Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Terkait Peristiwa 1998, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dinilai Abaikan Pelanggaran HAM

Terkait Peristiwa 1998, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dinilai Abaikan Pelanggaran HAM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
  • visibility 179
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Lagi lagi pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih yakni Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuat kontroversi dengan isi pernyataannya yang seakan mengaburkan sejarah kelam peristiwa kerusuhan 1998.

Dalam pernyataan yang membuat kontroversi dalam podcast di channel YouTube IDN Times, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklaim pemerkosaan massal tahun 1998 tak ada buktinya. Peristiwa itu, menurut Fadli Zon, hanya berdasarkan rumor yang beredar.

Menyikapi pernyataan Fadli Zon tentang peristiwa pada mei 1998 ini, Perwakilan Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM) Tuba Falopi, menilai bahwa pernyataan tersebut, merupakan bentuk Negara yang tak peduli pada warga yang menjadi korban kekerasan pada waktu peristiwa kerusuhan Mei 1998.

“Sebagai penyintas, pernyataan Fadli Zon memperparah luka kami. Ini bukti negara mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM,” kata Tuba dikutip dari Antara, di Jakarta pada Minggu 15 Juni 2025.

Tuba Falopi mengatakan Menteri Kebudayaan Fadli Zon seolah banyak tahunya dalam membaca tentang sejarah tanpa mengkaji secara mendalam, malah justru meminggirkan fakta peristiwa kerusuhan pada Mei 1998.

“Negara gagal melindungi dan memilih menutup mata,” kata Tuba.

Sementara menurut Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Diyah Wara Restiyati, dirinya mengaku bahwa dengan pernyataan Fadli Zon tentang sejarah peristiwa 1998 tidak ada kekerasan pada saat itu, telah mencederai dan melukai seluruh masyarakat Tionghoa.

“Mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai reformasi, sejarah masyarakat Tionghoa belum masuk. Ketika Bapak Fadli Zon mengatakan tidak ada kekerasan terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998, itu melukai kami,” ungkal Diyah.

Dyah juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa sakit hati atas pernyataan Fadli Zon mengklaim bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998 hanya rumor belaka.

“Ini bukti negara mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM,” pungkas Diyah Wara Restiyati dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Said Abdullah Soroti RUU DKJ: Ancaman Terhadap Demokrasi

    Said Abdullah Soroti RUU DKJ: Ancaman Terhadap Demokrasi

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengkritisi naskah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), khususnya terkait penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan DPRD Jakarta. Said menganggap gagasan ini sebagai langkah mundur, merujuk pada masa ketika Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara dan telah menerapkan proses demokrasi yang baik. […]

  • Mentan Amran Cabut Izin 2.300 Distributor Pupuk Hingga Copot Ratusan Pejabat

    Mentan Amran Cabut Izin 2.300 Distributor Pupuk Hingga Copot Ratusan Pejabat

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pemerintah mengambil langkah keras untuk menata ulang sektor pertanian nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pencabutan izin ribuan distributor dan pengecer pupuk serta pencopotan ratusan pejabat internal sebagai bagian dari upaya membersihkan tata kelola pangan dan melindungi petani. Sepanjang satu tahun terakhir, Kementerian Pertanian mencabut izin 2.300 distributor pupuk di berbagai daerah […]

  • Negara-Negara Arab Beri Penghargaan Kepada Menlu atas Konsistensi Dukung Palestina

    Negara-Negara Arab Beri Penghargaan Kepada Menlu atas Konsistensi Dukung Palestina

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    ​Jakarta,msinews.com-Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan para Duta Besar dan perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-negara Arab untuk Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Selasa (2/4/2024). Pertemuan bilateral tersebut berlangsung lebih dari 1 jam dan membahas perkembangan Palestina, terutama Gaza. Dalam pertemuan, para Duta Besar sampaikan penghargaan yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia dalam isu […]

  • BGN Pastikan Program MBG di Sekolah Tetap Jalan Meski Sempat Ada Gangguan Demo

    BGN Pastikan Program MBG di Sekolah Tetap Jalan Meski Sempat Ada Gangguan Demo

    • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    msinews.com – Program prioritas Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tetap berlanjut di sekolah meski situasi sempat terganggu akibat demontrasi pada 28–31 Agustus 2025.   Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, bahwa layanan makanan sehat program MBG bagi peserta penerima manfaat tidak akan dihentikan.   “Tetap berjalan (MBG di […]

  • Kasus Saham Mintarsih Abdul Latief: Ahli Hukum Angkat Bicara

    Kasus Saham Mintarsih Abdul Latief: Ahli Hukum Angkat Bicara

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pakar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho Angkat Bicara terkait Kasus Saham Mintarsih Abdul Latief yang Diduga Dihilangkan oleh Purnomo Prawiro dan Rekan-Rekannya. Kasus yang mencengangkan dalam dunia hukum pidana kembali menjadi sorotan utama publik. Kali ini, Profesor Hukum Pidana terkemuka, Prof. Hibnu Nugroho, memberikan pandangan tajamnya mengenai kasus saham yang melibatkan Mintarsih […]

  • Mantan Penyidik KPK Dukung Bongkar Dugaan Intervensi

    Mantan Penyidik KPK Dukung Bongkar Dugaan Intervensi

    • calendar_month Sabtu, 2 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, memberikan dukungan kepada eks Ketua KPK, Agus Rahardjo, untuk membongkar dugaan intervensi yang terjadi selama kepemimpinannya. Praswad, yang kini menjabat sebagai Ketua Indonesia Memanggil Institute (IM57+), menyatakan bahwa intervensi tersebut melibatkan Presiden Joko Widodo dan berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan […]

expand_less