Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » RDP Bersama Menkumham, Baleg DPR RI, 4 RUU Masuk Progleknas Piiritas 2023

RDP Bersama Menkumham, Baleg DPR RI, 4 RUU Masuk Progleknas Piiritas 2023

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno bersama Menkumham RI Yasonna Laoly terkait Prolegnas tahun 2023. Baleg menyepakati 4 RUU dibawa ke Paripurna untuk masuk Prolegnas Prioritas 2023.

Yasonna mengatakan rencana menambahkan dan sekaligus mengeluarkan beberapa RUU dari Prolegnas RUU Prioritas. Ia menyebut salah satu yang diusulkan masuk yakni RUU tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045.

“Saya ingin minta persetujuan kepada seluruh peserta rapat apakah evaluasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 bisa kita laporkan untuk ditetapkan di Rapat Paripurna terdekat?” kata Supratman diruang Baleg, Selasa 22/8/2023.

“Intinya menambahkan 4 RUU dalam RUU Prioritas perubahan tahun 2023 dan kedua menarik 9 RUU yang tadi disampaikan Pemerintah untuk kita keluarkan dari long list pemerintah di tahun 2023-2024,” imbuhnya

“Rencana Undang-Undang ini tidak masuk dalam daftar prolegnas jangka menengah 2020-2024 namun sangat mendesak untuk segera disahkan pada tahun 2023,” ujarnya

Dia menyebut RUU RPJMN ini penting sebagai acuan pembangunan pemerintah selanjutnya.

“Dokumen RPJMN tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 yang akan ditetapkan oleh presiden berikutnya sebagai acuan program pemerintah 5 tahun ke depan,” tand8

Selain itu, Yasonna juga mengusulkan agar RUU tentang penilai, RUU tentang pengelolaan ruang udara nasional, dan RUU pembinaan hukum nasional masuk Prolegnas Prioritas. Sebagai gantinya, Yasonna mengusulkan agar ada 9 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas jangka menengah.

“Kami mengusulkan 9 rencana UU untuk dihapus dari daftar prolegnas jangka menengah 2020-2024. Oleh karena 2 RUU telah ada dalam UU 17/2023 tentang kesehatan dan 7 RUU dalam UU 3/2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem keuangan,” ungkapnya

“RUU wabah, RUU praktik kedokteran, RUU perubahan UU 21/2011 tentang OJK, RUU perubahan UU 23/1999 tentang BI, RUU tentang perubahan UU 7/1992 tentang perbankan, RUU penjamin polis, RUU perubahan 8//1995 tentang pasar modal, RUU perubahan 11/1992 tentang dana pensiun, RUU tentang pelaporan keuangan,” lanjut Yasonna.

Masih ditempat yang sama Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengambil suara atas usulan Pemerintah. Baleg DPR pun setuju agar 4 RUU masuk ke dalam RUU Prolegnas Prioritas dibawa ke Paripurna untuk dibahas segera.

“Intinya menambahkan 4 RUU dalam RUU Prioritas perubahan tahun 2023 dan kedua menarik 9 RUU yang tadi disampaikan Pemerintah untuk kita keluarkan dari long list pemerintah di tahun 2023-2024,” kata Sambut Supratman. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    Alami Kelangkaan LPG 3 Kg, Warga Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Tangerang,msinews.com – Kebijakan Pemerintahan menetapkan larangan penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg pada setiap pengecer mulai 1 Februari 2025, membuat beberapa wilayah mengalami kelangkaan. Kelangkaan LPG 3 kg tersebut, salah satunya terjadi di sejumlah wilayah Tangerang, kini masyarakat rela berjuang dan harus berkeliling mencari agen yang terdekat. Warung yang sudah terbiasa menyetok LPG […]

  • Tanggapi #KaburAjaDulu, Wamenko Polkam: Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja

    Tanggapi #KaburAjaDulu, Wamenko Polkam: Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Menanggapi fenomena isu soal hastag #KaburAjaDulu yang belakangan ini ramai di media sosial atau medsos. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menilai soal isu #KaburAjaDulu yang fenomena ini, pemerintah harus segera menciptakan lapangan kerja yang luas didalam negeri. “Ya tentunya sikap pemerintah dengan kebijakan pak Prabowo, bagaimana menciptakan […]

  • Lestari Moerdijat : Pengesahan UU PRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

    Lestari Moerdijat : Pengesahan UU PRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 454
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang merupakan langkah konkret mewujudkan emansipasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Demikian penegasan Rere,demikian kata Anggota Komisi X DPR.RI,Dr. Lestari Moerdijat . Menurutnya nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan terus hidup hingga kini. Rerie,demikian ia disapa, menanggapi pengesahan RUU PPRT dalam […]

  • Mensos Salurkan Santunan Duka Bagi Keluarga Korban Longsor di Mojokerto

    Mensos Salurkan Santunan Duka Bagi Keluarga Korban Longsor di Mojokerto

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Mojokerto – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi kediaman korban longsor Mojokerto di Desa Jatijejer, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto Minggu (6/4/2025). Ia menyampaikan bela sungkawa secara langsung sekaligus memberikan santunan kepada ahli waris para korban. “Saya takziah bersama Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Mojokerto ke rumah duka. Kita juga menyampaikan bela sungkawa sekaligus […]

  • Sidang Praperadilan Karen Agustiawan

    Bupati Erik Adtrada Diamanka KPK, Ini 5 Fakta Terungkap:

    • calendar_month Jumat, 12 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang berujung pada penangkapan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga. “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengonfirmasi kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara,” kata Ghufron saat dihubungi dikutip detikcom, Jum’at 12/1/2024. Baca juga : PPATK Temukan […]

  • GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Yogyakarta-Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI DIY , melakukan kegiatan reses dengan tema “Tata Ruang”. Forum yang berlangsung di Ruang Serbaguna lt. 1 DPD RI DIY, rapat ini merupakan inisiasi GKR Hemas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam kesempatan itu, GKR Hemas menyoroti masalah terkait […]

expand_less