Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Diduga PDIP Jegal Prabowo Proyek Food Estate, Berikut Tanggapan Pihak Terkai Hingga Jokowi

Diduga PDIP Jegal Prabowo Proyek Food Estate, Berikut Tanggapan Pihak Terkai Hingga Jokowi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Proyek Food Estate yang digarap pemerintah tengah menjadi sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan.

Dilansir dari halaman CNBC Indonesia.com, bahwa lernyataan itu disampaikan Hasto menggapai soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.

“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” kata Hasto dikutip CNBC Indonesia.com, Selasa 22/8/2023.

Berkenaan pernyataan Hasto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto, dibalasnya dengan pernyataan kata-kata singkat.

“Oh yang benar?” ungkap Prabowo singkat saat ditemui usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa lalu 15/8/2023.

Prabowo pun tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek Food Estate. Bahkan saat ditemui hari ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Prabowo hanya senyum.

Terpisah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun ikut menanggapi santai ucapan Hasto. Menurut SYL (sapaan akrab_red) proyek Food Estate yang dijalankan pemerintah sudah ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

“Food Estate yang mana dulu? kalau di kita aman (dan) jalan baik sesuai dengan aturan,” tegas SYL saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu 16/8/2023.

SYL menambahkan proyek Food Estate tetap akan dilanjutkan pada tahun depan. Bahkan Presiden Jokowi sudah menganggarkan Rp 108,8 triliun di 2024 untuk ketahanan pangan, salah satunya disuntik untuk proyek Food Estate.

“Kita normal seperti yang ada, tahun lalu juga seperti itu,” ujarnya

SYL juga mengklaim proyek Food Estate mampu membantu meningkatkan produksi pangan misalnya padi. Misalnya untuk produksi padi sebanyak 31,5 juta ton.

“Kita punya produksi 31,5 juta ton, lu jangan ngomong aja lu yang dimakan 30 juta lebih, kita masih overstock 1,5 juta ton. Tapi karena ada EL Nino kita tidak boleh over confident, kita jalan aja dengan anggaran yang ada kita dorong dengan membiasakan petani menggunakan modal yang disiapkan pemerintah melalui KUR,” jelas SYL.

Lanjut Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai kritikan Hasto. Menurut Jokowi proyek ini penting untuk mengantisipasi krisis pangan.

“Jadi kita itu membangun food estate/lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan,” kata Jokowi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 18/8/2023.

Menurut Jokowi saat ini hampir seluruh negara saat ini tengah menghadapi krisis pangan. Seperti negara yang mengonsumsi gandum saat ini juga tengah menjadi masalah.

“Problem harga juga naik drastis (gandum),” ujarnya

Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras tengah dihadapi masalah harga jual yang naik. Sehingga pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan.

“Setelah India setop gak ekspor lagi, semua yang makan beras, semua sekarang ini sudah masalah, harga naik,” tegas Jokowi.

Masih persoalan sama menurut Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga bangun lumbung pangan tidak mudah. Dimana banyak percobaan penanaman tanaman pangan yang gagal sehingga harus dilakukan beberapa kali.

Ia mencontohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut) lokasi di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) lokasi di Gunung Mas.

“Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling berhasil 25%, ketiga, ke enam ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” ungkapannya

Selain itu Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar proyek Food Estate ini hanya dikuasai beberapa golongan. Menurutnya proyek ini dikerjakan oleh banyak pihak.

“Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknis Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu di Kementerian PUPR, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan. saya kira kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan,” paparnya.

“Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau belum berhasil itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi,” lanjutnya.

Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Info dan Agenda DPR RI Rabu 20 Maret 2024 Apa saja

    Info dan Agenda DPR RI Rabu 20 Maret 2024 Apa saja

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Hari ini Rabu 20 Maret 2024, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah satu agendanya adalah “Meminta penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terkait dengan penanganan penegakan hukum terkait dengan penambangan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah”. Komisi III ini menangani bidang Hukum,Hak Asasi […]

  • Dinamika Layanan Kereta Api Penumpang di Sumatera Utara: Potensi, Kinerja, dan Tantangan Infrastruktur

    Dinamika Layanan Kereta Api Penumpang di Sumatera Utara: Potensi, Kinerja, dan Tantangan Infrastruktur

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 87
    • 0Komentar

    PEMBANGUNAN layanan kereta api penumpang di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan terus bergerak dinamis, memadukan potensi konektivitas regional dengan kompleksitas tantangan infrastruktur jalur tunggal (single track). Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mengelola jalur kereta api sepanjang 881,45 km, di mana 456,45 km (51,8%) merupakan jalur aktif dan 425 km (48,2%) merupakan […]

  • Ketua PP GPI Sebut, Kunjungan Prabowo ke Timteng dan Turki Bisa Pulihkan Ekonomi

    Ketua PP GPI Sebut, Kunjungan Prabowo ke Timteng dan Turki Bisa Pulihkan Ekonomi

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,JAKARTA-Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Khoirul Amin,mengatakan bahwa kunjungan bisa memulihkan ekonomi. Menurutnya,lawatan  ke luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto khususnya Timur Tengah (Timteng) dan Turki berdampak positif  bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga kedua pihak. Khoirul Amin menyebut,kunjungan tersebut sangat berdampak positif bagi hubungan bilateral antar negara khususnya dengan […]

  • Benarkah Mundurnya Kepala Otoritas IKN Dapat Menurunkan Kepercayaan Investor?

    Benarkah Mundurnya Kepala Otoritas IKN Dapat Menurunkan Kepercayaan Investor?

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Publik menduga, perencanaan pembangunan IKN masih menimbulkan persoalan. Apalagi dengan adanya kemunduran Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, kemunduran dua tokoh tersebut akan berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi […]

  • Desa Sidoasih, Memperoleh Mobil Ambulans Baru untuk Masyarakat

    Desa Sidoasih, Memperoleh Mobil Ambulans Baru untuk Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 6 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Lamsel, MSINews.com – Desa Sidoasih, yang terletak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, telah membeli satu unit mobil ambulans untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Pembelian mobil ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Sidoasih dan sekitarnya. Menandai sebuah tonggak sejarah, desa ini menjadi yang pertama di se-kecamatan Ketapang yang memiliki kendaraan ambulans, […]

  • Mutasi Rawan Intervensi, Komisi I: TNI Tak Boleh Main Dua Kaki

    Mutasi Rawan Intervensi, Komisi I: TNI Tak Boleh Main Dua Kaki

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh menyoroti pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI. Dia meminta proses rotasi prajurit tidak dilakukan karena adanya intervensi politik dari pihak luar. Petinggi TNI tak boleh bermain dua kaki atau memiliki loyalitas ganda. Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh mengatakan, dirinya cukup kaget ketika mutasi […]

expand_less