20 Tahun Mengabdi, Guru PAUD di Pati:  Hari Ini Kami Merasa Didengar

PATI,MSINEWS.COM– Tangis haru pecah di Aula Gedung PGRI Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Kamis (7/8/2026).

Ratusan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tak kuasa menahan emosi setelah mendengar kabar bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian masa depan mulai mendapat ruang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, saat menghadiri kegiatan Asmas 4 Pilar MPR RI bersama ratusan Guru PAUD se-Kabupaten Pati.

Firman menyebut, Fraksi Golkar DPR RI bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) terus mengawal aspirasi Guru PAUD agar mendapat tempat dalam kebijakan pendidikan nasional.

“Alhamdulillah, usulan agar pendidikan PAUD masuk dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional telah diakomodir. Saat ini RUU Sisdiknas sudah mulai dibahas di Komisi X DPR RI,” ujar Firman dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Pernyataan itu sontak mengubah suasana pertemuan. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pati terlihat tak kuasa menahan haru. Puluhan tahun pengabdian yang selama ini dijalani para Guru PAUD seolah menemukan titik terang.

Dengan suara bergetar, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pati menyampaikan empat persoalan utama yang selama ini menjadi perjuangan para Guru PAUD, yakni kesejahteraan, status, sarana dan prasarana, serta penguatan peran Guru PAUD dalam pembangunan bangsa.

“20 tahun kami mengabdi, Pak. Hari ini kami merasa didengar. Terima kasih Fraksi Golkar,” ucapnya di tengah isak tangis para peserta.

Firman menegaskan, perjuangan untuk Guru PAUD tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Setidaknya ada tiga agenda yang disebut akan terus dikawal Fraksi Golkar.

Pertama, jalur legislasi. Fraksi Golkar mendorong agar revisi UU Sisdiknas memberikan ruang khusus bagi Guru PAUD, termasuk menyangkut kesejahteraan dan sertifikasi.

Kedua, persoalan anggaran. Dukungan terhadap PAUD, termasuk peningkatan dana operasional dan insentif bagi Guru PAUD, disebut menjadi salah satu agenda yang akan dikawal agar tidak menjadi kebijakan yang bersifat politis semata.

Ketiga, kepastian status. Fraksi Golkar mendorong pemerintah membuka skema afirmasi PPPK khusus bagi Guru PAUD sehingga para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun memiliki kepastian mengenai masa depan profesinya.

“Ini bukan janji. Ini proses legislasi yang sedang berjalan,” tegas Firman.

Menurutnya, keberadaan Guru PAUD tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka merupakan bagian penting dari fondasi pendidikan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

“Kalau PAUD kuat, maka Indonesia Emas 2045 kita wujudkan,” katanya. (***)