Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini dan Feature » Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
  • visibility 183
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MANTAN Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tampaknya kehilangan ruang untuk membangun pembelaan yang meyakinkan di hadapan publik. Berbagai manuver komunikasi yang dilakukan melalui tim kuasa hukumnya tidak berhasil menggeser perhatian dari substansi perkara yang sedang dihadapi. Kini publik kembali disuguhi argumentasi bahwa praperadilan merupakan hak tersangka dan bahwa terdapat dugaan kekeliruan prosedural dalam proses penyidikan.

Tidak bisa dibantah bahwa praperadilan adalah hak setiap tersangka dalam negara hukum. Namun menjadikan isu prosedural sebagai argumentasi utama, sementara substansi dugaan tindak pidana dikesampingkan, merupakan strategi yang tidak menjawab pertanyaan publik yang sesungguhnya.

Apabila tim kuasa hukum (yang antara lain adalah aktivis korupsi mantan pengurus ICW dan juga pernah berkiprah di KPK serta sebagian lagi adalah Pengacara Senior) benar-benar konsisten dan berintegritas memperjuangkan _due process of law_ pada aspek prosedural, maka persoalan pertama yang disorot publik dan para ahli hukum justru proses akal-akalan “main oper” penyidikan dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung.

Pengalihan tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai independensi dan konflik kepentingan, karena perkara kemudian ditangani oleh institusi yang sebelumnya menjadi tempat tersangka menduduki jabatan strategis. Dalam perspektif negara hukum, kondisi demikian patut dipertanyakan karena berpotensi melahirkan perlakuan istimewa, memperlambat proses penegakan hukum, serta membuka ruang bagi upaya penyelamatan/proteksi atau setidaknya meringankan pertanggungjawaban hukum berdasarkan kalkulasi situasi politik dan respons publik.

Mempersoalkan persoalan prosedur di Kejaksaan Agung akan dengan mudah dibaca publik sebagai salah satu agenda untuk membebaskan Febrie dari jeratan substansi perkara hukum yang diharapkan oleh publik untuk dibuka dan ditangani secara akuntabel demi keadilan.

Dalam konteks itu, pernyataan tim kuasa hukum yang mengatasnamakan perlindungan hak-hak tersangka juga kehilangan legitimasi ketika mereka hanya memilih memperdebatkan aspek-aspek prosedural yang menguntungkan kliennya, tetapi mengabaikan persoalan mendasar mengenai independensi proses penanganan perkara. Penegakan _due process_ tidak boleh dipahami secara parsial.

Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif sejak awal, termasuk keputusan pengalihan penyidikan, bukan sekadar mempersoalkan tindakan-tindakan teknis seperti penggeledahan atau penyitaan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik.

Perkara ini pada akhirnya bukan sekadar menguji nasib hukum seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan, melainkan juga menguji kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia. Publik membutuhkan proses hukum yang independen, transparan, bebas dari konflik kepentingan, dan berorientasi pada pengungkapan kebenaran materiil.

Karena itu, segala upaya yang mengalihkan perhatian dari substansi dugaan tindak pidana menuju perdebatan prosedural yang parsial hanya akan memperkuat persepsi bahwa terdapat ikhtiar sistematis untuk melindungi kepentingan tertentu.

Negara hukum hanya akan memperoleh kembali kepercayaan publik apabila hukum ditegakkan secara jujur, konsisten, dan tanpa perlakuan istimewa bagi siapa pun. Kita semua berharap bahwa supremasi hukum ditegakkan sehingga keadilan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik pada penegakan hukum bisa kita jaga.

Kita semua tidak berharap rakyat akan mencari jalannya untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, baik melalui jalan lunak seperti pembangkangan sipil _(civil disobedience).., apalagi dengan jalan kekerasan seperti hukum oleh kerumunan _(mob justice)_ atau pengadilan jalanan _(street justice)_ yang banyak kita saksikan di tingkat global dan regional.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri di Medan

    Komisi III Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Anggota Polri di Medan

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta]-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman,menyoroti kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026). Habiburokhman, meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan beserta jajaran yang menangani perkara tersebut […]

  • DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Saadiah, […]

  • Optimis, Presiden Prabowo Targetkan Perdagangan Indonesia-Rusia Naik Dua Kali Lipat

    Optimis, Presiden Prabowo Targetkan Perdagangan Indonesia-Rusia Naik Dua Kali Lipat

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM, VLADIVOSTOK- Pemerintah Indonesia Optimis,  menargetkan nilai perdagangan antara negara Indonesia dan Rusia,bakal meningkat dua kali lipat. Adapun, target tersebut terkusus  pada periode peninjauan pertama Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia-EAEU FTA. Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto di Rusia saat menghadiri Forum Ekonomi Timur di Rusia, Kamis 3 September 2026. Presiden mengatakan […]

  • Lanal TBK Sabet Gelar Juara Turnamen Mini Soccer Antar Instansi 2025

    Lanal TBK Sabet Gelar Juara Turnamen Mini Soccer Antar Instansi 2025

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Msinews.com – Tim Mini Soccer Lanal Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK) sukses meraih gelar Juara I Turnamen Mini Soccer antar OPD Vertikal se-Kabupaten Karimun 2025. Kemenangan ini menegaskan semangat juang, kekompakan, dan sportivitas prajurit Lanal TBK dalam ajang yang mempererat hubungan antarinstansi di wilayah tersebut. Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut (P) Samuel Chrestian […]

  • Gus Khozin PKB Tagih Menteri ATR Buat Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria

    Gus Khozin PKB Tagih Menteri ATR Buat Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota DPR RI Fraksi PKB  Muhammad Khozin atau akrab disapa Gus Khozin menyoroti praktik perampasan tanah di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR/ BPN, Kamis (30/1/2025) siang. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad […]

  • CELIOS : Keamanan Digital, Kunci Menuju Masyarakat Digital yang Cerdas

    CELIOS : Keamanan Digital, Kunci Menuju Masyarakat Digital yang Cerdas

    • calendar_month Senin, 6 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mengatakan, di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan masuk ke semua sektor, termasuk ekonomi. Namun keamanan digital mutlak ditingkatkan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan digitalisasi. Lanjutnya, di era teknologi seperti saat ini, keamanan digital menjadi aspek […]

expand_less