Jakarta, InfomsiNews–Proyek Food Estate yang digarap pemerintah tengah menjadi sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan.
Dilansir dari halaman CNBC Indonesia.com, bahwa lernyataan itu disampaikan Hasto menggapai soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.
“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” kata Hasto dikutip CNBC Indonesia.com, Selasa 22/8/2023.
Berkenaan pernyataan Hasto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto, dibalasnya dengan pernyataan kata-kata singkat.
“Oh yang benar?” ungkap Prabowo singkat saat ditemui usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa lalu 15/8/2023.
Prabowo pun tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek Food Estate. Bahkan saat ditemui hari ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Prabowo hanya senyum.
Terpisah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun ikut menanggapi santai ucapan Hasto. Menurut SYL (sapaan akrab_red) proyek Food Estate yang dijalankan pemerintah sudah ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
“Food Estate yang mana dulu? kalau di kita aman (dan) jalan baik sesuai dengan aturan,” tegas SYL saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu 16/8/2023.
SYL menambahkan proyek Food Estate tetap akan dilanjutkan pada tahun depan. Bahkan Presiden Jokowi sudah menganggarkan Rp 108,8 triliun di 2024 untuk ketahanan pangan, salah satunya disuntik untuk proyek Food Estate.
“Kita normal seperti yang ada, tahun lalu juga seperti itu,” ujarnya
SYL juga mengklaim proyek Food Estate mampu membantu meningkatkan produksi pangan misalnya padi. Misalnya untuk produksi padi sebanyak 31,5 juta ton.
“Kita punya produksi 31,5 juta ton, lu jangan ngomong aja lu yang dimakan 30 juta lebih, kita masih overstock 1,5 juta ton. Tapi karena ada EL Nino kita tidak boleh over confident, kita jalan aja dengan anggaran yang ada kita dorong dengan membiasakan petani menggunakan modal yang disiapkan pemerintah melalui KUR,” jelas SYL.
Lanjut Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai kritikan Hasto. Menurut Jokowi proyek ini penting untuk mengantisipasi krisis pangan.
“Jadi kita itu membangun food estate/lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan,” kata Jokowi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 18/8/2023.
Menurut Jokowi saat ini hampir seluruh negara saat ini tengah menghadapi krisis pangan. Seperti negara yang mengonsumsi gandum saat ini juga tengah menjadi masalah.
“Problem harga juga naik drastis (gandum),” ujarnya
Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras tengah dihadapi masalah harga jual yang naik. Sehingga pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan.
“Setelah India setop gak ekspor lagi, semua yang makan beras, semua sekarang ini sudah masalah, harga naik,” tegas Jokowi.
Masih persoalan sama menurut Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga bangun lumbung pangan tidak mudah. Dimana banyak percobaan penanaman tanaman pangan yang gagal sehingga harus dilakukan beberapa kali.
Ia mencontohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut) lokasi di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) lokasi di Gunung Mas.
“Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling berhasil 25%, ketiga, ke enam ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” ungkapannya
Selain itu Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar proyek Food Estate ini hanya dikuasai beberapa golongan. Menurutnya proyek ini dikerjakan oleh banyak pihak.
“Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknis Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu di Kementerian PUPR, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan. saya kira kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan,” paparnya.
“Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau belum berhasil itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi,” lanjutnya.
Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022. (ror)
