Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Catat, Ini 10 Prodak RUU Tentang Kabupaten/Kota yang Baru saja Disetujui DPR RI

Catat, Ini 10 Prodak RUU Tentang Kabupaten/Kota yang Baru saja Disetujui DPR RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
  • visibility 174
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 itu menyetujui 10 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota usul inisiatif Komisi II DPR RI menjadi usul DPR RI.

“Apakah 10 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sebagaimana yang saya telah sebutkan pada awal rapat paripurna ini dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapur tersebut.

Sepuluh RUU disetujui menjadi usul inisiatif itu setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapatnya masing-masing secara tertulis, yang diwakili oleh perwakilan anggota.

Berikut 10 RUU kabupaten/kota yang disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo

2. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara

4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara

5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara

6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara

7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara

8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara

10. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.

Tentu saja semua masyarakat Indonesia berharap setiap RUU yang dihasilkan oleh para anggota dewan terhormat bersama-sama dengan pemerintah akan memberikan dampak lebih baik dan menjadi berkat. **

Timred/dm. 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Percepat Realisasi Sekolah Rakyat, Kemensos Ajak Kemendikdasmen Kolaborasi

    Percepat Realisasi Sekolah Rakyat, Kemensos Ajak Kemendikdasmen Kolaborasi

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos). “Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul, ketika berbincang dengan […]

  • KPK Panggil Ketua DPD PDIP Lampung, Buntut Duit Haram SYL

    KPK Panggil Ketua DPD PDIP Lampung, Buntut Duit Haram SYL

    • calendar_month Kamis, 9 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – KPK Panggil Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung terkait kasus korupsi exs mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), buntut duit haram SYL. Sudin dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK panggil ketua DPD PDIP provinsi Lampung, yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, untuk meminta […]

  • Bawaslu Dukung Aturan Pj. Kepala Daerah Tak Boleh Maju Pilkada

    Bawaslu Dukung Aturan Pj. Kepala Daerah Tak Boleh Maju Pilkada

    • calendar_month Jumat, 22 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong pembuatan aturan Penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Rahmat Jaya menjelaskan pada dasarnya, Pj itu bukan pejabat politik, melainkan pejabat administratif yang bertugas melaksanakan pelayanan pemerintahan di daerah. Baca Juga : Paripurna […]

  • Ketua BKO DPP Golkar Said Aldi bersama BMK 57 Bahas Kaderisasi Muda Menuju Indonesia Emas

    Ketua BKO DPP Golkar Said Aldi bersama BMK 57 Bahas Kaderisasi Muda Menuju Indonesia Emas

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Angkat Muda Partai Golkar (AMPG), Said Aldi Al Idrus, mengadakan pertemuan dengan Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK 57) di Bandungan, Jawa Tengah. Pertemuan ini berfokus pada strategi kaderisasi dan penguatan peran generasi muda di kancah politik. Pertemuan tersebut digelar usai pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) […]

  • Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

    Mahfud MD Bantah Perbedaan Pandangan dengan Ganjar Soal Hak Angket 

    • calendar_month Jumat, 23 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, kembali membantah adanya perbedaan pandangan dengan calon presidennya, Ganjar Pranowo, terkait hak angket kecurangan dalam Pemilu 2024 di DPR RI. Mahfud menegaskan pernyataannya sebelumnya yang menunjukkan ketidakterlibatan dalam isu hak angket tersebut bukanlah karena adanya perbedaan pandangan dengan Ganjar, melainkan karena dirinya bukan merupakan […]

  • Komisi X DPR Berharap Venue PON XXI 2024 Dapat Dioptimalkan untuk Sentra Pelatihan Atlet Muda dan Berbakat di Aceh

    Komisi X DPR Berharap Venue PON XXI 2024 Dapat Dioptimalkan untuk Sentra Pelatihan Atlet Muda dan Berbakat di Aceh

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com-Dula BUlan lagi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara,tepatnya pada 8-20 September 2024. Oleh Karena itu, baik Pemerintah Pusat maupun darrag terus melakukan renovasi dan pembangunan di berbagai venue beberapa cabang olahraga (cabor). Demikian kata Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal. Hal tersebut itu guna memberikan […]

expand_less