Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 4 Orang, Buntut Kasus Karen

KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 4 Orang, Buntut Kasus Karen

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
  • visibility 89
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – KPK minta Ditjen Imigrasi mencegah 4 orang terkait kasus dugaan gratifikasi di PT. Pertamina Persero, soal ini makin seksi dipublik. Empat orang tersebut yaitu, mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero, Chrisna Damayanto, Alvin Pradipta Adyota, Gunardi Wantjik, serta Frederick Aldo Gunardi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK minta Ditjen Imigrasi (Direktorat Jenderal) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah empat individu terkait kasus dugaan gratifikasi di PT Pertamina Persero.

“Keempat orang tersebut diduga terlibat kasus dugaan gratifikasi terkait tender pengadaan katalis di perusahaan. Salah satunya adalah pejabat di PT PTM (Pertamina) Persero,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Baca juga : Gugatan Praperadilan Karen Agustiawan ditolak Pengadilan Jaksel 

Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, mengatakan salah satu dari pihak yang terlibat adalah seorang pejabat di PT Pertamina Persero. Dia menjelaskan langkah pencegahan ini diambil untuk memastikan keempat individu tersebut tetap berada di Indonesia ketika tim penyidik memerlukan keterangan dari mereka.

“Pencegahan ini berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. KPK ingatkan agar para pihak dimaksud kooperatif hadir dalam setiap agenda pemanggilan tim penyidik,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali Fikri juga mengingatkan penting bagi para pihak yang terlibat untuk kooperatif hadir dalam setiap pemanggilan tim penyidik. Keempat orang yang dicegah termasuk mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero, Chrisna Damayanto, serta Alvin Pradipta Adyota, Gunardi Wantjik, dan Frederick Aldo Gunardi.

Ali Fikri mengungkapkan KPK telah mengumpulkan bukti permulaan berupa penerimaan senilai belasan miliar rupiah dalam perkara ini. Namun, kata Ali identitas para tersangka belum diungkapkan, dan detail perkara serta pasal yang akan disangkakan akan diumumkan saat penyidikan dianggap cukup.

“Tentunya akan kami sampaikan saat dilakukan penangkapan maupun penahanan,” kata Ali.

Kembali sebelumnya, KPK telah mengungkap keterlibatan dua perusahaan Amerika Serikat (AS) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair/Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina selama tahun 2011-2021. Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca juga : MAKI Tanggapi Sewa Rumah Firli hingga Akan Lapor ke Dewas KPK

Kasus ini melibatkan perusahaan anak usaha Cheniere Inc, yaitu Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC dan Blackstone. CCL menjalin kerja sama pengadaan LNG dengan Pertamina menyusul proyeksi defisit gas alam di Indonesia. Blackstone juga terlibat dalam pembiayaan yang terkait dengan kasus ini.

“Ada hubungannya nanti dengan pembiayaan yang pihak lainnya,” kata Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur, pada wartawan

KPK menyimpulkan bahwa Karen Agustiawan, selaku Dirut PT Pertamina saat itu, melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan berbasis di Texas tanpa kajian dan analisis menyeluruh. Tindakannya tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham, karena tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Perusahaannya itu yang dari Amerika ada dua ya, salah satunya itu (Blackstone),” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur bulan lalu, Sabtu (23/9/2023).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BREAKINGNEWS, MKD DPR RI Lakukan Penertiban dan Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

    BREAKINGNEWS, MKD DPR RI Lakukan Penertiban dan Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara tegas akan melakukan penertiban dan menindak tegas penggunaan pelat nomor palsu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam bersama dengan Habiburokhman sehubungan dengan banyaknya kasus pemalsuan plat nomor DPR RI yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Menurut Nazarudin, ulah oknum tersebut sangat […]

  • Bhayangkari Sumsel Juara 1 Turnamen Bola Voli Bhayangkari Cup Zona 2

    Bhayangkari Sumsel Juara 1 Turnamen Bola Voli Bhayangkari Cup Zona 2

    • calendar_month Kamis, 15 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Palembang, msinewscom – Tahap demi tahap Turnamen Bola Voli Bhayangkari Cup Zona 2 telah usai digelar, di SPN Polda Jambi Rabu (14/8/2024). Pada hari terakhir turnamen, berlangsung pertandingan secara ketat antara Bhayangkari Sumsel Putri Sriwijaya melawan tim Bhayangkari Kepri. Tim Bhayangkari Sumsel Putri Sriwijaya akhirnya unggul dengan skor 2 – 0 (26-24, 25 – 23) […]

  • Bappenas Tambah Anggaran Rp.155 M, Tukin PNS & PPPK Naik.

    Bappenas Tambah Anggaran Rp.155 M, Tukin PNS & PPPK Naik.

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa ingin menambah anggaran sebesar Rp 155,7 miliar untuk tahun depan. Suharso memastikan ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No.33/2023 tentang tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan MenPAN RB No 544/2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN pemerintah pusat. “Hal ini sudah dibahas […]

  • Wagub Hellyana ; Provinsi Bangka Belitung Butuh Harmoni, Bukan Dominasi 

    Wagub Hellyana ; Provinsi Bangka Belitung Butuh Harmoni, Bukan Dominasi 

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dalam keterangan pers yang diterima media ini, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, mengaku fungsi dan perannya ”dilemahkan secara sistematis”. Karena itu, politisi Partai Persatuan Pemabngunan (PPP) ini merasa keberatan dan blak-blakan menyuarakan keresahannya kepada publik. Menurutnya, dugaan pelemahan sistematis terhadap peran dan kewenangannya dalam struktur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,ia menegaskan,  bahwa […]

  • Melalui Pertamina,Indonesia Perkuat Kolaborasi Strategis di Mozambik

    Melalui Pertamina,Indonesia Perkuat Kolaborasi Strategis di Mozambik

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Indonesia melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Buzi Hydrocarbons Pte Ltd (BHPL di Mozambik, Afrika, Rabu (23/8/2023). Adapun, kolaborasi ini termasuk untuk berbagi data, serta potensial kerjasama di bidang upstream, midstream, downstream dan pembangkit listrik tenaga gas. “Pertamina terbuka untuk melakukan ekspansi yang akan membawa […]

  • Hadiri Rakernas Kejaksaan RI, Menteri PANRB Dorong Transformasi Tata Kelola Selaras dengan Asta Cita

    Hadiri Rakernas Kejaksaan RI, Menteri PANRB Dorong Transformasi Tata Kelola Selaras dengan Asta Cita

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa transformasi tata kelola merupakan kunci utama bagi Kejaksaan RI untuk menjadi garda terdepan penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika hukum nasional. Saat ini Kejaksaan RI terus didorong untuk melakukan transformasi menyeluruh demi mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih lincah, efektif dan […]

expand_less