregar, akademisi Perbandingan Hukum Fakultas […]

  • Tanggapi #KaburAjaDulu, Wamenko Polkam: Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja

    Tanggapi #KaburAjaDulu, Wamenko Polkam: Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Menanggapi fenomena isu soal hastag #KaburAjaDulu yang belakangan ini ramai di media sosial atau medsos. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menilai soal isu #KaburAjaDulu yang fenomena ini, pemerintah harus segera menciptakan lapangan kerja yang luas didalam negeri. “Ya tentunya sikap pemerintah dengan kebijakan pak Prabowo, bagaimana menciptakan […]

  • Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Cirebon,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah. “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. […]

expand_less