Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

Program Sekolah Rakyat dan Relokasi Warga Pesisir, Langkah Nyata Atasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Timur

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, di Taman Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat 8 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Ela melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat serta mengusulkan relokasi bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir rawan bencana.

“Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya bisa diterima langsung oleh Gus Menteri dan Gus Wamen. Kami menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat yang sedang kami bangun di Kabupaten Lampung Timur,” ujar Ela Siti Nuryamah.

Dia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan di lahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik Pemda dengan luas sekitar 3.000–4.000 m². Fasilitas seperti ruang kelas, asrama, musala, dan tempat makan telah direnovasi oleh Pemda. Tahap rekrutmen siswa dan guru tengah berlangsung hingga 5 Agustus 2025. Sekolah ini menargetkan 100 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan kuota disiapkan sebanyak 125 orang sebagai cadangan.

“Yang diterima harus betul-betul dari keluarga miskin, tidak boleh ada titipan. Kami bersama PKH dan Dinas Sosial akan memverifikasi langsung hingga ke rumah,” tegas Ela Siti Nuryamah.

Selain program pendidikan, Ela Siti Nuryamah juga mengajukan usulan relokasi rumah-rumah warga di kawasan pesisir yang rentan terkena bencana. Dua desa, yakni Muara Gadingmas dan Margasari di Kecamatan Labuhan Maringgai, menjadi prioritas. Sebanyak 101 kepala keluarga tinggal di rumah tidak layak huni yang kerap terdampak gelombang pasang dan banjir rob.

“Kondisinya memprihatinkan, bahkan ada rumah yang dihuni lebih dari tiga kepala keluarga. Kami mohon dukungan Kemensos untuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman,” ujar Ela Siti Nuryamah.

Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang terintegrasi.

“Kami terus mendorong kolaborasi pusat dan daerah agar bantuan sosial serta program pemberdayaan bisa lebih tepat sasaran, utamanya bagi warga miskin ekstrem di wilayah-wilayah rawan seperti pesisir,” ujar Gus Ipul.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa Sekolah Rakyat dan program relokasi merupakan bagian penting dari strategi nasional penanggulangan kemiskinan.

“Kemensos mendukung penuh inisiatif daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Sekolah Rakyat adalah investasi sosial jangka panjang, dan relokasi warga pesisir adalah bentuk nyata perlindungan sosial berbasis risiko,” ujar Agus Jabo.

Kementerian Sosial menyampaikan sejumlah persyaratan teknis yang perlu dipenuhi Pemda dalam pengajuan relokasi. Lahan yang disiapkan harus aman dari ancaman bencana dan memungkinkan pembangunan ekosistem pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan UMKM dan pengolahan hasil laut.

“Pemda siap berkolaborasi mendukung program Presiden, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ela Siti Nuryamah.

Kementerian Sosial menyambut baik langkah progresif yang diambil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Program Sekolah Rakyat dan relokasi warga pesisir bukan hanya solusi teknis, tetapi bentuk keberpihakan nyata pada kelompok yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Kemensos berkomitmen memastikan setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan—bukan sekadar data, tetapi manusia dengan kehidupan yang harus diperjuangkan.

Ke depan, Kemensos akan terus mengawal dan memperkuat upaya-upaya seperti ini sebagai bagian dari misi besar: mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang tinggal paling pinggir—secara geografis maupun struktural. **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lowongan CPNS 2023 Telah Dibuka, Buka Link Rincian Lengkap Formasinya

    Lowongan CPNS 2023 Telah Dibuka, Buka Link Rincian Lengkap Formasinya

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Lowongan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS 2023) kini sudah dibuka, berikut rencana dan usulan jadwal penerimaan (CPNS 2023) dan rincian lengkap formasinya. Pendaftaran (CPNS 2023) akan dilangsungkan pada bulan depan tepatnya pada September mendatang. Untuk lowongan (CPNS 2023) tersedia dengan kuota yang sangat terbatas. Adapun untuk formasi (CPNS 2023) juga terbatas meski rekrutmen tetap […]

  • Erick Thohir Rencana Rombak Pengurus PT. Waskita dan PT. PP

    Erick Thohir Rencana Rombak Pengurus PT. Waskita dan PT. PP

    • calendar_month Rabu, 22 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berencana mengubah susunan pengurus direksi dan/atau komisaris dua BUMN, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), pada bulan depan. PT. PP akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 13 Desember 2023, di Plaza PP, Jakarta. […]

  • Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan Jadi Korban

    Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan Jadi Korban

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha merespon Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran yang akan menjadi pedoman kepala daerah dalam menjalankan APBD 2025. Dia meminta agar penghematan anggaran itu tidak menyebabkan terjadinya pemberhentian pegawai honorer. SE bernomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah […]

  • Wakil Presiden Ma’ruf Amin

    Ma’ruf Amin Ingatkan Larangan Bawa Anak-anak dalam Kampanye

    • calendar_month Kamis, 25 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Wapres Ma’ruf menekankan pentingnya memahami aturan yang melarang keterlibatan anak-anak dalam kegiatan politik, termasuk kampanye pemilu. Baca juga : Capres 2 Prabowo Ungkap Indonesia Pelopor Global South […]

  • Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan

    Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dalam rangka Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) yang dimulai 25 November hingga 10 Desember 2024, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender, memenuhi hak-hak mereka, dan bersama-sama mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Kampanye ini mengangkat tema “Lindungi Semua, […]

  • Pemilihan RW di Apartemen Greenbay, Diduga Tak Sesuai Pergub, Warga Minta Pembatalan

    Pemilihan RW di Apartemen Greenbay, Diduga Tak Sesuai Pergub, Warga Minta Pembatalan

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sejumlah perwakilan warga Apartemen Greenbay Pluit bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Sipil Peduli Indonesia (MSPI) mendatangi Kantor Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat 1 Agustus 2025. Mereka menyampaikan surat keberatan atas pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW 010 yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan. Rombongan tiba di kantor kelurahan dengan maksud […]

expand_less