Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pimpinan DPR RI Bantah, Ada Kenaikan Dana Reses, Masih Tetap Rp700 Jutaan

Pimpinan DPR RI Bantah, Ada Kenaikan Dana Reses, Masih Tetap Rp700 Jutaan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya kenaikan dana reses DPR. Ia menjelaskan bahwa dana reses anggota DPR pada periode 2019-2024 senilai Rp 400 juta.

Namun, pada periode 2024-2029, Sekretariat Jenderal DPR menetapkan adanya penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik, sehingga dana reses diusulkan menjadi Rp 702 juta.

“Jadi itu bukan kenaikan. Jadi itu kebijakan per periode anggota DPR yang berbeda. Jadi kalau periode 2019-2024, itu indeks dan jumlah titiknya berbeda,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025).

Sufmi Dasco mengatakan bahwa, dana reses itu pun bukan untuk anggota DPR. Melainkan, untuk kegiatan reses dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat di masing-masing dapil.

“Reses ini adalah kegiatan serap aspirasi masyarakat konstituen dengan berbagai kegiatan, seperti baksos dan lain lain, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan di dapil masing-masing,” bebernya.

Masih kata Dasco, reses tak dilakukan setiap bulan. Melainkan, kata dia, dalam setahun kegiatan reses sekitar 4 atau 5 kali.

“Reses anggota DPR dilakukan dalam setahun antara 4 atau 5 kali, bukan tiap bulan dan anggota DPR hanya menjalankan tugas yang sudah dirancang Kesekjenan DPR untuk jumlah indeks dan titik kegiatan yang akan dijalankan oleh anggota DPR,” terangnya dikutip dari beritabuana.

Bantahan juga datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai NasDem Saan Mustopa membantah soal kenaikan dana reses. Dia memastikan tidak ada kenaikan. Ia mengaku sudah melakukan pengecekan bahwa tidak ada kenaikan dana reses.

“Sudah saya cek juga, nggak ada kenaikan. Di pimpinan sudah kita pastikan,” kata Saan kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).

Sekretariat Jenderal DPR, kata Saan, telah mengusulkan besaran dana pada periode 2024-2029 menjadi Rp 702 juta. Sebab ada penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik.

“Tetap Rp 700 jutaan. Jadi enggak nambah. Karena enggak nambah titik, berarti juga enggak nambah angka,” ujar mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat itu. //

Editor ; Tim redaksi/dl.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Rombak Gaji Janda dan Duda, Pensiunan PNS Tahun 2024

    Jokowi Rombak Gaji Janda dan Duda, Pensiunan PNS Tahun 2024

    • calendar_month Minggu, 24 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara resmi mengumumkan perombakan gaji janda duda pensiunan PNS pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 12 persen. Keputusan ini juga mencakup peningkatan gaji pensiunan PNS untuk semua golongan. Pencairan gaji janda duda pensiunan PNS akan dilakukan oleh PT Taspen, yang mengungkapkan bahwa pencairan akan dilakukan setiap tanggal 1 […]

  • HUT Ke-46, Ketua MPR RI Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

    HUT Ke-46, Ketua MPR RI Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI,Dr.H.  Bambang Soesatyo,SE.SH.MBA, menekankan bahwa untuk membenahi berbagai permasalahan di Indonesia, harus dimulai dengan terlebih dahulu membenahi sistem rekruitmen dan pengkaderan di partai politik. Hal tersebut, mengingat dalam sistem demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, partai politik punya peran besar dalam tata nilai, […]

  • Ada 9 Praksi Bakal Beri Pandangan Soal RUU APBN 2024, Berikut Nama-namanya

    Ada 9 Praksi Bakal Beri Pandangan Soal RUU APBN 2024, Berikut Nama-namanya

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–DPR RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2024. Rencananya setiap fraksi di DPR RI akan memberikan pandangan umumnya terkait usulan RUU APBN 2024 yang diajukan pemerintah. Rapat Paripurna ini digelar di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan diikuti […]

  • Pidato Ketua MPR H. Ahmad Muzani di Sidang Tahunan 2025

    Pidato Ketua MPR H. Ahmad Muzani di Sidang Tahunan 2025

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan Pidato politik pada Sidang Tahunan MPR Jumat 15 Agustus 2025. Ia mengawali dengan menyapa semua hadirin dan Presiden,wakil presiden, anggota DPR/MPR/DPD RI, serta semua undangan yang hadir. Berikut redaksi menyajikan isi pidato secara utuh.  Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo […]

  • Roy Suryo Angkat Kembali Isu Sirekap yang  Dipakai KPU, Berikut Ulasannya

    Roy Suryo Angkat Kembali Isu Sirekap yang Dipakai KPU, Berikut Ulasannya

    • calendar_month Minggu, 18 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pemerhati telematika terkemuka, Roy Suryo, mengangkat isu yang krusial terkait dengan integritas Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses Pemilu 2024. Dalam sorotannya, Roy Suryo menekankan perlunya pemeriksaan dan audit forensik terhadap teknologi informasi yang mendasari Sirekap. 1. Perlunya Audit Forensik Total pada Sirekap Saat […]

  • PSI Desak Pemprov DKI Turun Tangan Terkait Perusahaan Kabel Fiber Optik.

    PSI Desak Pemprov DKI Turun Tangan Terkait Perusahaan Kabel Fiber Optik.

    • calendar_month Minggu, 30 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta_Fraksi Partai Solodaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta angkat suara soal seorang mahasiswa bernama Sultan Rif’at Alfatih yang terjerat kabel fiber optik di Jakarta Selatan hingga tidak bisa bicara. Sekretaris Fraksi PSI, William A Sarana mendesak jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi kabel fiber optik yang berantakan dan menjuntai, agar dibereskan dan tidak menjadi […]

expand_less