Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
  • visibility 143
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,MSINews.com – Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) harus memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.

Untuk diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen.

Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari Temasek, memilliki saham sebesar 35 persen di PT Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Tbk.

Baca juga : Ganjar Pranowo, Selidiki Penyebab Anjloknya Elektabilitasnya Menjadi 18%

“Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat” kata Politisi Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat itu.

Oleh karena itu, Herman mengingatkan bahwa negara harus berdaulat dengan sumber daya yang dimiliki termasuk sektor telekomunikasi. Jika tidak berdaulat, ungkapnya, akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

“Kalau (Temasek) mampu menguasai sistem informasi, mereka akan menjadi kuat gitu. Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat,”ujarnya dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

“Jadi, tujuan yang ingin kita capai bersama adalah negara yang merdeka yang harus berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, harus ada kemampuan negara untuk bisa mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Jadi, kita harus mampu berdaulat,” kata Herman.

DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat

Rivano Osmar, Ketua Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia,Pelaku Usaha Ekspor Makanan Coklat

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa publik relation (PR) dan Media, Rivano Osmar mengatakan dirinya setujuh dengan peryataan Anggota Komisi VI DPR RI,Herman Khaeron.

“Komunikasi itu penting dalam memberikan informasi baik dalam maupun luar negeri. Maka Negara harus benar-benar berdaulat menguasai sistem telekomunikasi secara Nasional bahkan mendunia,” kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Baca juga : KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai Tersaka Korupsi Gratifikasi

Sebagai pelaku bisnis, Rivano Osmar yang kini bergerak bidang usaha ekspor makanan Coklat asli Indonesia dengan Husyer Muller asal Jerman dan Puratos asal Belgia itu, bahwa Indonesia sudah saatnya menguasai telekomunikasi.

“Telekomunikasi itu sangat membantu kami sebagai pengusaha dan bisnis,apalagi kita bekerja sama dengan perusahaan asing yang setiap saat membutuhkan komunikasi. Jadi,sebagai pelaku usaha dan binis kita sangat mendukung pernyataan Anggota DPR RI Komisi VI Pak Herman itu,” harap Rivano. (Dom)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),Selasa (15/10/2024) menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk DPR RI Periode 2024-2029. Paripurna ini menyepakati penambahan dua Komisi  dari sebelumnya 11 menjadi 13 Komisi di DPR RI. “Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal […]

  • Warga Korban Tanah Bergerak Purwakarta Direlokasi, Pemerintah Siapkan Hunian Tetap

    Warga Korban Tanah Bergerak Purwakarta Direlokasi, Pemerintah Siapkan Hunian Tetap

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pemerintah memutuskan untuk merelokasi seluruh hunian warga korban bencana longsor dan tanah bergerak di Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah tinjauan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya pada Kamis (19/6/2025). Kementerian Sosial (Kemensos) pun siap menyalurkan […]

  • Komisi III Dukung Langkah Kejagung Tetapkan Komisaris Utama PT Sritex sebagai Tersangka

    Komisi III Dukung Langkah Kejagung Tetapkan Komisaris Utama PT Sritex sebagai Tersangka

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas mendukung langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit bank. Kasus tersebut harus diusut tuntas. Selain Iwan, dua pejabat bank lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Zainuddin […]

  • Bongkar Kasus BGN, Pakar Minta Kejagung Libatkan PPATK Terkait Aliran dana MBG

    Bongkar Kasus BGN, Pakar Minta Kejagung Libatkan PPATK Terkait Aliran dana MBG

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Kejaksaan Agung atau Kejagung melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, Kejagung melibatkan PPATK untuk mengungkap kasus dilingkungan BGN merupakan hal penting untuk menulusuri transaksi pergerakan aliran dana program MBG yang selama ini dikelola BGN […]

  • Gelar Rapat Paripurna,DPR  Setujui Tujuh Anggota LPSK Masa Jabatan 2024 – 2029

    Gelar Rapat Paripurna,DPR  Setujui Tujuh Anggota LPSK Masa Jabatan 2024 – 2029

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) menggelar Rapat Paripurna,Kamis (4/4/2024) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta. Adapun, Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan, menyetujui Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil Uji Kelayakan (Fit & Proper Test) Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029. Setelah melakukan serangkaian proses uji kelayakan, dan […]

  • Pak Sahroni,Pulanglah, Minta Maaflah Kepada Rakyat yang Terluka

    Pak Sahroni,Pulanglah, Minta Maaflah Kepada Rakyat yang Terluka

    • calendar_month Minggu, 31 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua DPD Partai NasDem Erlyyani Utami meminta Ahmad  Sahroni untuk segera pulaang ke rumahnya dan meminta maaf kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat mendatangi rumah Politisi Partai NasDem ahmad Sahroni,saat aksi demo yang menghancurkan rumah milik mantan wakil ketua Komisi III digeruduk massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Erlyyani menegaskan, sebagai wakil ketua DPD […]

expand_less