Menteri PKP Tinjau Lahan 45 Hektare di Depok untuk Pembangunan Rusun MBR
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
- visibility 3.314
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Msinews.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sebelum proses pembangunan dimulai.
“Lahan ini milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan berjanji akan dilakukan land clearing menjadi lahan siap bangun selama enam bulan ke depan,” kata Maruarar Sirait saat meninjau lahan Komdigi di Depok, Sabtu.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait agar rencana pembangunan rusun tersebut dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, selain berkoordinasi dengan Komdigi, Kementerian PKP juga akan melibatkan TNI, Polri, serta Pemerintah Kota Depok dalam proses percepatan pembangunan.
“Kami akan segera melakukan rapat bersama untuk membahas pembangunan rusun Depok ini,” jelasnya.
Ia berharap proses pembersihan lahan hingga pembangunan rusun dapat berjalan lancar sehingga proyek tersebut bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
“Kalau untuk rakyat tentunya kami sepakat semuanya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh rencana pembangunan rusun tersebut.
Menurut Chandra, rusun yang akan dibangun nantinya diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama warga Depok yang belum memiliki rumah.
“Nanti rusun ini khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diprioritaskan bagi warga Depok yang belum mempunyai rumah,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari Komdigi, lahan seluas 45 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan rusun tersebut telah selesai dari sisi persoalan hukum.
“Kami siap memfasilitasi segala kebutuhan pembangunan rumah susun MBR ini, seperti land clearing, penertiban dan juga perizinan,” katanya.
Pemerintah Kota Depok berharap pembangunan rusun tersebut dapat segera terealisasi sehingga memberikan solusi hunian bagi warga yang belum memiliki rumah di wilayah tersebut.*
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar