Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
  • visibility 43
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,MSINews.com – Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) harus memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.

Untuk diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen.

Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari Temasek, memilliki saham sebesar 35 persen di PT Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Tbk.

Baca juga : Ganjar Pranowo, Selidiki Penyebab Anjloknya Elektabilitasnya Menjadi 18%

“Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat” kata Politisi Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat itu.

Oleh karena itu, Herman mengingatkan bahwa negara harus berdaulat dengan sumber daya yang dimiliki termasuk sektor telekomunikasi. Jika tidak berdaulat, ungkapnya, akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

“Kalau (Temasek) mampu menguasai sistem informasi, mereka akan menjadi kuat gitu. Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat,”ujarnya dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

“Jadi, tujuan yang ingin kita capai bersama adalah negara yang merdeka yang harus berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, harus ada kemampuan negara untuk bisa mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Jadi, kita harus mampu berdaulat,” kata Herman.

DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat

Rivano Osmar, Ketua Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia,Pelaku Usaha Ekspor Makanan Coklat

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa publik relation (PR) dan Media, Rivano Osmar mengatakan dirinya setujuh dengan peryataan Anggota Komisi VI DPR RI,Herman Khaeron.

“Komunikasi itu penting dalam memberikan informasi baik dalam maupun luar negeri. Maka Negara harus benar-benar berdaulat menguasai sistem telekomunikasi secara Nasional bahkan mendunia,” kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Baca juga : KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai Tersaka Korupsi Gratifikasi

Sebagai pelaku bisnis, Rivano Osmar yang kini bergerak bidang usaha ekspor makanan Coklat asli Indonesia dengan Husyer Muller asal Jerman dan Puratos asal Belgia itu, bahwa Indonesia sudah saatnya menguasai telekomunikasi.

“Telekomunikasi itu sangat membantu kami sebagai pengusaha dan bisnis,apalagi kita bekerja sama dengan perusahaan asing yang setiap saat membutuhkan komunikasi. Jadi,sebagai pelaku usaha dan binis kita sangat mendukung pernyataan Anggota DPR RI Komisi VI Pak Herman itu,” harap Rivano. (Dom)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RSU Mardi Lestari Sragen dan LPK EGI Sosialisasi HIV AIDS Untuk Calon PMI

    RSU Mardi Lestari Sragen dan LPK EGI Sosialisasi HIV AIDS Untuk Calon PMI

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI) merupakan calon penghasil devisa bagi negara. Hal ini disampaikan Lisa Pratami dari LPK Ekkou Gakkau Indonesia(EGI). 13 Calon PMI akan berangkat ke Jepang dalam bidang konveksi, pabrik makanan, konstruksi dan lainnya. Dijelaskan bahwa sebagai penyedia jasa pengirim PMI berupaya dan berkewajiban memastikan para calon penghasil devisa negara ini harus sehat jasmani […]

  • UPER Bersa Kwartir Nasional Pramuka Buka Rainas ke-12

    UPER Bersa Kwartir Nasional Pramuka Buka Rainas ke-12

    • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

      Jakarta, Universitas Pertamina (UPER) bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka buka perhelatan Raimuna Nasional (Rainas) ke-12 tahun 2023.  Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, mengatakan kegiatan itu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengenyam pendidikan tinggi. “Tujuan utama Rainas bersama UPER yaitu mengajak generasi muda bangsa untuk lebih peduli terhadap pentingnya […]

  • Diah Warih Anjari Apresiasi Presiden Tak Naikkan Harga BBM,Meski Geopolitik Memanas

    Diah Warih Anjari Apresiasi Presiden Tak Naikkan Harga BBM,Meski Geopolitik Memanas

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Ketua Umum Ormas G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari Mengapresiasi sikap tegas dan keberpihakan pemerintah Indonesia,dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026,di Tengah Geopolitik Memanas. Dalam keterangan tertulis diterima awak media di Jakarta, Diah Warih Anjari menyebut, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan nyata […]

  • Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Senilai Rp9,9 Triliun

    Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Senilai Rp9,9 Triliun

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun yang dibiayai oleh Kemendikbudristek pada periode 2019–2023 Abdullah menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan Kejaksaan Agung harus bergerak cepat serta […]

  • Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta kaji ulang soal Kewarganeraan ganda bagi diaspora. Pasalnya, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006. Demikian ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Menurut Fadli Zon, pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih […]

  • Timwas Haji DPR Temukan Bus untuk Haji RI Jauh dari Harapan ‘Ramah Lansia’

    Timwas Haji DPR Temukan Bus untuk Haji RI Jauh dari Harapan ‘Ramah Lansia’

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Madinah,msinews.com-Timwas Haji DPR RI melakukan sidak transportasi jemaah haji RI ke Terminal Shaeeb Amer, Makkah. Timwas menilai bus untuk jemaah masih jauh dari harapan ‘ramah lansia’. Timwas yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Loedwijk Freidrick Paulus, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendatangi Terminal Shaeeb Amer, pada Selasa (11/6/2024) siang waktu setempat. Turut […]

expand_less