Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Gubernur Kaltim Janji Perjuangkan Status SHM Warga Perumahan Korpri Loa Bakung

Gubernur Kaltim Janji Perjuangkan Status SHM Warga Perumahan Korpri Loa Bakung

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berjanji mencari jalan keluar atas persoalan status kepemilikan rumah warga Perumahan Korpri Loa Bakung.

Warga Loa Bakung saat ini diketahui masih mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) dan berharap status tersebut dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menurut Rudy, Perumahan Korpri Loa Bakung merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Persoalan yang kini dihadapi warga berkaitan dengan keinginan untuk mengubah status HGB menjadi SHM.

“Perumahan Loa bakung, alhamdulillah, sebenarnya perumahan ini adalah aset dari Pemprov Kaltim. Hari ini sebenarnya HGB-nya sudah ada hak guna bangunan, hanya mereka menginginkan untuk bisa menjadi SHM,” ujar Rudy usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (15/9/2026).

Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim masih melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kaltim untuk membahas tuntutan warga tersebut.

Tak hanya dengan ATR/BPN, pemerintah provinsi juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menentukan langkah penyelesaian yang memungkinkan.

“Kita akan konsultasi dengan Kemendagri supaya masyarakat di perumahan ini bisa mendapatkan haknya,” kata Rudy di hadapan warga.

Meski menyatakan komitmen untuk mencari solusi, Rudy belum dapat memastikan kapan persoalan perubahan status HGB menjadi SHM tersebut akan selesai.

Ia meminta warga yang menempati perumahan Korpri Loa Bakung bersabar karena prosesnya masih membutuhkan pembahasan lintas instansi, termasuk dengan biro hukum dan Kejaksaan Tinggi.

“Kami mohon waktu. Kami masih berkoordinasi dengan biro hukum, kemudian ke Kejati, dan nantinya akan kita sampaikan ke Kemendagri,” tuturnya.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menaker Minta BPVP Ukur Keberhasilan dari Alumni yang Bekerja

    Menaker Minta BPVP Ukur Keberhasilan dari Alumni yang Bekerja

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Sidoarjo – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta para Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia mengukur keberhasilan pelatihan dari jumlah alumni yang terserap di pasar kerja, bukan dari banyaknya peserta yang dilatih. Permintaan itu disampaikan Menaker dalam arahan bertema Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam. Yassierli menyebut […]

  • Jokowi

    Jokowi Dorong Optimalisasi Dana Desa, pada Kungker ke Serang

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo Dorong, hingga mengadakan pertemuan dengan kepala desa se-Kabupaten Serang di Desa Margagiri, Banten. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi menekankan pentingnya mengelola dana desa untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di setiap desa. Baca juga : Pengamat Ungkap Prabowo Tak Sembarang Buka Data Konfidensial Kemhan “Saya harapkan uang, anggaran yang […]

  • MK Panggil 4 Menteri

    MK Panggil 4 Menteri Jadi Saksi Sidang PHPU, ‘Tak Perlu Izin ke Jokowi’

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk memanggil empat menteri penting dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri yang akan dimintai keterangan oleh MK adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menyikapi pemanggilan tersebut, Stafsus […]

  • Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Kheli

    Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Kheli

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Aktivis GMKI, dan juga Jurnalis Senior Freni Lutruntuhluy meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk STOP PENCITRAAN. Ia menilai pemda setempat lebih banyak melakukan pencitraan di sosial media daripada melihat kebutuhan masyarakat yang lebih urgen. Frenni menyebut beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan misalnya, ketika anggota masyarakat setempat sakit mereka […]

  • Komisi IV DPR Soroti Karhutla Sumsel, Usman Husin: Kemenhut Harus Cegah Sebelum Api Muncul

    Komisi IV DPR Soroti Karhutla Sumsel, Usman Husin: Kemenhut Harus Cegah Sebelum Api Muncul

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau. Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif mengingat kebakaran hutan kerap terjadi di lokasi yang sama […]

  • Terima Kunjungan Risma Serahkan Batuan ke Ponpes dan Yayasan

    Terima Kunjungan Risma Serahkan Batuan ke Ponpes dan Yayasan

    • calendar_month Rabu, 9 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Jakarta, Ifomsi.News– Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima kunjungan tiga pondok pesantren (Ponpes) dan yayasan perwakilan NU di Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa sore (8/8/2023). Kedatangan ketiga pondok pesantren dan yayasan tersebut untuk menerima bantuan instalasi air bersih dan diskusi perihal intervensi pemberdayaan kepada santriwan/santriwati. “Semua program kami bisa mengurangi beban masyarakat terutama […]

expand_less