Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Partai Gelora Berharap UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Korupsi

Partai Gelora Berharap UU Perampasan Aset Jadi Senjata Baru Pemberantasan Korupsi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 8 menit yang lalu
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Dewan Perawakian Rakyat (DPR) RI) secara resmi telah mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) pada Kamis, 18 November 2026.

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjadi instrumen hukum baru yang efektif untuk menekan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Regulasi ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait tren hukuman ringan serta minimnya pengembalian kerugian keuangan negara selama ini.,” kata Amin Fahrudin, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Harapan itu disampaikannya dalam Gelora Talks bertajuk “Korupsi Triliunan, Mengapa Pengembalian Aset Malah Minim?” yang telah ditayangkan di kanal YouTube pada Kamis (19/11/2026). Gelora Talks ini dipandu Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Amin menjelaskan, bahwa selama lebih dari dua dekade sejak Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) pada tahun 2006, penegakan hukum terhadap koruptor masih menghadapi kesenjangan besar antara nilai kerugian negara dan uang pengganti yang berhasil diputus pengadilan. Disampinhg koruptornya diputus hukuman ringan.

Konvensi PBB Antikorupsi sendiri adalah perjanjian multilateral internasional yang mengikat secara hukum untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005.

Menurut Amin, meerujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), serta hasil audit BPK RI dan BPKP periode 2019–2023, total kerugian keuangan negara tercatat mencapai hampir Rp236 triliun. Namun, uang pengganti yang berhasil diputus berkekuatan hukum tetap (inkrah) hanya sekitar Rp40 triliun atau rata-rata 12 persen per tahun.

“Di kasus korupsi e-KTP, kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, tetapi yang kembali hanya sekitar Rp148 miliar. Di kasus Garuda, kerugian negara Rp9,7 triliun, namun putusan uang penggantinya hanya Rp1,2 triliun. Jika dihitung secara bisnis, negara tekor besar,” ungkap Amin.

Karena itu, jika UU Perampasan Aset hanya mengandalkan skema perampasan berbasis putusan pidana (criminal forfeiture) seperti yang sudah diatur dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka daya dobraknya tidak akan optimal.

Agar benar-benar menjadi senjata baru yang memberikan efek jera maksimal, Partai Gelora mendorong agar UU Perampasan Aset membuka ruang lebih luas bagi penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB), tidak terbatas hanya pada pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau sakit permanen (in absentia).

Wasekjen Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora ini menilai UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu, masih jauh dari harapan dan desakan publik.

Menurutnya, aturan ini belum dirancang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara (asset recovery) maupun memiskinkan pelaku korupsi secara luas.

“Karena masih terlalu bergantung pada jalur pidana dan membatasi skema perampasan tanpa putusan pidana,” katanya.

Selain itu, Amin menekankan pentingnya memasukkan secara tegas prinsip illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah) serta asas value-based confiscation (penyitaan berbasis nilai kerugian negara) yang pernah ia sampaikan dalam RDPU pembahasan Aset bersama Komisi III DPR pada Rabu (28/10/2026).

“Tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya memulihkan kerugian negara mendekati 100 persen sekaligus memiskinkan koruptor. Jika pelaku tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya secara legal melalui pembuktian terbalik berimbang, asetnya harus dapat disita negara,” tegasnya.

Meski masih jauh dari harapan publik, Partai Gelora mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal implementasi pelaksanaan RUU Perampasan Aset agar substansinya tetap progresif,.

“Tidak terjebak kompromi politik, serta benar-benar menjadi instrumen ampuh untuk menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.,” tegas Amin Fahrudin.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Makna Isra Miraj, Menguatkan Komitmen Indonesia untuk Palestina

    Makna Isra Miraj, Menguatkan Komitmen Indonesia untuk Palestina

    • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW., bukan hanya menjadi tonggak spiritual umat Islam, tetapi juga mengandung pesan universal tentang keimanan, kepemimpinan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi pun menegaskan pentingnya refleksi atas makna Isra Miraj dalam konteks perjuangan kemanusiaan, khususnya pembebasan Palestina. Lanjut dia, Isra Miraj […]

  • Kasad Hadiri Rapim TNI 2025, Bahas Strategi Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit

    Kasad Hadiri Rapim TNI 2025, Bahas Strategi Pertahanan dan Kesejahteraan Prajurit

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Rapim yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. ini dihadiri para pejabat tinggi dari tiga matra, yakni TNI AD, TNI […]

  • Aksi KKB, Dua Warga Tewas Saat Persiapan Makan Malam

    Aksi KKB, Dua Warga Tewas Saat Persiapan Makan Malam

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta –  Aksi berutal KKB dua warga tewas saat persiapan makan malam. Dua warga itu dari Kampung Okpol Distrik Oksibil Kabupaten Pengunungan Bintang. Dua warga tewas tertembak peluru kelompok KKB pada saat persiapan makan malam, pukul 19.00 WIT kemarin, Senin 18/9/2023. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, dua warga tertembak […]

  • PPATK Ungkap Peran Orang Perbankan Dalam Kasus Kredit Fiktif

    PPATK Ungkap Peran Orang Perbankan Dalam Kasus Kredit Fiktif

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 551
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap keterlibatan oknum internal perbankan dalam praktik kredit fiktif. Lembaga tersebut menemukan peran “orang dalam” menjadi faktor kunci lolosnya pengajuan kredit bermasalah hingga pencairan dana. Perwakilan PPATK, Hesti, menyatakan keterlibatan pegawai internal bank menjadi pintu awal terjadinya kejahatan tersebut. Ia menegaskan, berbagai persyaratan ketat dalam pengajuan kredit […]

  • Kasad: Kolaborasi TNI AD dan Muhammadiyah Adalah Warisan Perjuangan Bangsa

    Kasad: Kolaborasi TNI AD dan Muhammadiyah Adalah Warisan Perjuangan Bangsa

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (27/5/2025). Dalam pertemuan itu, Kasad membicarakan peran penting dan kolaborasi antara TNI dan Muhammadiyah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan rasa terima […]

  • Update, 33 Orang Meninggal Dunia,23 Luka-kuka Pasca Gempa Bumi di Flores,NTT

    Update, 33 Orang Meninggal Dunia,23 Luka-kuka Pasca Gempa Bumi di Flores,NTT

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Pemerintah Provinsi NTT bersama TNI-Polri dan DPRD sepakat, seluruh jajaran di lapangan tidak menunda penyaluran bantuan. “Jika stok pemerintah lokal terbatas, petugas diizinkan memanfaatkan logistik terdekat yang ada di masyarakat atau pertokoan lokal, yang nantinya akan diselesaikan pembayarannya. Demikian disampaikan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.”. Langkah tersebut  diambil Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur […]

expand_less