Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, di Taman Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat 8 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Ela melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat serta mengusulkan relokasi bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir rawan bencana.

“Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya bisa diterima langsung oleh Gus Menteri dan Gus Wamen. Kami menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat yang sedang kami bangun di Kabupaten Lampung Timur,” ujar Ela Siti Nuryamah.

Dia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan di lahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik Pemda dengan luas sekitar 3.000–4.000 m². Fasilitas seperti ruang kelas, asrama, musala, dan tempat makan telah direnovasi oleh Pemda. Tahap rekrutmen siswa dan guru tengah berlangsung hingga 5 Agustus 2025. Sekolah ini menargetkan 100 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan kuota disiapkan sebanyak 125 orang sebagai cadangan.

“Yang diterima harus betul-betul dari keluarga miskin, tidak boleh ada titipan. Kami bersama PKH dan Dinas Sosial akan memverifikasi langsung hingga ke rumah,” tegas Ela Siti Nuryamah.

Selain program pendidikan, Ela Siti Nuryamah juga mengajukan usulan relokasi rumah-rumah warga di kawasan pesisir yang rentan terkena bencana. Dua desa, yakni Muara Gadingmas dan Margasari di Kecamatan Labuhan Maringgai, menjadi prioritas. Sebanyak 101 kepala keluarga tinggal di rumah tidak layak huni yang kerap terdampak gelombang pasang dan banjir rob.

“Kondisinya memprihatinkan, bahkan ada rumah yang dihuni lebih dari tiga kepala keluarga. Kami mohon dukungan Kemensos untuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman,” ujar Ela Siti Nuryamah.

Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang terintegrasi.

“Kami terus mendorong kolaborasi pusat dan daerah agar bantuan sosial serta program pemberdayaan bisa lebih tepat sasaran, utamanya bagi warga miskin ekstrem di wilayah-wilayah rawan seperti pesisir,” ujar Gus Ipul.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa Sekolah Rakyat dan program relokasi merupakan bagian penting dari strategi nasional penanggulangan kemiskinan.

“Kemensos mendukung penuh inisiatif daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Sekolah Rakyat adalah investasi sosial jangka panjang, dan relokasi warga pesisir adalah bentuk nyata perlindungan sosial berbasis risiko,” ujar Agus Jabo.

Kementerian Sosial menyampaikan sejumlah persyaratan teknis yang perlu dipenuhi Pemda dalam pengajuan relokasi. Lahan yang disiapkan harus aman dari ancaman bencana dan memungkinkan pembangunan ekosistem pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan UMKM dan pengolahan hasil laut.

“Pemda siap berkolaborasi mendukung program Presiden, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ela Siti Nuryamah.

Kementerian Sosial menyambut baik langkah progresif yang diambil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Program Sekolah Rakyat dan relokasi warga pesisir bukan hanya solusi teknis, tetapi bentuk keberpihakan nyata pada kelompok yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Kemensos berkomitmen memastikan setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan—bukan sekadar data, tetapi manusia dengan kehidupan yang harus diperjuangkan.

Ke depan, Kemensos akan terus mengawal dan memperkuat upaya-upaya seperti ini sebagai bagian dari misi besar: mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang tinggal paling pinggir—secara geografis maupun struktural. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Panggil Menteri PKP Bahas Percepatan Rumah Bersubsidi

    Prabowo Panggil Menteri PKP Bahas Percepatan Rumah Bersubsidi

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 110
    • 0Komentar

      Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis sore, 29 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung lebih […]

  • Audiensi dengan FPT DIY, Riyanta : Harus Dilayani Sesuai Undang-Undang

    Audiensi dengan FPT DIY, Riyanta : Harus Dilayani Sesuai Undang-Undang

    • calendar_month Senin, 27 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Forum Peduli Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan audiensei dengan Anggota Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI,Senun (27/5/2024). Mereka diterima oleh Anggota Komisi II DPR RI Riyanta. Adapun pembahasan terkait status Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diperpanjang. Dalam pertemuan ini, Riyanta berharap semua pihak terkait termasuk Kanwil BPN Yogyakarta dan […]

  • Seputar Parlemen RI Hari Ini,Senin 8 Juli 2024

    Seputar Parlemen RI Hari Ini,Senin 8 Juli 2024

    • calendar_month Senin, 8 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) melalui komisi-komisi nya hari ini melaksanKan sejumlah agenda. Berikut beberapa agenda. Di antaranya Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. KOMISI VI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) […]

  • PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

    PKB Dukung Presiden Prabowo Pecat Pejabat yang Buat Regulasi Rumit

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas akan memecat pejabat yang membuat regulasi rumit, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pembukaan pameran hasil kerja sama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) di […]

  • Presiden Jokowi : Nasib Indonesia Ditentukan Kepemimpinan Indonesia di Masa Depan

    Presiden Jokowi : Nasib Indonesia Ditentukan Kepemimpinan Indonesia di Masa Depan

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomasi.org– Presiden Joko Widodo menegaskan, kepemimpinan Indonesia di masa depan sangat menentukan nasib bangsa Indonesia.Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan sidang TahunanPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta,Rabu (16/8/2023). Hal itu bukan tentang siapa yang akan memegang tampuk presiden berikutnya. Namun, lebih kepada sanggup atau tidaknya untuk bekerja dengan apa yang sudah dimulai saat […]

  • PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah, Menkopolkam: Presiden Lindungi Masyarakat Kecil

    PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah, Menkopolkam: Presiden Lindungi Masyarakat Kecil

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah istimewa untuk Tahun Baru 2025 kepada seluruh masyarakat Indonesia, yakni membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. “Sebagaimana pesan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sebelum pergantian tahun lalu, yang berharap seluruh […]

expand_less