Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR RI Minta Kementan Sediakan Fasilitas Pertanian di Kabupaten Batu Bara Sumut

DPR RI Minta Kementan Sediakan Fasilitas Pertanian di Kabupaten Batu Bara Sumut

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
  • visibility 206
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumut,Infpmsi.org-Kementerian Pertanian (Kementan) diharapkan dapat menyediakan berbagai dukungan dan fasilitas pertanian di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun, penyediaan berbagai fasilitas pertanian tersebut, khususnya komoditi cabai. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV, Sudin, ke kabupaten Batu Bara.

“Kabupaten Batu Bara adalah salah satu penghasil cabai yang cukup bagus. Maka tadi saya tanyakan langsung sama Direktur Hortikultura Kementerian Pertanian,” kata  Sudin dalam keterangan kepada awak media di Parlemen, DPR RI,Jumat (15/9/2023).

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan beberapa fasilitas yang diminta, mulai dari ekskavator hingga pupuk. Ia pun langsung meminta Bupati memberikan proposal ke Kementerian Pertanian yang turut hadir dalam kunspek tersebut.

“Ada pupuk organik, ekskavator, dan lain-lain. Sebagian, tahun 2023 kami akan siapkan. Karena tadi saya didampingi oleh Bapak Direktur dari Kementerian Pertanian. Jadi, langsung saya minta (pihak kabupaten) buatkan proposal pengajuan,” kata dia.

Sementara itu itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Alimin Abdullah juga mendukung permintaan Bupati Batu Bara untuk penyediaan bantuan alat-alat pertanian cabai di kabupaten tersebut. Legislator partai PAN itu mengatakan, pemerintah harus hadir membantu produksi cabai yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Batu Bara

Ia menjelaskan, bahwa temuan dalam kunspek ini adalah gambaran nyata masalah pertanian yang ada di Indonesia. Maka itu, Ia akan membawa temuan tersebut dan mendiskusikannya dengan mitra terkait di rapat komisi.

“Ini informasi yang perlu kita dapatkan. Nanti akan kita bawa ke rapat dan kita usulkan ke pemerintah supaya diperhatikan. Ini kan satu sampel saja. Jadi program yang sama di tempat lain akan mengalami yang sama juga,” kata dia. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tutup Munas VII APEKSI, Sekjen Kemendagri Dukung Kolaborasi antar-Pemkot untuk Percepat Kemajuan Daerah

    Tutup Munas VII APEKSI, Sekjen Kemendagri Dukung Kolaborasi antar-Pemkot untuk Percepat Kemajuan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Surabaya ,msinews.com– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi antar-pemerintah kota (Pemkot) untuk mempercepat kemajuan daerah. Kolaborasi ini dinilai penting agar kota-kota di seluruh Indonesia dapat maju bersama. “Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saling mendukung, tidak ada kota yang tertinggal, tidak ada kota yang terdepan. Saya mendukung hal […]

  • Longsor di Lokasi Tambang Emas Ilegal Gorontalo

    Longsor di Lokasi Tambang Emas Ilegal Gorontalo

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Sumbawa Barat,msinew.com-Bencana alam tanah longsor kembali terjadi di lokasi Pambang Ilegal di Provinsi Gorontalo. Peristiwa terjadi di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo yang menewaskan 27 orang, dan 15 orang lainnya masih hilang. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyayangkan kejadian longsor di tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, […]

  • Belanja Masalah Pendidikan, Komisi X DPR : Lampung Darurat Guru!

    Belanja Masalah Pendidikan, Komisi X DPR : Lampung Darurat Guru!

    • calendar_month Rabu, 26 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Bandar Lampung,msinews.com–Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI menerima aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan dari Provinsi Lampung, yaitu dari Dinas Pendidikan, guru, komite sekolah dan pihak swasta. Aspirasi tersebut, khususnya, terkait biaya dan anggaran pendidikan yang terjadi di Provinsi Lampung. “Kami sengaja datang ke beberapa daerah, salah satunya Lampung untuk belanja masalah, menyerap […]

  • Kepala BNPB Atensi Integritas Data Karhutla Lintas Instansi

    Kepala BNPB Atensi Integritas Data Karhutla Lintas Instansi

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 504
    • 0Komentar

    BANJARMASIN,MSINEWS— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya melalui optimalisasi satuan tugas darat, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi […]

  • Jagan Ketinggalan, Gaji PNS 2023 Bakal Naik Agustus ini. Berikut Rincian:

    Jagan Ketinggalan, Gaji PNS 2023 Bakal Naik Agustus ini. Berikut Rincian:

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan baru mengenai kenaikan gaji PNS atau Pegawai Negeri Sipil untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 16 Agustus 2023 mendatang. Para PNS ini akan mendapatkan kenaikan gaji sesuai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Direktur Jenderal […]

  • Ajukan PK,Mantan Pengacara Lukas Enembe Bawa Bukti Putusan MK Soal Pasal Karet dan Multitafsir

    Ajukan PK,Mantan Pengacara Lukas Enembe Bawa Bukti Putusan MK Soal Pasal Karet dan Multitafsir

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 308
    • 0Komentar

    msinews.com– Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), atas perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam Kasus Lukas Enembe, yang menjadikannya terpidana selama 4,5 tahun penjara. Stefanus Roy Rening memasukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU- XXIII/2025 yang dibacakan pada tanggal 2 Maret […]

expand_less