Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
  • visibility 202
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NEPAL MSINEWS.COM-Nepal merupakan negara multikultural dan multietnis, menjadi rumah bagi 125 kelompok etnis yang berbeda, mereka berbicara dalam 123 bahasa ibu yang berbeda dan mengikuti sejumlah agama asli selain Hindu, Budha, Islam dan Kristen.

Data Worldometer 2025 memperkirakan jumlah penduduk Nepal sekitar 29,6 juta jiwa, sedangkan sumber Macrotrends menyebut hingga saat ini yakni 2025 mencapai angka 31,5 juta jiwa.

Demonstrasi yang digerakkan oleh Generasi Z di Nepal sejak 10 September 2025, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dan Parlemen Nepal pun dibubarkan.

Setelah melewati serangkaian diskusi, debat, dan pemungutan suara digital, Sushila Karki, mantan Jaksa Agung itu berhasil mengumpulkan dukungan terbanyak dan terpilih sebagai Perdana Menteri baru Nepal.

Gelombang protes oleh Gen Z Nepal itu akhirnya berhasil mendudukan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu.

Oleh Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel, Sushila Karki pun dilantik pada Sabtu 12 September 2025. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

Sumber Today, Minggu (14/9/2025), menulis bahwa Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Atas latar belakang itulah ia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

Informasi yang dihimpun media ini, Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

Perdana Menteri Nepal yang baru dilantik Sushila Karki menggantikan KP Sharma Oli, disebut akan menghadapi tugas berat.

Sebagaimana dikutip Awaz the Voice yang memuat artikel jurnalis senior Nepal Shankar Kumar, PM Karki disebut-sebut bakal sarat tantangan dan jauh dari kata mudah. Perempuan pertama Nepal yang menjabat Perdana Menteri itu memiliki 3 tugas berat;

Pertama, Memulihkan hukum dan ketertiban. Ia memulihkan hukum dan ketertiban di seluruh negeri. Pemulihan hukum dan ketertiban akan menjadi tugas terberat karena saat ini banyak aksi vandalisme dan kekerasan.Termasuk pembakaran masih terjadi di beberapa wilayah di negara tersebut.

Khadga Prasad Sharma Oli,Mantan Perdana Menteri Nepal . foto; istimewa

Sumber pemberitaan itu menyebut, setidaknya 11.505 narapidana, telah melarikan diri dari berbagai penjara. Aparat harus segera menanangkap kembali dan menjebloskan mereka ke penjara. Saat ini aparat baru berhasil menangkap kembali sekira 1,459 narapidana yang melarikan diri.

Kedua, Penyelenggaraan pemilihan parlemen dalam waktu enam bulan akan datang yakni 5 Maret 2026.
Pasca dilantik PM Nepal, Karki memulai tugasnya dengan mengadakan rapat kabinet, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemihan parlemen.

Adapun, rapat pertama diperkirakan merekomendasikan pembubaran DPR seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang berunjuk rasa.

Disebut pekerjaan berat karena pengujuk rasa benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap para politisi dan kroni mereka yang ada saat ini, sehingga muncul tuntutan pembubaran DPR.

Ketiga, Sushila Karki akan Hadapi kelompok penekan. Ada hal yang mengganjal, bahwa Sushila Karki adalah seorang ahli hukum. Ia tidak pernah berkarier di dunia politik.

Lalu, bagaimana cara ia menangani aspirasi dan tuntutan para pegiat Gen Z dan para pendukungnya perlu dilihat.
Para ahli pun berpendapat bahwa jika Perdana Menteri Karki menolak tarikan dan tekanan dari Sudan Gurung maupun aktivis Gen Z, pertikaian baru dapat muncul.Selamat menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri Nepal,

Editor ; Tim Redaksi /dl.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos

    Kemensos, Minta Kemasan Produk Serua Snack Dipercantik

    • calendar_month Selasa, 5 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Jakarta, Berjejer di atas meja, sejumlah bungkusan merah dengan desain rupawan. Warnanya cukup mencolok dari kejauhan. Di dalam ruangan seluas 1.546 meter persegi, bungkusan merah yang disusun di meja paling ujung itu tampak menarik perhatian siapapun yang memandang. “Mana yang udah dibuka? Saya mau coba,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menghampiri meja tersebut dan […]

  • DPR Setujui Tambahan Anggaran PUPR 2025 Rp40,59 triliun

    DPR Setujui Tambahan Anggaran PUPR 2025 Rp40,59 triliun

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar gembira bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahwasannya, KomiV DPR RI menyetujui tambahan anggaran tahun 2025  sebesar Rp40,59 triliun. “Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan […]

  • Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    Komisi III DPR RI RDPU Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Simak 4 Kesimpulan Rapat

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja,dengan memanggil Kapolda NTT,Kajati NTT,dan APPA, Kamis (22/5/2025). RDP dan RDPU dipimpin langung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. RPD kali ini […]

  • Pemkot Yogyakarta Sambut Pemudik Lebaran 1445 H, Bakal Capai 11,7 juta Pengunjung

    Pemkot Yogyakarta Sambut Pemudik Lebaran 1445 H, Bakal Capai 11,7 juta Pengunjung

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com-Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan, pihaknya siap menyambut pemudik lebaran 1445 Hijriah/2024. Adapun para pemudik yang melintas dan singgah ke Kota Yogyakarta pada masa libur lebaran. Terutama terkait keamanan dan kelancaran lalu lintas yang berkoordinasi dengan Polresta Yogyakarta dan pemangku kepentingan terkait. Mengingat diprediksi ada jutaan pemudik yang akan ke Yogyakarta. Menurut Pj […]

  • Kompak Indonesia Kecam Sudin, Soal Duit Korupsi Yasin Limpo

    Kompak Indonesia Kecam Sudin, Soal Duit Korupsi Yasin Limpo

    • calendar_month Sabtu, 11 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Kompak Indonesia Gabriel Goa, kecam jika ada dugaan keterlibatan ketua komisi IV DPR RI Sudin, soal kasus duit korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL), segera proses hukumnya. Dia menyerukan agar SYL berani membongkar kedok pejabat berdasi yang ikut menelan uang rakyat itu. “Ini adalah kesempatan emas bagi Yasin Limpo untuk menjadi Justice […]

  • MA RI

    MA RI dan Dewan Agung Qatar Perpanjang Kerjasama Peradilan

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Doha, MSINews.com – MA RI (Mahkamah Agung) dan Dewan Peradilan Agung Qatar mengukuhkan kembali hubungan kerjasama mereka dengan menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Yang Mulia Prof. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar. Dalam sambutannya, Syeikh Dr. […]

expand_less