Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » 45 Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Pejabat Esalon II Resmi Dilantik Menag

45 Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Pejabat Esalon II Resmi Dilantik Menag

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 76
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Sebanyak 45 pimpinan perguruan tinggi Keagamaan dan Pejabat Esalon II resmi dilantik oleh Menteri Agama RI,Nasaruddin Umar . Pengukuhan para pejabat di lingkungan pendidikan keagamaan itu dilaksanakan pada akhir Juni 2025,bertempat di Aula Kantor Kemenag Thamrin Jakarta.

Dalam sambutannya, Menag berpesan untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah.

“Hari ini adalah sebuah takdir baru buat saudara-saudari. Terimalah apa yang Allah Takdirkan pada hari ini. Inilah yang terbaik, insya Allah,” kata mantan Imam Besar Masjid Istiqal Jakarta itu.

“Perputaran tugas jabatan fungsi adalah sesuatu hal yang sangat logis, bahkan itu sangat normal. Apa yang kita lakukan pada hari ini tidak ada sesuatu yang istimewa. Kecuali kita mendapatkan suatu peluang tantangan baru,” sambungnya.

Berikut adalah daftar pejabat yang dilantik:

Pimpinan PTKN:

1. Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri;
2. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus;
3. Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Madura;
4. Prof. Dr. Ida Umami, S.Ag., M.Pd.,Kons., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung;

5. Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Palangka Raya;
6. Dr. Abbas Langaji, S.Ag., M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Palopo;
7. Dr. Abidin Wakano, M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon;

8. Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
9. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo;

10. Dr. H. Abu Anwar, M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis;
11. Prof. Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A., jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

JPT Pratama :

1. Nyoman Suriadarma, S.Pd., M.Pd., M.Pd.B., sebagai Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
2. Muchamad Sidik Sisdiyanto, S.Ag., sebagai Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

3. Prof. Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd., sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama

JPT atau Pejabat Pimpinan Tinggi ;

1. Syami Muhamad, S.E., M.Si., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
2. Jamaludin Bugis, S.Ag., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ternate;
3. Drs. Nanang Fatchurochman, S.H., S.Pd., M.Pd., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Dr. H. Barnoto, M.Pd.I., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Kediri;
5. Dr. H. Ridwansyah, M.Si., menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

6. Drs. H. Yasrizal, M.A., menjadi Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar;
7. Reginaldus Saverinus Sely Serang, S.Fil., M.Th., menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
8. Albertus Triyatmojo, S.S., M.Si., menjadi Direktur Pendidikan Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
9. Dr. Salman Habeahan, S.Ag., M.M., menjadi Direktur Urusan Agama Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;

10. Dr. H. Susari, M.A., menjadi Kepala Biro Akademik, Keuangan dan Umum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, S.H., M.A., menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Dr. H. Zahdi, M.H.I., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

13. Dr. H. Muhammad Abdu, S.Pd.I., M.M., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
14. Drs. Ajam Mustajam, M.Si., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
15. Dr. H. Mahyudin, M.A., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

16. Dr. H. Muhamad Nur, M.A., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
17. Rina Meutia, S.E., M.E., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Takengon;
18. Drs. H. Amrun Saleh, M.A., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Langsa;
19. Mirwan Fasta, S.Ag., M.Si., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

20. H. Muhammad Fuad, S.Sos., M.Sc., menjadi Direktur Jaminan Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
21. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak., menjadi Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
22. Dr. H. Kaswad, S.Ag., M.Ag., menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
23. Dr. M. Muflih BF., M.M., menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

24. Dr. H. Amrullah, M.Si., menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
25. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
26. Drs. H. Suleman, M.Pd., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

27. Dr. Zaenuri, S.Ag., M.Hum., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
28. Dr. Seska Vonny Langitan, M.Si., M.Th., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya;
29. Dr. Suwarsono, S.PAK., M.M., menjadi Direktur Pendidikan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

30. Drs. Sudirman Simanihuruk, M.Th., menjadi Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;

31. Dr. H. Masmuni Mahatma, S.Fil., M.Ag., menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon I dan II Kemenag. Sebagai saksi, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dan Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno.

Editor ; tim redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Parlemen RI Setujui Resolusi ‘Emergency Item’ Gaza i Sidang IPU Jenewa

    Parlemen RI Setujui Resolusi ‘Emergency Item’ Gaza i Sidang IPU Jenewa

    • calendar_month Senin, 25 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Jenewa,Swiss, msinews.com-Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Sukamta mengatakan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus mendorong berbagai negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk menyetujui emergency item atau draf kemanusiaan yang disusun Indonesia-Malaysia, sebagai upaya bersama dalam menghentikan peperangan di Gaza, Palestina. Sukamta mengatakan bahwa perang Gaza telah menimbulkan luka bagi para korban yang […]

  • DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan menteri. Menurutnya, perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang […]

  • Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    Komisi III  Desak Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Cianjur

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 16 tahun oleh 12 laki-laki di Cianjur, Jawa Barat. Ia menyebut tindakan para pelaku sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang keji dan tidak beradab, serta mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal, termasuk hukuman kebiri kimia. “Kejadian ini sangat […]

  • Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta kaji ulang soal Kewarganeraan ganda bagi diaspora. Pasalnya, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006. Demikian ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Menurut Fadli Zon, pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih […]

  • PKB Minta Pembahasan RUU PPRT Tuntas Tahun Ini

    PKB Minta Pembahasan RUU PPRT Tuntas Tahun Ini

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah berjalan 21 tahun. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mendukung UU PPRT segera disahkan. “Kami berkomitmen untuk secepatnya menyelesaikan RUU PPRT karena pembahasannya sudah berlangsung lama. Di sisi lain banyak fakta yang menunjukkan para pekerja rumah tangga, masih sangat minim perlindungan dan rentan menjadi […]

  • Ini Alasan KOMPAK Indonesia Desak Kapolri Copot  Kapolresta Kupang

    Ini Alasan KOMPAK Indonesia Desak Kapolri Copot  Kapolresta Kupang

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Pasca Ipda Rudy Soik dicopot dari KBO Polresta Kupang dan dikriminalisasi serta didiskriminasi karena berani membongkar dan mengusut mafiosi BBM Bersubsidi di NTT, yang diduga dibeking oknum-oknum Pejabat APH (Aparat Penegak Hukum)hingga saat proses penegakan hukum yang sudah dimulai Ipda Rudy Soik diendapkan di Polresta Kupang. Terkait hal tersebut, KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan […]

expand_less