Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota

Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
  • visibility 253
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan, pihaknya mendukung upaya percepatan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disampaikan  pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tentang Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Adapun 10 RUU Kabupaten/Kota yang merupakan usul inisiatif dari DPR RI tersebut meliputi: Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Manado.

“Intinya pemerintah dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri sangat mendukung percepatan-percepatan proses ini,” jelas Ribka.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tentang Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menata dasar hukum pembentukan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, kata Ribka, pemerintah percaya bahwa 10 RUU tersebut akan memperkuat otonomi daerah ke depan.

Dalam kesempatan itu, Ribka menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 10 RUU tersebut. Namun, pemerintah belum memasukkan penetapan cakupan batas daerah, khususnya pencantuman nama pulau dalam cakupan wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pemerintah masih memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penyesuaian data pulau beserta koordinatnya bersama tim pusat dan daerah. “Langkah ini dipandang penting sebagai bagian dari pendekatan preventif pemerintah dalam rangka meminimalisir potensi sengketa wilayah di masa mendatang,” jelas Ribka.

Ia mengatakan, kehati-hatian sangat diperlukan dalam proses ini, mengingat masih banyak permasalahan batas wilayah laut yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, penyusunan data dan koordinat pulau harus dilakukan secara cermat dan akurat agar dapat menjadi dasar hukum dan administratif yang kuat dalam penataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penutup, Wamendagri Ribka menyerahkan DIM secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong beserta Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam. Adapun pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.

Turut hadir dalam rapat ini di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Min Usihen, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Andry Indrady. (Puspen Kemendagri). 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korban Pelatihan Calon Manajer Koperasi Desa Terus Bertambah, Gus Hilmy: Hentikan Dulu Programnya, Lakukan Investigasi!

    Korban Pelatihan Calon Manajer Koperasi Desa Terus Bertambah, Gus Hilmy: Hentikan Dulu Programnya, Lakukan Investigasi!

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya kelima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini […]

  • Pelantikan DPR dan DPD RI, Guntur Sasono-Annisa Mahesa jadi pimpinan sementara DPR 2024-2029

    Pelantikan DPR dan DPD RI, Guntur Sasono-Annisa Mahesa jadi pimpinan sementara DPR 2024-2029

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024-2029 resmi diambil sumpah pada Selasa 1 Oktober 2024.  Pada prosesi pelantikan di Gedung Nusdantara atau Gedung Bundar Senayan, sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR RI periode 2024-2029 adalah Guntur Sasono dan Annisa Mahesa […]

  • Timnas AMIN Laporkan ke KPU dan Bawaslu, Buntut Iklan Videotron Diturunkan

    Timnas AMIN Laporkan ke KPU dan Bawaslu, Buntut Iklan Videotron Diturunkan

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) berencana melaporkan takedown videotron Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Videotron tersebut, yang sempat terpasang di Jakarta dan Bekasi, dianggap melanggar aturan. Kapten Timnas AMIN, M Syaugi Alaydrus, mengungkapkan bahwa timnya akan melaporkan kejadian ini sebagai […]

  • Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global

    Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    LEMBANG,MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, integrasi data kependudukan dan kewilayahan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri di tengah meningkatnya volatilitas global dan berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital. Menurutnya, dinamika geopolitik, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi teknologi menuntut pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. […]

  • Hotel di Bali Bangkrut dan Dilego, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

    Hotel di Bali Bangkrut dan Dilego, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai fenomena sejumlah hotel di Bali yang mengalami kesulitan usaha hingga harus dilego tidak bisa dilihat hanya dari kondisi sektor perhotelan. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan keseluruhan ekosistem pariwisata, mulai dari infrastruktur, transportasi hingga keberadaan UMKM. Eva mengatakan kondisi pariwisata di Bali tidak seragam. Ada kawasan yang […]

  • Intensifkan Pemberantasan Judi Daring, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

    Intensifkan Pemberantasan Judi Daring, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

    • calendar_month Kamis, 23 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Jakata,msinews.com-Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024, yang membahas soal pemberantasan judi daring atau _online_ di Tanah Air. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan para menteri sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online sebagai salah satu langkah tegas dalam […]

expand_less