Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » MPLS Sekolah Rakyat Sukses,Saifullah Yusuf : Terima Kasih Cak Imin yang Mengorkestrasi

MPLS Sekolah Rakyat Sukses,Saifullah Yusuf : Terima Kasih Cak Imin yang Mengorkestrasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
  • visibility 127
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cibinong,msinews.com – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang menandai operasional Sekolah Rakyat jalan serentak di 63 titik seluruh Indonesia mulai Senin (14/7/2025).

Dalam kaitan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengucapkan terima kasih atas sinergi antar kementerian/lembaga terkait, terutama kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar karena telah mengorkestrasi program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto hingga terwujud dan berjalan dengan baik.

“Saya (ucapkan) terima kasih ke Pak Menko ya yang mengorkestrasi, menerjemahkan gagasan Presiden ini tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan,” kata Gus Ipul usai Pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Soewono Cibinong, Jawa Barat.

“Sekolah ini terus terang memang kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi karena koordinasi dan kolaborasi serta kerja sama yang baik sehingga masalah-masalah itu bisa kita selesaikan,” sambungnya.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat  melibatkan sejumlah kementerian/lembaga. Di antaranya,  Kemensos sebagai penanggungjawab operasional. Kemudian, Kemenko PM, Kemenko PMK, Kemensesneg, Kantor Staf Kepresidenan, dan BP Taskin sebagai Tim Pengarah. Lalu, Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemendagri, KemenPU, KemenpanRB, Kemenkes, hingga Kemenkeu sebagai Tim Pembina.

“Pertama kali sekolah ini dirilis itu adalah Pak Menko Muhaimin Iskandar di Istana Bogor waktu itu. Usai kita diundang rapat terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sejak itulah kita bertemu berulang, bertemu berulang dan alhamdulillah, kita sampai pada titik ini,” ungkap Gus Ipul.

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat rintisan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bangunan yang dimanfaatkan pun telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Jadi di sekolah rintisan ini, memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga, baik itu milik pemerintah daerah. Setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei, kelayakannya seperti apa, kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini (Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor) kita terima 100 (siswa) itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU,” jelas Gus Ipul.

Dalam kesempatan ini, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga memuji kinerja Gus Ipul dan seluruh jajaran kementerian/lembaga yang terlibat. Menurut dia, seluruh fasilitas yang disediakan bagi para murid sudah sangat lengkap. Mulai dari gedung asrama, tempat tidur, ruang kelas, laboratorium, ruang UKS, ruang OSIS, ruang makan dan dapur, perpustakaan, hingga modul pembelajaran berbasis teknologi digital.

“Kita sangat bangga kepada Pak Mensos, kepada seluruh kementerian yang terlibat. Semua sarana yang diberikan untuk sekolah di sini, di Sentra Terpadu Inten Soeweno ini sangat siap untuk dimulai belajar mengajar Sekolah Rakyat beserta 100 titik lainnya,” ujar Cak Imin.

“Semua lengkap, Pak Mensos telah menyediakan semua,” tambahnya.

Cak Imin berharap, Sekolah Rakyat dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk benar-benar menjadi bagian integral dalam cara cepat menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

“Insya Allah sampai awal Agustus akan ada 100 titik (Sekolah Rakyat rintisan) dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung,” kata Cak Imin.//

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    Gandeng Taspen, BSKDN Kemendagri Dorong ASN Tetap Produktif Pasca-Purnatugas

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MSIN⁵akarta – Kepalxa Badan Strategi Kebijakan Dalam Neg’xxeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawahnya untuk tetap produktif setelah memasuki masa purnatugas. Untuk mendukung upaya tersebut, pihaknya menjalin kolaborasi dengan PT Taspen dalam mengoptimalkan potensi para pegawai melalui berbagai program. Langkah ini diambil agar sumber daya manusia […]

  • Penanganan Kejahatan Siber, PPATK: Januari Hingga Februari Terima 7 Juta Laporan TPPU

    Penanganan Kejahatan Siber, PPATK: Januari Hingga Februari Terima 7 Juta Laporan TPPU

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

      Msinews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan bertajuk Optimalisasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Penanganan Kejahatan Siber melalui Penguatan Kolaborasi Komite TPPU di Jakarta, Senin (20/4). Agenda tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 24 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. […]

  • BGN Catat Baru 20 Persen SPPG Miliki SLHS

    BGN Catat Baru 20 Persen SPPG Miliki SLHS

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total hampir 20 ribu SPPG yang terdaftar secara nasional, sekitar 20 persen di antaranya mengantongi sertifikasi (SLHS). Hal ini dikatakan Kepala BGN Dadan Hindayana saat melakukan peninjauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) […]

  • Anggota Komisi III DPR RI Minta, Kapolri Beri Atensi Kasus Dugaan Pembakaran Santri di Lombok

    Anggota Komisi III DPR RI Minta, Kapolri Beri Atensi Kasus Dugaan Pembakaran Santri di Lombok

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    JAKARTA,SINEWS.COM– Kasus dugaan pembakaran santri junior oleh seniornya di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Lombok Tengah, mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. Ia menuturkan banyak kejanggalan sehingga meminta pihak penegak hukum supaya mengungkap secara tuntas, terang benderang,objektif dan transparan. Abdullah mengatakan kejanggalan paling mencolok adalah adanya perbedaan keterangan mengenai kronologi peristiwa. […]

  • Kepala Bapenda Purwakarta Sebut Tak Tahu Bakal Turun Uji Petik ke Wisata Taman Batu

    Kepala Bapenda Purwakarta Sebut Tak Tahu Bakal Turun Uji Petik ke Wisata Taman Batu

    • calendar_month Rabu, 2 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta- Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman, menyebut dirinya kurang tahu jajarannya akan melakukan Uji Petik kepada sejumlah lokasi tempat objek wisata hiburan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Purwakarta Aep Durohman, ketika ditanya Bapenda akan melakukan Uji Petik ke lokasi Objek Wisata Taman Batu, melalui pesan whatsapp, pada Selasa […]

  • Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

    Ada Aturan Jam Kerja Di Jakarta Dibagi 2, Heru Budi: Yang Tidak Setuju monggo

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Jakarta_Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak peduli apabila ada pihak yang tidak setuju dengan pengaturan jam kerja yang dibagi dua baik untuk ASN dan swasta. “Terkait jam kerja kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju ya monggo-monggo saja, silakan. Misalnya, ‘saya pemilik gedung ini tidak setuju’. Mau ya pagi hari masuk jam kerja […]

expand_less