Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Masa Pensiun Presiden Tahun Depan, Seberapa Besar Uang Pensiunnya?

Masa Pensiun Presiden Tahun Depan, Seberapa Besar Uang Pensiunnya?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
  • visibility 154
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menghadapi pensiun setelah dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai perhatian terkait besaran uang pensiun yang akan diterimanya.

Sejalan dengan kenaikan gaji pensiun aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri sebesar 12%, pertanyaan pun muncul apakah uang pensiun Jokowi sebanding dengan rekan-rekannya di lingkungan ASN.

Baca juga : Jokowi Tanggapi Soal Gubernur Maluku Utara yang Ditangkap KPK

Gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tahun 2009-2023, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18/2019, bervariasi dari Rp.1.560.800 hingga Rp.4.425.900.

Pencairan gaji pensiunan PNS dijalankan melalui PT TASPEN, BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun.

Namun, perbandingan ini menyoroti ketidakproporsionalan, karena uang pensiun presiden dan wakil presiden diatur oleh Undang-Undang (UU) 7/1978.

Menurut undang-undang tersebut, mereka berhak menerima uang pensiun setara dengan 100% dari gaji pokok terakhir, yang setara dengan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Gaji presiden, saat ini mencapai Rp.30,2 juta per bulan, menjadi sorotan karena enam kali lipat lebih besar daripada gaji tertinggi PNS yang mencapai Rp.5,04 juta.

Pensiunan presiden dan wakil presiden hanya menerima uang pensiun tanpa tunjangan lain, meskipun saat ini mereka mendapatkan tunjangan bulanan sekitar Rp.32,5 juta.

Sebagai tambahan, presiden juga berhak mendapatkan tunjangan berupa rumah yang disediakan oleh negara, mencakup pemakaian air, listrik, telepon, dan seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga.

Baca juga : BNPB-PBI Gelar Hari Relawan Internasional, Ini Ulasannya:

Rumah tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang layak, dan presiden diberikan mobil dinas serta fasilitas keamanan oleh pasukan pengamanan presiden.

Dengan perbedaan yang mencolok ini, masyarakat semakin mempertanyakan keseimbangan dalam sistem pensiun untuk pejabat negara, termasuk Jokowi, yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Film Qodrat 2 Terus Menunjukkan Kesuksesannya di Bioskop Tanah Air

    Film Qodrat 2 Terus Menunjukkan Kesuksesannya di Bioskop Tanah Air

    • calendar_month Senin, 7 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MSINEWS.Com,Jakarta— Film Qodrat 2 terus menunjukkan kesuksesannya di bioskop tanah air. Hanya dalam waktu satu minggu sejak penayangan perdananya pada 31 Maret 2025, film ini resmimenembus angka 1 juta penonton, membuktikan antusiasme luar biasa dari publik terhadap kelanjutan kisah sang ustadz ruqyah legendaris. Pencapaian ini sekaligus menegaskan posisi Qodrat 2 sebagai salah satu film horor […]

  • Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    Ada 7,39 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Mensos ; Diganti Warga Tak Mampu Sesuai DTSEN

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan 7,3 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai sudah sejahtera. “Penerima bantuan PBI JKN, ada alokasi Rp96,8 juta, usulan bupati/walikota se-Indonesia. Dari pemadanan data yang ada, terdapat Rp7,3 juta […]

  • Budi Arie Berharap Koperasi Merah Putih dapat Mengentaskan Kemiskinan di Desa

    Budi Arie Berharap Koperasi Merah Putih dapat Mengentaskan Kemiskinan di Desa

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Menteri Koperasi Budi Arie Berharap penerapan Koperasi Merah Putih (KMP) program Presiden Prabowo Subianto dapat memajukan Desa dan mengentaskan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia. Menurut Budi Arie, penerapan program Koperasi Merah Putih (KMP) selain untuk memajukan Desa dengan adanya program Koperasi tersebut, bisa mensejahterakan. “Kita berharap karena tujuan mulia dari pembentukan Koperasi Merah Putih […]

  • Komisi XII DPR RI ; Kawasan MM2100 Harus Bertransformasi Jadi Industri Hijau ​

    Komisi XII DPR RI ; Kawasan MM2100 Harus Bertransformasi Jadi Industri Hijau ​

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    msinews.com-Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan mengatakan, persoalan utama yang menjadi perhatian serius adalah temuan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pencemaran udara yang bersumber dari IPAL (instalasi pengolahan air limbah) komunal di area kawasan. ”Kemajuan industri dan kelestarian lingkungan harus tumbuh selaras. Inilah yang diharapkan terjadi di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa […]

  • Anggota Komisi X AHP Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024  Ditinjau Ulang

    Anggota Komisi X AHP Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Ditinjau Ulang

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus meninjau ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan kebijakan membuat wajah perguruan tinggi di Indonesia menjadi komersil. “Menurut saya, (Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024) itu rentan diinterpretasikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan […]

  • Terkait Divestasi Vale, Jokowi Sebut Masih Dalam Proses Pembicaraan

    Terkait Divestasi Vale, Jokowi Sebut Masih Dalam Proses Pembicaraan

    • calendar_month Senin, 7 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk untuk Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID yang tak kunjung kelar. Jokowi menjelaskan saat ini pembahasan mengenai divestasi saham dari perusahaan berkode emiten INCO itu masih terus berjalan. Padahal, Jokowi pernah mengatakan nasib perpanjangan kontrak dan rencana divestasi saham Vale diputuskan […]

expand_less