Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Kajati NTT Ajak Masyarakat Awasi Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Komisi III DPR Dukung Hukuman Mati

Kajati NTT Ajak Masyarakat Awasi Kasus Asusila Mantan Kapolres Ngada, Komisi III DPR Dukung Hukuman Mati

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
  • visibility 124
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT) Zet Tadung Allo, mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi soal kasus pemerkosaan oleh Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja terhadap anak di bawah umur.

Hal ini disampaikan langsung Kajati NTT Zet Tadung Allo, sebagaimana undang-undang Perlindungan Anak dan transparansi publik agar kasus tersebut terang benderang, seusai Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR RI bersama Ketum Pascasarjana Hukum Indonesia dan Ketua Advokat Perempuan Indonesia (API), Jakarta, Kamis 22 Mei 2025.

“Nanti kan di persidangan itu terbuka untuk umum silakan masyarakat mengawasi dan kami pastikan, bahwa kami akan profesional dalam menangani perkara-perkara perempuan apalagi perkara terkait isu dengan anak-anak bahkan HAM” ujar Zet.

Selain itu, Zet Tadung Allo mengatakan kasus eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja bahwa saat ini pihak Kepolisian masih menyelidikinya, apabila berkas kasus tersebut rampung, pihak Polda NTT akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTT.

“Sementara masih penyidikan juga dalam waktu dekat penyidik akan menyerahkan berkasnya pada kami,” kata Kajati NTT.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kasus pemerkosaan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pada anak di bawah umur ini hukum ditegakan atau dihukum kebiri.

“Perkara yang biasa dan Suarakan keadilan bagi perempuan bagi anak korban ini bagi keluarganya, agar pelaku dihukum mati bahkan dihukum kebiri agar tidak terjadi,” tegas Anggota DPR RI Komisi III ini.

Seperti diketahui eks Kapolres Ngada AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Kepolisian. AKBP Fajar terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berinisial SHDR (20).

Selanjutnya, tersangka juga diduga menyalahgunakan narkoba dan menyebarluaskan konten pornografi anak.

Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, ia juga dijerat Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024.
Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar. ** Timred (EB).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mensos Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta, Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik

    Mensos Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta, Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf membantah isu yang beredar mengenai anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) hanya tersisa Rp 500 juta karena aturan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Dia memastikan bahwa informasi itu tidak benar. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp 6.915.689.000. Namun, setelah […]

  • Mulai Sabtu, 1 Februari 2025,  Pertamina Resmi Naikkan Harga BBM

    Mulai Sabtu, 1 Februari 2025,  Pertamina Resmi Naikkan Harga BBM

    • calendar_month Sabtu, 1 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – PT Pertamina (Persero) secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 1 Februari 2025. Kenaikan itu meliputi produk seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kebijakan menaikkan harga BBM diambil sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mengatur […]

  • MBG Dorong Kesehatan Ibu dan Anak di Karimun, Kunjungan Posyandu Meningkat

    MBG Dorong Kesehatan Ibu dan Anak di Karimun, Kunjungan Posyandu Meningkat

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kini rutin memanfaatkan layanan kesehatan datang ke posyandu dan mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Koordinator BGN Karimun, Anas Fitrawanda, mengatakan program MBG tidak hanya untuk pelajar PAUD hingga SLTA, tetapi […]

  • DPD RI: Temuan BPK Harus Jadi Perbaikan Nyata Bagi Rakyat, Bukan Sekadar Catatan

    DPD RI: Temuan BPK Harus Jadi Perbaikan Nyata Bagi Rakyat, Bukan Sekadar Catatan

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 300
    • 0Komentar

      Msinews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan bahwa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditindaklanjuti secara konkret agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. DPD RI pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut IHPS Semester II Tahun 2025 agar menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat. […]

  • Menkeu dan Mensos Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Rakyat, Bahas Gizi Kedisiplinan dan Masa Depan Anak

    Menkeu dan Mensos Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Rakyat, Bahas Gizi Kedisiplinan dan Masa Depan Anak

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) makan siang bareng para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025). Tanpa sekat, Sri Mulyani, Gus Ipul, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono duduk dan berbincang bersama siswa saat makan siang ini. Suasana terasa semakin khidmat, […]

  • Ketua Komisi XII RI, Usul Pelaku Penyelewengan BBM Subsidi Dihukum Tipikor

    Ketua Komisi XII RI, Usul Pelaku Penyelewengan BBM Subsidi Dihukum Tipikor

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    msinewscom-Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat. Menurut Bambang, yang perlu menjadi fokus utama saat ini adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak melalui sistem distribusi yang ketat. “Terkait dengan persoalan pengawasan BBM bersubsidi, saya pikir memang […]

expand_less