Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat Kuasai Jaringan Telekomunikasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
  • visibility 75
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,MSINews.com – Pemerintah Indonesia bersama PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) harus memastikan sekaligus mengawasi kebijakan perusahaan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.

Untuk diketahui, Temasek dinyatakan sebagai pemenang atas divestasi saham PT Indosat Tbk sebesar 41,94 persen.

Tidak berhenti, Singtel, merupakan perpanjangan tangan dari Temasek, memilliki saham sebesar 35 persen di PT Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Tbk.

Baca juga : Ganjar Pranowo, Selidiki Penyebab Anjloknya Elektabilitasnya Menjadi 18%

“Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat” kata Politisi Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat itu.

Oleh karena itu, Herman mengingatkan bahwa negara harus berdaulat dengan sumber daya yang dimiliki termasuk sektor telekomunikasi. Jika tidak berdaulat, ungkapnya, akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

“Kalau (Temasek) mampu menguasai sistem informasi, mereka akan menjadi kuat gitu. Padahal sekarang informasi dan data di genggaman handphone adalah komoditas utama di era sekarang. Seharusnya Indonesia bisa berdaulat,”ujarnya dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.

“Jadi, tujuan yang ingin kita capai bersama adalah negara yang merdeka yang harus berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, harus ada kemampuan negara untuk bisa mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Jadi, kita harus mampu berdaulat,” kata Herman.

DPR Ingatkan, Negara Harus Berdaulat

Rivano Osmar, Ketua Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia,Pelaku Usaha Ekspor Makanan Coklat

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa publik relation (PR) dan Media, Rivano Osmar mengatakan dirinya setujuh dengan peryataan Anggota Komisi VI DPR RI,Herman Khaeron.

“Komunikasi itu penting dalam memberikan informasi baik dalam maupun luar negeri. Maka Negara harus benar-benar berdaulat menguasai sistem telekomunikasi secara Nasional bahkan mendunia,” kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Baca juga : KPK Umumkan Mantan Kepala Bea Cukai Tersaka Korupsi Gratifikasi

Sebagai pelaku bisnis, Rivano Osmar yang kini bergerak bidang usaha ekspor makanan Coklat asli Indonesia dengan Husyer Muller asal Jerman dan Puratos asal Belgia itu, bahwa Indonesia sudah saatnya menguasai telekomunikasi.

“Telekomunikasi itu sangat membantu kami sebagai pengusaha dan bisnis,apalagi kita bekerja sama dengan perusahaan asing yang setiap saat membutuhkan komunikasi. Jadi,sebagai pelaku usaha dan binis kita sangat mendukung pernyataan Anggota DPR RI Komisi VI Pak Herman itu,” harap Rivano. (Dom)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolda Sumsel Sikapi Illegal Drilling, Pemprov Sumsel Sepakati Bentuk Satgas

    Kapolda Sumsel Sikapi Illegal Drilling, Pemprov Sumsel Sepakati Bentuk Satgas

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Marak kasus illegal drilling di Provinsi Sumsel, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin hingga berdampak banyak korban jiwa masyarakat, menyita perhatian Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel. Pj Gubernur Sumsel Elen Setiyadi setuju dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus menanggani kasus illegal drilling secara komprehensif. Persiapan pembentukan Satgas akan dilakukan pada Rabu (24/07), dengan mengundang […]

  • Komisi XI DPR RI Terima Laporan Keuangan dari 4 Lembaga Ini, TA 2023

    Komisi XI DPR RI Terima Laporan Keuangan dari 4 Lembaga Ini, TA 2023

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi XI DPR RI menerima laporan keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/8/2024). Dalam kesempatan itu, Komisi XI memberikan beberapa catatan yang ditujukan pada empat instansi tersebut. Adapun,dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi […]

  • Mari Daftar Lelang Sekarang! Datangi Barang Murah di Tempat Ngantor Sri Mulyani

    Mari Daftar Lelang Sekarang! Datangi Barang Murah di Tempat Ngantor Sri Mulyani

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi–Proses lelang di Direktorat Lelang Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kini makin canggih. Mayoritas telah dilakukan secara online melalui www.lelang.go.id, dan sedikit dilakukan secara konvensional. Oleh sebab itu, untuk menjadi peserta lelang, harus membuka akun di portal Lelang Indonesia tersebut. Proses pembuatan akun pun baiknya dilakukan […]

  • Silaturahmi Kemensos, DPR dan Pendamping PKH, Apdet Data Dibereskan Rapih dan Jelas

    Silaturahmi Kemensos, DPR dan Pendamping PKH, Apdet Data Dibereskan Rapih dan Jelas

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kementrian Sosial (Kemensos) RI melalui Plt. Sekretaris Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Robben Rico beserta Anggota Komisi VIII DPR RI Moh Hasbi Asyidiki mengapresiasi kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya dengan tingginya semangat para pendamping, kemiskinan bisa diminimalisir. Ruben menitipkan kepada pendamping agar bekerja disiplin dan konsentrasi penuh. Sebab kata dia penyaluran bantuan […]

  • Pemprov NTT Serahkan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional Herman Yoseph Fernandez kepada Kemensos RI

    Pemprov NTT Serahkan Dokumen Usulan Gelar Pahlawan Nasional Herman Yoseph Fernandez kepada Kemensos RI

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,JAKARTA-Pemerintahan Provinsi NTT, secara resmi menyerahkan dokumen usulan gelar pahlawan nasional kepada anggota Tentara Pelajar, Herman Yoesef Fernandez kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Pihak Pemprov diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi NTT, Ibu Maria Threda Da Ona Desipung, S.Kom didampingi staf Ibu Merlin,dan diterima langsung oleh Direktur Pemberdayaan […]

  • KLHK Tetapkan 4 Warga Tangerang, Tersangka Pembakaran Limbah Elektronik Ilegal

    KLHK Tetapkan 4 Warga Tangerang, Tersangka Pembakaran Limbah Elektronik Ilegal

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Tim Penyidik Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwakili Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan ada empat tersangka pembakaran limbah elektronik ilegal. Pasalnya limbah elektronik menjadi pemicu kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang Provinsi Banten. “Keempat tersangka tersebut yakni MA (39 tahun), HI (48 tahun), S […]

expand_less