Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kemensos Perkuat Validitas Data Melalui Asesmen Terintegrasi di Bengkulu

Kemensos Perkuat Validitas Data Melalui Asesmen Terintegrasi di Bengkulu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
  • visibility 225
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Validitas data merupakan kunci peningkatan layanan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada para kelompok rentan sebagai Penerima Manfaat (PM).

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seluruh jajaran Kemensos untuk menjaga kualitas data secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan layanan kesejahteraan sosial.

Melalui Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu, Kemensos menggelar kegiatan sosialisasi dengan tema “Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Asesmen Terintegritas dan Bantuan ATENSI” yang diselenggarakan di Aula Pertemuan Kantor Dinas Sosial Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 – 27 Juli 2023, dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pendamping Sosial dari 10 Kabupaten/Kota di wilayah kerja Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kepala Sentra “Dharma Guna” Syam Wuryani menyampaikan bahwa Kemensos melakukan pendataan secara simultan setiap tahun.

“Pendataan kami lakukan melalui asesmen terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas data yang pada akhirnya berpengaruh pada ketepatan dan kecepatan pemberian bantuan kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial),” katanya.

Di tahun 2023, wilayah kerja Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu, Kemensos menargetkan dapat melakukan asesmen kepada 6.150 PPKS. Target tersebut meliputi 2.050 klaster anak, 2.050 penyandang disabilitas, dan 2.050 lanjut usia.

Syam Wuryani juga mengajak semua yang hadir agar dapat membangun sinergitas antar lembaga, meminimalisasi ego sektoral serta mengedepankan kepentingan umum. Termasuk di dalamnya sinergitas antar pilar sosial, yakni seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Rehsos, Karang Taruna maupun kelompok relawan lainnya.

“Sejalan dengan arahan Ibu Mensos, agar tidak ada lagi sekat antar organisasi dengan benderanya termasuk pada pilar sosial dan kelompok relawan lainnya. Sudah saatnya kita bekerja bersama-sama dengan prinsip Kesetiakawanan Sosial demi memberikan kinerja terbaik dalam menyelesaikan permasalahan sosial di lapangan,” katanya.

Data yang valid merupakan dasar untuk terhindar dari berbagai manipulasi yang berakibat pada bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu profesionalitas dan tanggung jawab dari para petugas asesmen sangat diharapkan dalam pelaksanaan asesmen untuk validasi data.

Bupati Kabupaten Rejang Lebong Syamsul Effendi yang turut hadir pada kegiatan tersebut menyatakan, Kemensos mempunyai kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada PPKS dan permasalahan sosial lainnya.

Agar kinerja tersebut bisa berjalan optimal diperlukan koordinasi, komunikasi dan sinergitas di antara instansi terkait. Kegiatan seperti ini bukan hal baru dilakukan, namun harus terus dilakukan secara rutin agar lebih efektif.

“Asesmen yang efektif akan meningkatkan ketepatan bantuan kepada tiga kluster sasaran yaitu lansia, disabilitas dan anak,” kata Syamsul Effendi.

Syamsul Effendi juga menyatakan, sinergitas dimulai dari level terkecil seperti petugas, Kepala Desa dan Camat, termasuk Petugas Sosial.

“Mereka harus dapat bersinergi dan melakukan tugas dan fungsi dengan baik sehingga berjalan selaras dan data berkualitas baik.,” katanya.

untuk diketahui Kegiatan dihadiri Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu Syam Wuryani, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Iskandar ZO dengan memberikan materi terkait dengan Arti Penting Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan bagi PPKS. Hadir juga Kasi Ekonomi dan Keuangan pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Riky Musriza yang menyampaikan materi tentang Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan dan Pengawalan Penyaluran Bantuan Sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perwakilan Pendamping Sosial. eki

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Media Pengawal Transparansi, Penafsir Informasi, dan Penjaga Etika Publik

    Media Pengawal Transparansi, Penafsir Informasi, dan Penjaga Etika Publik

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Oleh Ariawan, S.AP., M.M., M.H., DEMOKRASI tidak akan pernah tumbuh sehat tanpa kebebasan dan kehadiran media yang independen. Pers bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar penting yang menopang sistem politik yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai wartawan parlemen, kami berada di jantung dinamika politik nasional. Setiap hari kami menyaksikan langsung bagaimana keputusan yang memengaruhi kehidupan jutaan orang […]

  • Wapres Gibran Rakabuming Pantau Penyaluran BSU, Pastikan Aman Sampai ke Tangan Pekerja

    Wapres Gibran Rakabuming Pantau Penyaluran BSU, Pastikan Aman Sampai ke Tangan Pekerja

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU di Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru, Riau, Senin 28 Juli 2025. Ia didampingi oleh  Menaker Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D. Adapun, kunjungan Wapres dan Menaker, merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BSU yang sebelumnya telah […]

  • Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    Komisi VII Ingatkan Pertashop Jangan Sampai Buka Peluang Pengoplosan

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi VII DPR RI mengingatkan kepada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar berhati-hati membuat aturan tentang penjualan BBM jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Menurutnya, Aturan yang dibuat BPH Migas harus bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan izin penjualan pertalite di Pertashop. Mengingat, […]

  • Komunitas Kebon Sirih Ucapkan Terima Kasih Kepada Pimpinan MSI dan Mitra

    Komunitas Kebon Sirih Ucapkan Terima Kasih Kepada Pimpinan MSI dan Mitra

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua KKS (Komunitas Kebon Sirih) Jalan Jaksa, Menteng Jakarta Pusat, Asep menyampaikan Ucapan Terima Kasih kepada Pimpinan dan Pengurus Yayasan Mitra Sejahtera Indonesia (MSI) atas dukungan dan suksesnya ac ara Peringatan HUT RI Ke-78 yang diselenggarakan oleh KKS bersama warga dan mitra-mitranya pada Kamis (17/8/2023). Ucapan Terima Kasih tersebut disampaikan Asep kepada Bpk Revano […]

  • AHP : Bali Jadi Barometer Pariwisata Berkonsep “Quality Tourism”

    AHP : Bali Jadi Barometer Pariwisata Berkonsep “Quality Tourism”

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com– Penyusunan RUU terkait perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dibutuhkan paradigma baru. Adapun, perubahan tersebut terkait bagaimana dari yang sifatnya wisata berorientasi pada jumlah (mass tourism) menjadi wisata yang berorientasi pada kualitas (quality tourism), sebagaimana menjadi titik berat dalam perubahan UU tersebut. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira […]

  • Bawaslu Lamsel Minta Penertiban APK Selama Masa Tenang Pemilu 2024

    Bawaslu Lamsel Minta Penertiban APK Selama Masa Tenang Pemilu 2024

    • calendar_month Sabtu, 10 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Lamsel, MSINews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan meminta para peserta Pemilu 2024 untuk segera menurunkan alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang kampanye. Ketua Bawaslu Lamsel, Wazaki, mengatakan bahwa masa tenang kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Ia menyebut menyampaikan  pihak Bawaslu telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan […]

expand_less