Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Andi Amran Berikan Hadiah Bila Bisa Buktikan Anak Buanya Korupsi

Andi Amran Berikan Hadiah Bila Bisa Buktikan Anak Buanya Korupsi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 15 Des 2023
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan dorongan positif bagi masyarakat tani yang berani melaporkan indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam pernyataannya, Andi Amranmenyatakan hadiah akan diberikan kepada para pelapor, mulai dari benih unggul hingga alat pertanian traktor.

“Saya minta tolong jangan ada permainan, dan yang melaporkan masyarakat umum, apalagi masyarakat petani, boleh melaporkan. Bisa dapat bibit unggul, benih, pupuk, atau bahkan traktor. Menarik kan,” ujar Andi Amran dikutip Antara pada, Jum’at (15/12/2023).

Baca Juga : KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan Sudin, Aliran Korupsi SYL

Pemberian hadiah ini diharapkan dapat partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas korupsi di sektor pertanian.

Andi Amran juga berharap agar Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember dijadikan momentum oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dan menghindari berbagai bentuk korupsi, baik kecil maupun besar.

“Kami selalu pesankan kepada seluruh pegawai, mulai dari kita sendiri. Tolong jangan melakukan yang aneh-aneh.

Kalau kita itu pegawai, kita harus jaga nama baik. Kalau nama baik kita ini tercemar, ada sanksi sosial yang beredar, kasihan anak cucu kita. Kita sudah tidak kaya tapi nama baik tercemar,” tegas Mentan.

Andi Amran menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sebagai bukti komitmennya, ia mencatat pemecatan salah satu ASN Kementan saat menjabat sebagai Mentan periode 2014-2019. ASN tersebut terbukti menggunakan nama keponakannya untuk meminta uang sebanyak Rp 150 juta-Rp 200 juta.

Sementara, Plt. Inspektur Jenderal Kementan, Dedi Nursyamsi, menambahkan bahwa selain menghadapi dampak El Nino yang menekan produksi pertanian, Kementerian Pertanian juga menghadapi tantangan internal yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

“Dampak El Nino internal masih sangat terasa. Bagaimana galaunya seluruh insan pertanian, bagaimana rasa khawatir, takut, was-was insan pertanian dalam menggunakan uang negara dalam kegiatan pertanian,” ungkap Dedi Nursyamsi.

Baca Juga : Bareskrim Polri Jelaskan 4 Alat Bukti Sidang Praperadilan Firli Bahuri

Untuk mencegah dan menekan perilaku korupsi, Kementan meluncurkan empat aplikasi pelaporan, antara lain aplikasi Whistle Blower’s System, SI INTAN (Saluran Informasi Internal Kementerian Pertanian), KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat), dan SIGAP-UPH (Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian).

Keempat aplikasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di lingkungan Kementerian Pertanian, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Menurut Toha, sikap tegas Presiden untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan […]

  • Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

    Konflik Iran-Israel Memburuk, Komisi I Desak Pemerintah Bentuk Task Force Evakuasi WNI

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konfrontasi militer antara Israel dan Iran sejak 13 Juni 2025. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, khususnya evakuasi WNI dari wilayah rawan konflik. Menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 386 WNI yang berada di Iran, […]

  • Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

    Cegah Pernikahan Dini, Pemda Muna Barat dan Aisyiyah Lakukan Hal Ini

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Muna Barat,Infomasi.org-Kasus perkawinan di bawah umur dan kekerasan pada perempuan kian marak dan hampir merata tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Menyikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Muna Barat,Sulawesi Tenggara menggandeng Aisyiyah Muna Barat berkomitmen untuk menurunkan tingginya angka pernikahan dini dan kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayah setempat. Adapun, komitmen bersama ini dilakukan antar pemda […]

  • Inovasi Tiga Sekawan Dongkrak Produksi Sumur Migas Tua

    Inovasi Tiga Sekawan Dongkrak Produksi Sumur Migas Tua

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews—Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, sebagian besar sumur migas yang ada di Indonesia sudah memasuki masa uzur. Lifting migas Indonesia pada semester I 2023 mencapai 93 persen untuk minyak bumi dan 86 persen untuk gas bumi dari target APBN 2023. ” Ya guna meningkatkan hasil produksi, sejumlah perusahaan migas sudah […]

  • Ketua MPR Pimpin Rapim Bahas Putusan Sanksi MKD dan Persiapan Rapat Tahunan MPR RI 2024

    Ketua MPR Pimpin Rapim Bahas Putusan Sanksi MKD dan Persiapan Rapat Tahunan MPR RI 2024

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msines.com- Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) MPR menyikapi putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menyatakan Ketua MPR melakukan pelanggaran kode etik. Adapun, Rapat Pimpinan MPR memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Ketua DPR, agar preseden buruk dalam pelaksanaan kewenangan MKD DPR yang cacat prosedural mencederai marwah, harkat, martabat […]

  • Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Ambil Sumpah Tiga Pj Bupati di Sumsel

    Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Ambil Sumpah Tiga Pj Bupati di Sumsel

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan Elen Setiadi, SH., MSE mengambil sumpah tiga Pj Bupati di Sumsel. Tiga Pj Bupati tersebut adalah (1) Pj Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S. STP., M.Si menggantikan Pj Bupati sebelumnya H. Hani Syopiar Rustam, S.H; (2) Pj Bupati Lahat Imam Pasli, S. STP, M.Si ; dan (3) Pj […]

expand_less