Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Partai Gelora Berharap UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Korupsi

Partai Gelora Berharap UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Korupsi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 16 menit yang lalu
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Dewan Perawakian Rakyat (DPR) RI) secara resmi telah mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) pada Kamis, 18 November 2026.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen hukum baru yang efektif untuk menekan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Regulasi ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait tren hukuman ringan serta minimnya pengembalian kerugian keuangan negara selama ini.,” kata Amin Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Harapan itu disampaikannya dalam Gelora Talks bertajuk “Korupsi Triliunan, Mengapa Pengembalian Aset Malah Minim?” yang telah ditayangkan di kanal YouTube pada Kamis (19/11/2026). Gelora Talks ini dipandu Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Amin menjelaskan, bahwa selama lebih dari dua dekade sejak Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) pada tahun 2006, penegakan hukum terhadap koruptor masih menghadapi kesenjangan besar antara nilai kerugian negara dan uang pengganti yang berhasil diputus pengadilan. Disampinhg koruptornya diputus hukuman ringan.

Konvensi PBB Antikorupsi sendiri adalah perjanjian multilateral internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005.

Menurut Amin, meerujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), serta hasil audit BPK RI dan BPKP periode 2019–2023, total kerugian keuangan negara tercatat mencapai hampir Rp236 triliun. Namun, uang pengganti yang berhasil diputus berkekuatan hukum tetap (inkrah) hanya sekitar Rp40 triliun atau rata-rata 12 persen per tahun.

“Di kasus korupsi e-KTP, kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, tetapi yang kembali hanya sekitar Rp148 miliar. Di kasus Garuda, kerugian negara Rp9,7 triliun, namun putusan uang penggantinya hanya Rp1,2 triliun. Jika dihitung secara bisnis, negara tekor besar,” ungkap Amin.

Karena itu, jika UU Perampasan Aset hanya mengandalkan skema perampasan berbasis putusan pidana (criminal forfeiture) seperti yang sudah diatur dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka daya dobraknya tidak akan optimal.

Agar benar-benar menjadi senjata baru yang memberikan efek jera maksimal, Partai Gelora mendorong agar UU Perampasan Aset membuka ruang lebih luas bagi penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB), tidak terbatas hanya pada pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen (in absentia).

Wasekjen Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora ini menilai UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu, masih jauh dari harapan dan desakan publik.

Menurutnya, aturan ini belum dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara (asset recovery) maupun memiskinkan pelaku korupsi secara luas.

“Karena masih terlalu bergantung pada jalur pidana dan membatasi skema perampasan tanpa putusan pidana,” katanya.

Selain itu, Amin menekankan pentingnya memasukkan secara tegas prinsip illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) serta asas value-based confiscation (penyitaan berbasis nilai kerugian negara) yang pernah ia sampaikan dalam RDPU pembahasan Aset bersama Komisi III DPR pada Rabu (28/10/2026).

“Tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya memulihkan kerugian negara mendekati 100 persen sekaligus memiskinkan koruptor. Jika pelaku tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya secara legal melalui pembuktian terbalik berimbang, asetnya harus dapat disita negara,” tegasnya.

Meski masih jauh dari harapan publik, Partai Gelora mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal implementasi pelaksanaan RUU Perampasan Aset agar substansinya tetap progresif,.

“Tidak terjebak kompromi politik, serta benar-benar menjadi instrumen ampuh untuk menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.,” tegas Amin Fahrudin.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Revisi UU Sisdiknas Harus Satukan Sistem Pendidikan Nasional, Ini Kata Prof. Atip Latipulhayat

    Soal Revisi UU Sisdiknas Harus Satukan Sistem Pendidikan Nasional, Ini Kata Prof. Atip Latipulhayat

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan langkah strategis untuk menyatukan seluruh elemen pendidikan nasional ke dalam satu sistem yang utuh. Revisi ini, kata Atip, bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan upaya mengembalikan marwah sistem pendidikan nasional sesuai amanat konstitusi. “Revisi ini bukan hanya karena […]

  • TMII Sambut Spouse Program KTT ke-43 ASEAN

    TMII Sambut Spouse Program KTT ke-43 ASEAN

    • calendar_month Sabtu, 2 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) siap menjadi lokasi Spouse Program pada Rabu, 6 September 2023. Acara khusus bagi para pendamping kepala negara anggota ASEAN tersebut termasuk dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. TMII telah selesai direnovasi. Berkat revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah berkolaborasi dengan PT Injourney, kini perwajahannya tertata rapi, […]

  • Kasad Tegaskan Komitmen Inovasi dan Kesejahteraan Melalui Distribusi Kendaraan Dinas

    Kasad Tegaskan Komitmen Inovasi dan Kesejahteraan Melalui Distribusi Kendaraan Dinas

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Markas Besar Angkatan Darat kembali mendistribusi kan kendaraan operasional bagi satuan-satuan di jajaran TNI AD, guna menunjang pelaksanaan tugas pokok agar berjalan lebih baik dan lancar. “Kita selalu duduk bersama dan berdiskusi bagaimana menciptakan inovasi agar satuan-satuan kita operasionalnya dapat berjalan dengan baik, dan prajurit dapat melaksanakan tugas pokoknya,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) […]

  • Uang Haram SYL Ngalir ke NasDem, Pengurus DPP Tepis Tudingan

    Uang Haram SYL Ngalir ke NasDem, Pengurus DPP Tepis Tudingan

    • calendar_month Senin, 16 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Uang haram SYL (Syahrul Yasin Limpo) mentan Menteri Pertanian didapat dari hasil korupsi, diduga mengalir ke partai NasDem kian memanas. Lembaga Antiraswah menuding, Partai NasDem menepis tudingan. Mulai dari sikap KPK yang menuding ada dugaan duit hasil korupsi, dikantongi SYL mengalir ke NasDem jadi pertanyaan besar anggota komisi III DPR RI Toufik […]

  • Kelaparan di Papua Tengah, Ketua MSI,Rivano Osmar : Persediaan Dolog Biasanya 2 X Lipat

    Kelaparan di Papua Tengah, Ketua MSI,Rivano Osmar : Persediaan Dolog Biasanya 2 X Lipat

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Ketua Yayasan MSI (Mitra Sejahtera Indonesia) Rivano Osmar mengatakan, peristiwa kelaparan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah menjadi catatan bagi pemerintah daerah (Pemda) setempat. “Menurut saya, dalam musim kemarau ini seharusnya Pemda setempat dan Dolog bisa meningkatkan persediaan bahan pokok makanan lokal bagi masyarakat setempat. Jadi, begitu terjadi cuaca ekstrem, pemda tak lagi bingung karena […]

  • More Info Seputar Parlemen Hari Ini Senin 10 Juni 2024

    More Info Seputar Parlemen Hari Ini Senin 10 Juni 2024

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Sebagaimana sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI ), lembaga ini memiliki tugas dan wewenang menjalankan fungsi : Legislasi,Anggaran dan Pengawasan. Saat ini (2019-2024) terdapat […]

expand_less